ArticlesSlider Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (“SPBE Kementerian”) adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh…December 29, 2021
ArticlesSlider Tata Cara Penetapan Tanah Musnah Tanah Musnah adalah tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak dapat diidentifikasi…December 29, 2021
ArticlesBangunanPerumahanSlider Undang-Undang Perumahan dan Permukiman Pasca UU Cipta Kerja UU Cipta Kerja mengubah, menetapkan baru, menghapus beberapa ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang perumahan dan kawasan…May 18, 2021
Slide Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja from Leks&Co Kebijakan Strategis Cipta Kerja Kebijakan Strategis Cipta Kerja, meliputi:…January 8, 2021
ArticlesSlider Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang Latar Belakang Pada tanggal 13 Juli 2018, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia…November 28, 2018
ArticlesKonstruksiPengetahuan Hukum PropertiPerumahanSliderStandar Pelayanan Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota Latar belakang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota diatur dalam Peraturan Menteri Agraria…May 30, 2018
Rangkuman Peraturan Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pihak Tertentu Latar Belakang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2015 tentang Persyaratan…June 26, 2015
