Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di desa dibutuhkan dana operasional. Dana operasional desa berasal dari pendayagunaan aset desa yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah desa. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan...
Properti fungsi campuran merupakan suatu ciri khas pembangunan modern. Gagasan utamanya ialah untuk menciptakan lingkungan di mana orang dapat tinggal, bekerja, dan berekreasi dalam satu area, yang diwujudkan dalam pengembangan kompleks properti yang terdiri dari...
Aturan mengenai sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG) satuan rumah susun (sarusun) sudah muncul sejak diundangkannya undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun, yang kemudian beberapa ketentuannya diamandemen di dalam undang-undang nomor 11 tahun...
A. Pendahuluan Setelah Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah “PP 18/2021” sebagai salah satu peraturan pelaksana dari...
UU Cipta Kerja mengubah, menetapkan baru, menghapus beberapa ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang perumahan dan kawasan permukiman, undang-undan tentang rumah susun, undang-undang jasa konstruksi, dan undang-undang tentang sumber daya air. Keempat...
Pada tanggal 23 April 2020, pemerintah pusat telah mengundangkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (“PP No. 22/2020”), yang memberikan kejelasan pengaturan mengenai, antara lain...
Matriks Perbandingan Prosedur Perijinan Bangunan Gedung (UU Eksisting Vs RUU Cipta Kerja) Herdiasti Anggitya
Poin Pembelajaran Meskipun bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”) telah dibeli oleh pembeli, dan pembeli tersebut kemudian mengajukan IMB atas bangunan tersebut, bangunan tersebut tetap menyalahi aturan. Perbuatan Walikotamadya yang menolak permohonan...
Latar Belakang Pada tanggal 20 Mei 2019, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 (“Permenkeu 81/2019”) yang mengatur pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) atas penyerahan rumah umum, pondok boro, asrama...