Latar belakang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 1 Tahun 2018 (“Permenag No. 1/2018”). Permenag No. 1/2018 ini mulai berlaku sejak...
Latar Belakang Pada tanggal 22 April 2016, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2016 (“Permenag No. 18/2016”). Permenag No. 18/2016 diterbitkan dengan latar belakang...
Latar Belakang Pada tanggal 29 Desember 2016, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (“PP 64/2016”). PP 64/2016 merupakan peraturan pelaksana atas Undang-Undang...
agrarisch recht (Bld), adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata, maupun hukum Tata Negara (staatsrecht) maupun pula hukum Tata Usaha (administratief recht) yang mengatur hubungan-hubungan antara orang, termasuk badan hukum, dengan...
Konflik pertanahan sering terjadi dalam kehidupanbermasyarakat sehari-hari, khususnya di Indonesia. Mengapa hal itu terjadi? Mungkinkah instrument hukum yang berlaku tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia? Hukum pertanahan di Indonesia diatur dalam...