⁉️ Apakah suatu perjanjian yang ternyata ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang dan dokumen tersebut tidak diajukan dalam persidangan arbitrase dapat dianggap sebagai dokumen yang disembunyikan dan menjadi alasan pembatalan putusan arbitrase?
✅ Pasal 70 UU Arbitrase dan APS mengatur, "Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. ...
b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan
c. ..."
✅ Di dalam kasus ini, suatu putusan arbitrase dibatalkan atas dasar dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan sehingga dokumen tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase.
‼️ Judex Juris dalam Putusan No. 1066 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 mempertimbangkan:
"Bahwa penandatanganan Perjanjian ... sesudah adanya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT ... (Bukti P-7A) dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT ... (Bukti P-7B), tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan kedua bukti tersebut, yang berhak bertindak untuk dan atas nama PT [ABC] ... adalah [X] ... selaku President Director sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas, sehingga Perjanjian a quo tidak sah."
‼️ Selanjutnya, Judex Juris mempertimbangkan:
"Bahwa ternyata dua dokumen yaitu P-7A dan P-7B tersebut tidak diajukan/disembunyikan oleh para pihak yang bersengketa, sehingga tidak pula dipertimbangkan oleh Para Turut Termohon Arbitrase selaku Majelis Arbiter, hal tersebut menjadikan putusan Arbiter dapat dibatalkan, sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa."
✅ Judex Juris secara esensial menimbang, oleh karena perjanjian diteken oleh pihak yang tidak berwenang, yaitu bukan Direktur yang berwenang mewakili PT, maka perjanjian menjadi tidak sah, dan karenanya putusan arbitrase yang secara esensial mengabulkan tuntutan dalam permohonan arbitrase berkenaan dengan perjanjian yang tidak sah tersebut terdampak risiko untuk dibatalkan.
✅ Meski demikian, tidak tampak di dalam pertimbangan hukum apakah perjanjian tidak sah tersebut, meski diteken oleh pihak yang tidak berwenang, secara nyata dijalankan atau tidak oleh PT tersebut. Hal ini tentunya penting untuk dinilai juga sebagai fakta di dalam sengketa kedua pihak.
#leksnco #LeadingtheWayinCCRE #pembatalanputusanarbitrase #Arbitrase