Pemilik sebagai orang yang menyewakan properti memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut : 1.Hak - Mendapatkan pembayaran uang sewa dari penyewa. - Menuntut ganti kerugian atas properti yang disewakan apabila penyewa telah merusak kondisi properti sehingga...
Beberapa persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut : Mengecek keabsahan berkas – berkas yang diperlukan diantaranya bukti kepemilikan, identitas penjual / pemilik tanah, serta surat keterangan dan riwayat tanah dari kelurahan / kecamatan setempat. Mengetahui...
1.Persyaratan me – roya Hak Tanggungan berakhir pada saat piutang telah dilunasi. Kantor pertanahan (BPN) setempat yang berwenang harus melakukan pencoretan / roya atas Hak Tanggungan di buku hak atas tanah dan sertifikat untuk menjamin kepastian hukumnya. 2.Prosedur...
Mengenai sertifikat hak atas tanah dan bangunan yang telah habis jangka waktunya, penyelesaiannya adalah mengajukan perpanjangan atau permohonan sertifikat kepemilikan di kantor pertanahan (BPN) setempat. Jika pemilik dapat memenuhi persyaratan administrasi yang...
Pembeli sebagai orang yang membeli properti memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut : 1. Hak - Mendapatkan properti yang dibeli dari penjual sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam perjanjian jual – beli. - Mendapatkan jaminan dari penjual atas keabsahan...
Penjual sebagai orang yang menjual properti memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut : a.Hak - Mendapatkan pembayaran atas properti yang dijual kepada pembeli. b.Kewajiban - Menyerahkan properti yang dijual kepada pembeli tepat pada waktunya. - Memastikan segala...
Penyewa sebagai orang yang menggunakan manfaat dari properti yang disewa dari pemilik memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut : 1. Hak Meminta pemilik untuk memberikan kenyamanan, ketentraman dan keamanan kepada penyewa atas properti yang disewakan. Meminta...
Peraturan pemerintah ini mengatur tentang upaya hukum oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Para pihak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi sehubungan dengan keputusan mengenai ganti kerugian kepada para pihak yang bersangkutan menolaknya karena kurang layak, dengan mengajukan banding dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden kepada yang bersangkutan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang tata cara pemberian hak atas tanah. Jenis-jenis hak atas tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.