Agraria
Leks&Co – Sejarah Undang Undang Pokok Agraria
[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all"...
Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Latar Belakang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (“Pengadaan Tanah”) merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh suatu hak atas tanah yang dialokasikan untuk kegunaan publik dengan cara memberikan ganti kerugian kepada pemilik tanah....
Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
Latar Belakang Pada tanggal 22 April 2016, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2016 (“Permenag No. 18/2016”). Permenag No. 18/2016 diterbitkan dengan latar belakang...
Fungsi Sosial Hak Milik: Sebuah Tanggapan
Buku Fungsi Sosial Hak Milik adalah buku dasar bagi setiap orang yang mengaku sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Pendekatan filosofis yang digunakan buku ini penting untuk memberikan pemahaman mengenali jati diri dari bangsa, khususnya tentang hak milik dan fungsi sosial dari hak milik.
Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu
Latar Belakang Pada tanggal 22 Desember 2017, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengundangkan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan...
Pengecualian Izin Lokasi Dalam Penyiapan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (“PP No. 64/2016”), pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (“Perumahan MBR”) dilakukan untuk luas lahan tidak lebih dari 5 (lima)...
Tata Cara Blokir dan Sita
Latar Belakang Pada tanggal 9 Agustus 2017, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir...
Asas-Asas Hukum Agraria
Konflik pertanahan sering terjadi dalam kehidupanbermasyarakat sehari-hari, khususnya di Indonesia. Mengapa hal itu terjadi? Mungkinkah instrument hukum yang berlaku tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia? Hukum pertanahan di Indonesia diatur dalam...