Artikel ini membahas reformasi kebijakan pertanahan Indonesia di tahun 2024, dengan fokus pada hak atas tanah ulayat, dua kelompok masyarakat adat, pendaftaran tanah dengan hak pengelolaan dan hak milik, serta daftar tanah ulayat.
Artikel ini membahas reformasi kebijakan pertanahan Indonesia di tahun 2024, dengan fokus pada hak atas tanah ulayat, dua kelompok masyarakat adat, pendaftaran tanah dengan hak pengelolaan dan hak milik, serta daftar tanah ulayat.
Salah satu tahapan di dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah penerbitan penetapan lokasi oleh Gubernur atau Bupati/Walikota jika mereka menerima delegasi dari Gubernur. Penetapan lokasi digunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah,...
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu from Leks&Co Perkara Perdata No. 41/Pdt.G/2012/Pn.Dum antara (i) M.Yunus D (Unusdang) melawan (ii) PT Pacific Indopalm Industries
Latar Belakang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan peraturan mengenai penyelesaian kasus pertanahan yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus...
Jika Anda mempunyai pertanyaan seputar Contoh Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah, silakan hubungi kami melalui surel ke query@lekslawyer.com
Sita jaminan adalah suatu tindakan yang diambil oleh pengadilan melalui penetapan hakim, atas permohonan penggugat guna menempatkan barang (tetap / bergerak) berada dalam penguasaan / pengawasan dari pengadilan, hingga adanya suatu putusan yang pasti tentang suatu...