Artikel
Peralihan Hak Komunal atas Tanah
[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all"...
Legal Standing Serikat Pekerja
Pertanyaan: “Ketika dua serikat pekerja berbeda pendapat dan salah satu serikat pekerja dinilai tidak mempunyai legal standing. Apa yang dimaksud dengan "legal standing" di dalam mengambil sebuah keputusan?” Jawaban kami: Yang dimaksud dengan legal standing adalah...
Status Akta Hibah
“Anak tiri membuat rekayasa akta hibah ke notaris, padahal bapak tirinya tidak bisa mendengar dengan baik (usia 83 tahun), tetapi setelah ditanyakan pada bapak tirinya dengan alat bantu dengar dia tidak bermaksud dan tidak ada niat menghibahkan sebidang tanahnya....
Podcast on Real Estate Law – Ketentuan Hunian Berimbang
Memeriksa Riwayat Tanah
Pertanyaan: “Minta petunjuk tentang cara cek riwayat tanah berdasarkan surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia tahun 1957 yang datanya di kantor desa setempat tidak terdaftar, dan selama ini kami tidak tahu letak tanah tersebut” Jawaban kami: Bahwa...
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Pertanyaan “Adik saya menikah dengan orang india setelah mereka mempunyai anak terjadi kekerasan dalam rumah tangga dia sering dipukuli dan satu lagi sudah hampir 6 tahun tidak bisa pulang ke indonesia karena passportnya dibakar sang suami langkah apa yang harus saya...
Penentuan dan Penetapan Lokasi Kawasan Pengembangan Berorientasi Transit
Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit, terdapat tiga tahap untuk menentukan dan menetapkan kawasan pengembangan berorientasi transit (transit...
Pengecualian Izin Lokasi Dalam Penyiapan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (“PP No. 64/2016”), pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (“Perumahan MBR”) dilakukan untuk luas lahan tidak lebih dari 5 (lima)...