Agraria Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu Latar Belakang Pada tanggal 22 Desember 2017, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengundangkan Peraturan…March 29, 2018
AgrariaBangunanHukum AgrariaPengetahuan Hukum Properti Pengecualian Izin Lokasi Dalam Penyiapan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (“PP No. 64/2016”), pembangunan…February 19, 2018
AgrariaPertanahanPerumahan Tata Cara Blokir dan Sita Latar Belakang Pada tanggal 9 Agustus 2017, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia menerbitkan…August 31, 2017
AgrariaArticles Asas-Asas Hukum Agraria Konflik pertanahan sering terjadi dalam kehidupanbermasyarakat sehari-hari, khususnya di Indonesia. Mengapa hal itu terjadi? Mungkinkah instrument hukum…November 6, 2013
AgrariaPertanahan Prosedur dan Mekanisme Penurunan dan Peningkatan Hak atas Tanah Hak atas tanah dapat ditingkatkan dan diturunkan. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan dari pemegang hak…September 30, 2013
AgrariaRumah Susun Pembangunan Rumah Susun Melalui Pendayagunaan Tanah Wakaf Pembangunan rumah susun sekarang ini sangat berkembang dengan pesat mengingat semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tempat hunian…September 30, 2013
AgrariaPertanahan Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 Pencabutan hak atas tanah dan/atau benda yang ada diatasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961…August 29, 2012
AgrariaPertanahan Pelayanan Survey, Pengukuran, Pemetaan sebagai Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional menurut PP No.13 tahun 2010 Dalam pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara…August 28, 2012
AgrariaPertanahan Persyaratan dan Tata Cara untuk memperoleh Keterangan mengenai Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP No. 24/1997”),…July 28, 2012
