Beberapa persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut : Mengecek keabsahan berkas – berkas yang diperlukan diantaranya bukti kepemilikan, identitas penjual / pemilik tanah, serta surat keterangan dan riwayat tanah dari kelurahan / kecamatan setempat. Mengetahui...
1.Persyaratan me – roya Hak Tanggungan berakhir pada saat piutang telah dilunasi. Kantor pertanahan (BPN) setempat yang berwenang harus melakukan pencoretan / roya atas Hak Tanggungan di buku hak atas tanah dan sertifikat untuk menjamin kepastian hukumnya. 2.Prosedur...
Lembaga yang bertanggung jawab atas terjadinya tumpang tindih sertifikat adalah kantor pertanahan (BPN). Secara prosedural BPN berkewajiban untuk melakukan penelitian ketika diketahui terdapat masalah / tumpang tindih dalam penerbitan sertifikat. Beberapa hal yang...
Mengenai sertifikat hak atas tanah dan bangunan yang telah habis jangka waktunya, penyelesaiannya adalah mengajukan perpanjangan atau permohonan sertifikat kepemilikan di kantor pertanahan (BPN) setempat. Jika pemilik dapat memenuhi persyaratan administrasi yang...
Apabila yang ditandatangani adalah Akta Jual – Beli (AJB), maka sudah dapat menunjukkan bahwa ada sertifikat tanah dan otomatis tanah dan bangunan dapat dimiliki. Namun, apabila yang ditandatangani adalah Perjanjian Pengikatan Jual – Beli (PPJB), maka tanah dan...
Setelah membuat dan mengadakan Akta Jual – Beli (AJB), maka sesegera mungkin mengurus penerbitan sertifikat atas nama pembeli / balik nama sertifikat jika jual – beli tersebut dibuat dihadapan Notaris / PPAT, bukan perjanjian yang dibuat dibawah tangan. Proses...
Beberapa jenis pajak yang harus dibayar pada saat transaksi jual – beli properti, antara lain: Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bea Balik Nama (BBN). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Beberapa peraturan pemerintah yang mengizinkan orang asing yang berkedudukan di Indonesia memiliki sebuah rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak pakai atas tanah Negara, antara lain : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat...
Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah, atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta...