Latar Belakang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran No 9/SE/VI/2013 tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat (“SE No. 9/SE/VI/2013”). SE No. 9/SE/VI/2013 dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi format dan...
Latar Belakang Definisi tanah garapan menurut Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.11/3/14/1972 tentang Pedoman Penetapan Besarnya Penaksiran Ganti Rugi Pembebasan Tanah Beserta Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta...
Istilah reforma agraria berulang-ulang didengungkan. Namun, tidak semua mengerti apa sebenarnya arti dari reforma agraria. Istilahnya menarik, tapi timbul pertanyaan, apa yang sebenarnya perlu direvisi dari agraria Indonesia yang sudah ada. Selain itu, ketika...
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”) adalah pajak atas perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Pada tanggal 13 Oktober 2016, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta...
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2017 (“Permen No. 2/2017”), yang mengatur mengenai tata acara pendaftaran tanah wakaf. Permen No. 2/2017...
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik. Layanan informasi...
Latar Belakang Panas Bumi merupakan sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya. Dalam pemanfaatannya ada yang diproses secara langsung dan tidak langsung. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan...
Latar Belakang Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 228 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur No. 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari Para...
Latar Belakang Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (“UUPA”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”), pada...