Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua PN Jakarta Pusat. Putusan yang menyangkut Negara Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari MA.
SKBG Sarusun SKBG Sarusun adalah Satu Kesatuan yang terdiri dari: Salinan Buku Bangunan Gedung Gambar denah yang menunjukan lantai pada tingkat rumah susun yang dimiliki Surat Perjanjian Sewa atas Tanah Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian maupun denda...
Hukum Perumahan dan Permukiman Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Hunian...
Pengadaan Tanah Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum).
Roya atau Pencoretan Hak Tanggungan Hapusnya Hak Tanggungan membawa akibat administratif, yaitu menghapus beban Hak Tanggungan pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan setempat berdasarkan surat pernyataan...
Semua Tanah di Indonesia sebelum UUPA Tanah Hak Indonesia Diatur oleh Hukum Tanah Adat (Belum didaftar) Tanah Hak Barat Diatur oleh Hukum Tanah Barat (Sudah didaftar) Tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat tidak didaftar sebagaimana tanah-tanah hak barat,...
Definisi P3SRS Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni satuan rumah susun (“P3SRS”).