Video

This Podcast was recorded on: 21 April 2016.

Di episode kali ini, Dr. Eddy M. Leks dari Leks&Co menjawab pertanyaan dari Ibu Sinta yang mengalami keterlambatan pembangunan apartemen oleh pengembang. Apakah dalam kondisi seperti ini, konsumen berhak meminta refund atau pengembalian uang? Dr. Eddy M. Leks menjelaskan aspek hukum dan praktik dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), termasuk peran perjanjian, denda, serta peraturan pemerintah yang relevan. Episode ini penting bagi konsumen properti agar memahami hak dan pilihan hukum mereka ketika menghadapi keterlambatan pembangunan dari developer.

🔹 Pembahasan Utama:
📌 Intro (0:00)
📌 Pertanyaan Konsumen dan Pentingnya PPJB (0:35)
📌 Praktik Umum dalam PPJB Terkait Keterlambatan (1:27)
📌 Ketentuan dari Keputusan Menteri Perumahan Rakyat (Kepmenpera) (2:40)
📌 Jalur di Luar Perjanjian dan Komunikasi Konsumen (4:13)

📌 Tonton video episode sebelumnya → https://www.youtube.com/watch?v=TC15VHWVaAI
🔔 Jangan lupa Subscribe dan aktifkan notifikasi untuk update hukum properti terbaru dari Leks&Co

⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤
❗ DISCLAIMER: The content in this video is provided for educational and informational purposes only regarding land law in Indonesia. This video was recorded some time ago, and the regulations discussed may have changed, updated, or no longer apply. We do encourage viewers to verify the latest legal requirements before making any legal or business decisions. Dr. Eddy M. Leks and Leks&Co do not provide specific legal advice through this video. If you require personalized legal consultation, it is recommended to contact a licensed legal practitioner or professional legal consultant relevant to your needs. We are not responsible for any actions taken based on the information in this video. Always verify legal matters before making any decisions related to land and property.

#RefundProperti #KeterlambatanPembangunan #PPJB #PerjanjianProperti #LeksnCo #HukumProperti #RealEstateLaw #Developer #eddyleks

This Podcast was recorded on: 19 April 2016.

Pada episode kali ini, Dr. Eddy M. Leks dari Leks&Co membahas mengenai Pemberian Hak Tanggungan dalam sistem pertanahan di Indonesia. Topik ini sangat penting bagi Anda yang berkecimpung dalam dunia pembiayaan, kredit, dan jaminan atas tanah atau bangunan. Mulai dari siapa yang berwenang memberikan hak tanggungan, proses pembuatannya, hingga bagaimana hak tanggungan dapat dihapuskan—semua dijelaskan secara runtut dan mudah dipahami.

🔹 Pembahasan Utama:
📌 Spotlight (0:00)
📌Intro (0:16)
📌 Pemberian Hak Tanggungan (0:35)
📌 Proses dimulai dari perjanjian pokok (kredit/utang-piutang) (1:06)
📌 Hak tanggungan termasuk dalam kategori hak lain yang wajib didaftarkan (1:52)
📌 Alasan penghapusan hak tanggungan (2:21)

📌 Jangan lupa Subscribe untuk pembahasan hukum properti lainnya!
📌 Tonton video episode sebelumnya → https://youtu.be/VB_PoC1sUqg

🔔 Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe untuk mendapatkan pembahasan hukum properti lainnya!

⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤
❗ DISCLAIMER: The content in this video is provided for educational and informational purposes only regarding land law in Indonesia. This video was recorded some time ago, and the regulations discussed may have changed, updated, or no longer apply. We do encourage viewers to verify the latest legal requirements before making any legal or business decisions. Dr. Eddy M. Leks and Leks&Co do not provide specific legal advice through this video. If you require personalized legal consultation, it is recommended to contact a licensed legal practitioner or professional legal consultant relevant to your needs. We are not responsible for any actions taken based on the information in this video. Always verify legal matters before making any decisions related to land and property.

#HakTanggungan #JaminanTanah #KreditProperti #HukumProperti #LeksnCo #Pertanahan #APHT #PPAT

This Podcast was recorded on: 05 April 2016.

Dalam episode kali ini, Dr. Eddy M. Leks dari Leks&Co menjelaskan secara detail mengenai prosedur penolakan dalam peralihan hak atas tanah, baik oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) maupun Kepala Kantor Pertanahan. Materi ini sangat penting untuk dipahami, terutama bagi Anda yang terlibat dalam transaksi properti, karena tidak semua peralihan hak atas tanah dapat langsung dibuatkan akta atau didaftarkan. Ada sejumlah syarat legal dan administratif yang jika tidak terpenuhi, membuat pejabat berwenang berhak menolak prosesnya.

🔹 Pembahasan Utama:
📌 Intro (0:00)
📌 PPAT dan Kantor Pertanahan berhak menolak jika syarat tidak terpenuhi (0:31)
📌 Alasan PPAT Dapat Menolak Membuat Akta (0:50)
📌 Sengketa dan Surat Kuasa Mutlak (2:12)
📌 Penolakan jika syarat pendaftaran tidak terpenuhi (3:27)
📌 Bukti akta PPAT/lelang jadi syarat wajib pendaftaran (3:52)
📌 Akta PPAT yang dibatalkan pengadilan tidak berlaku untuk pendaftaran (4:30)

📌 Jangan lupa Subscribe untuk pembahasan hukum properti lainnya!
📌 Tonton video episode sebelumnya → https://youtu.be/eykFF6-nzD0

🔔 Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe untuk mendapatkan pembahasan hukum properti lainnya!

⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤
❗ DISCLAIMER: The content in this video is provided for educational and informational purposes only regarding land law in Indonesia. This video was recorded some time ago, and the regulations discussed may have changed, updated, or no longer apply. We do encourage viewers to verify the latest legal requirements before making any legal or business decisions. Dr. Eddy M. Leks and Leks&Co do not provide specific legal advice through this video. If you require personalized legal consultation, it is recommended to contact a licensed legal practitioner or professional legal consultant relevant to your needs. We are not responsible for any actions taken based on the information in this video. Always verify legal matters before making any decisions related to land and property.

#PeralihanTanah #PPAT #SertipikatTanah #HakTanggungan #SuratKuasaMutlak #HukumProperti #JualBeliTanah #LeksnCo

This Podcast was recorded on: 29 March 2016.

Dalam episode ini, Dr. Eddy M. Leks dari Leks&Co membahas beragam aspek pendaftaran tanah yang kerap terjadi dalam praktik hukum pertanahan di Indonesia. Mulai dari peralihan hak seperti jual-beli, hibah, warisan, hingga lelang – semuanya memiliki proses dan persyaratan hukum yang perlu dipahami. Termasuk bagaimana hak tanggungan, sita jaminan, dan status quo harus dicatat dalam sistem pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik dan pihak ketiga.

🔹 Pembahasan Utama:
📌 Intro (0:00)
📌 Aspek-Aspek Pendaftaran Tanah (0:26)
📌 Pentingnya pencatatan hak dan data di buku tanah & sertipikat (1:15)
📌 Pendaftaran sita jaminan dan status quo (1:46)
📌Akta jual beli di hadapan PPAT (2:28)
📌Pengertian dan proses hibah (3:30)
📌Peralihan hak lewat lelang tidak menggunakan akta jual beli (4:21)

📌 Jangan lupa Subscribe untuk pembahasan hukum properti lainnya!
📌 Tonton video episode sebelumnya → https://youtu.be/EmYWn3EFEMA

🔔 Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe untuk mendapatkan pembahasan hukum properti lainnya!

⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤
❗ DISCLAIMER: The content in this video is provided for educational and informational purposes only regarding land law in Indonesia. This video was recorded some time ago, and the regulations discussed may have changed, updated, or no longer apply. We do encourage viewers to verify the latest legal requirements before making any legal or business decisions. Dr. Eddy M. Leks and Leks&Co do not provide specific legal advice through this video. If you require personalized legal consultation, it is recommended to contact a licensed legal practitioner or professional legal consultant relevant to your needs. We are not responsible for any actions taken based on the information in this video. Always verify legal matters before making any decisions related to land and property.

#RealEstateLaw #PendaftaranTanah #JualBeliTanah #HakTanggungan #hibah #sertipikat #Hibah #Pewarisan #LelangTanah #SertipikatTanah #PPAT #LeksnCo #CCRE #eddyleks

This Podcast was recorded on: 22 March 2016.

Dalam episode Real Estate Law kali ini, Dr. Eddy M. Leks dari Leks&Co mengupas tuntas topik penting tentang pendaftaran tanah di Indonesia. Apa sebenarnya tujuan dari pendaftaran tanah? Apa perbedaan antara sertipikat sebagai alat bukti kuat dan alat bukti mutlak? Dan mengapa meski sudah bersertipikat, suatu bidang tanah masih bisa disengketakan? Temukan jawabannya dalam video ini!

🔹 Pembahasan Utama:
📌 Intro (0:00)
📌 Definisi pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan (0:44)
📌 Pendaftaran tanah yang belum bersertipikat (2:17)
📌 Pengertian sertifikat menurut hukum (2:51)
📌 Indonesia menganut sistem publikasi negatif (3:18)
📌 Pemegang sertifikat bisa digugat kapan saja (4:08)
📌 Sertifikat yang telah terbit lebih 5 tahun tanpa gugatan (5:09)

📌 Jangan lupa Subscribe untuk pembahasan hukum properti lainnya!
📌 Tonton video episode sebelumnya → https://www.youtube.com/watch?v=WaqAmCWYvuY

🔔 Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe untuk mendapatkan pembahasan hukum properti lainnya!

⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤
❗ DISCLAIMER: The content in this video is provided for educational and informational purposes only regarding land law in Indonesia. This video was recorded some time ago, and the regulations discussed may have changed, updated, or no longer apply. We do encourage viewers to verify the latest legal requirements before making any legal or business decisions. Dr. Eddy M. Leks and Leks&Co do not provide specific legal advice through this video. If you require personalized legal consultation, it is recommended to contact a licensed legal practitioner or professional legal consultant relevant to your needs. We are not responsible for any actions taken based on the information in this video. Always verify legal matters before making any decisions related to land and property.

#RealEstateLaw #PendaftaranTanah #SertifikatTanah #SistemPublikasiNegatif #HukumPertanahan #EddyLeks #LeksnCo #TanahBersertifikat #SengketaTanah #SertifikatHak #UUagraria #CCRE

This Podcast was recorded on: 15 March 2016.

Dalam episode Real Estate Law kali ini, Dr. Eddy M. Leks dari Leks&Co membahas topik penting seputar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apa bedanya PPAT dengan notaris? Kapan transaksi harus dilakukan di hadapan PPAT, bukan hanya notaris? Dan bagaimana posisi hak milik atas satuan rumah susun dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia? Yuk simak pembahasan lengkapnya!

🔹 Pembahasan Utama:
📌 Intro (0:00)
📌 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (0:38)
📌 Contoh akta-akta yang wajib dibuat di hadapan PPAT (0:45)
📌 Notaris yang merangkap sebagai PPAT, tapi tetap dua fungsi berbeda (1:02)
📌 Kewajiban transaksi tanah dilakukan di hadapan PPAT, bukan hanya notaris (1:12)
📌 Definisi PPAT menurut peraturan pemerintah (1:18)
📌 Hak milik atas satuan rumah susun dan posisinya dalam sistem pertanahan (1:35)
📌 Perbedaan antara hak atas tanah menurut UUPA dan hak milik atas satuan rumah susun (1:43)
📌 Hak milik atas satuan rumah susun tergantung pada hak induknya: HGB, hak milik, atau HGU (1:56)

📌 Jangan lupa Subscribe untuk pembahasan hukum properti lainnya!
📌 Tonton video episode sebelumnya → https://www.youtube.com/watch?v=UvnHYhAHAyU

🔔 Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe untuk mendapatkan pembahasan hukum properti lainnya!

⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤
❗ DISCLAIMER: The content in this video is provided for educational and informational purposes only regarding land law in Indonesia. This video was recorded some time ago, and the regulations discussed may have changed, updated, or no longer apply. We do encourage viewers to verify the latest legal requirements before making any legal or business decisions. Dr. Eddy M. Leks and Leks&Co do not provide specific legal advice through this video. If you require personalized legal consultation, it is recommended to contact a licensed legal practitioner or professional legal consultant relevant to your needs. We are not responsible for any actions taken based on the information in this video. Always verify legal matters before making any decisions related to land and property.

#RealEstateLaw #PPAT #PejabatPembuatAktaTanah #HukumPertanahan #EddyLeks #LeksnCo #Notaris #JualBeliTanah #RumahSusun #HakAtasTanah #HukumProperti #CCRE