Video

Isu mengenai tanah telantar kembali ramai dibahas. Beredar berbagai judul media yang menyebut bahwa tanah telantar, bahkan tanah hak milik, dapat dikuasai negara. Lalu, apakah ini benar-benar aturan baru? Apakah substansinya benar-benar baru, atau justru hanya memperketat mekanisme yang sudah ada?

💡 Timestamps:
00:00 – Opening
00:10 – Highlights
01:43 – Isu Ramai Tanah Telantar
03:11 – Dasar Hukum di Undang-Undang Pokok Agraria
04:22 – Sejarah Aturan & Lahirnya Tanah Telantar
05:38 – Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025
08:03 – Perbedaan Kawasan Telantar vs Tanah Telantar
09:31 – Fungsi Sosial Tanah
11:30 – Objek Penertiban Kawasan
12:03 – Objek Penertiban Tanah Telantar
12:57 – Hak Milik: Kapan Bisa Ditetapkan Telantar?
15:17 – Apa Yang Dimaksud ‘Dengan Sengaja’?
16:47 – Apa Yang Dimaksud ‘Tidak Dipelihara’?
18:02 – Kewenangan Menteri
18:54 – Potensi Subjektivitas
21:00 – Norma Hukum Inventarisasi Kawasan Telantar
23:39 – Perbandingan Jangka Waktu PP 20/2021 vs PP 48/2025
28:14 – Penetapan Kawasan Telantar dan Tanah Telantar
29:20 – Penutup dan Kesimpulan

🔗 Baca juga artikel lengkapnya di blog:
📄 Analisis Hukum Tanah Telantar di Indonesia: Aturan Lama, Semangat Baru?
👉 https://blog.lekslawyer.com/analisis-hukum-tanah-telantar-di-indonesia/

🔔 Don't forget to Like, Share, and Subscribe to get more property law discussions!
📬 If you have any questions, please feel free to write them in the comments section.

Credit Song:
Corporate Ambient by Mykhailo Kripak

⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤
❗ DISCLAIMER: The content in this video is provided for educational and informational purposes only regarding land law in Indonesia. This video was recorded some time ago, and the regulations discussed may have changed, updated, or no longer apply. We do encourage viewers to verify the latest legal requirements before making any legal or business decisions. Dr. Eddy M. Leks and Leks&Co do not provide specific legal advice through this video. If you require personalized legal consultation, it is recommended to contact a licensed legal practitioner or professional legal consultant relevant to your needs. We are not responsible for any actions taken based on the information in this video. Always verify legal matters before making any decisions related to land and property.

#leksnco #LeadingthewayinCCRE #TanahTelantar #TanahTelantar2025 #HukumPertanahan #UUPA #HakMilik #KawasanTelantar #HukumPropertiIndonesia #PengacaraHukumProperti #FungsiSosialTanah #HukumAgraria #ReformaAgraria #BankTanah #PropertiIndonesia #RegulasiPertanahan #AnalisisHukum #HukumIndonesia

⁉️ Apakah banding terhadap putusan pengadilan negeri dapat diajukan ketika putusan pengadilan tersebut tidak memutus pembatalan suatu putusan arbitrase?

✅ Pasal 72 UU Arbitrase dan APS mengatur bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri kemudian menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase.
✅ Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

✅ Penjelasan Pasal 72 UU Arbitrase dan APS mengatakan, yang dimaksud dengan "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase atas dasar 3 (tiga) alasan di dalam Pasal 70, yaitu adanya dokumen palsu setelah putusan, setelah putusan ditemukan adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan, dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat salah satu pihak.

‼️ Judex Juris dalam pertimbangan hukum pada Putusan No. 9 B/Pdt.Sus-Arbt/2018 mengatakan:

"Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditentukan bahwa upaya hukum banding hanya dapat dilakukan terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan dikuatkan pula dengan Rumusan Kamar Perdata Tahun 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016): "terhadap putusan Pengadilan Negeri yang tidak membatalkan putusan arbitrase tidak dapat dilakukan upaya hukum banding (kasasi) ke Mahkamah Agung".

✅ Pertimbangan hukum Judex Juris seperti di atas dibuat secara konsisten oleh Judex Juris sebagaimana terlihat dalam kasus-kasus hukum lain dengan permohonan banding tanpa pembatalan putusan arbitrase, sebagaimana akan diulas pada beberapa post berikutnya.

📑 Baca artikel selengkapnya di blog.lekslawyer.com https://blog.lekslawyer.com/pembatalan-putusan-arbitrase-indonesia/

#leksnco #CCRE #arbitrationlawseries #PembatalanPutusanArbitrase #Banding

🟡 Banding atas Putusan Pengadilan Negeri yang Membatalkan Putusan Arbitrase tanpa Memori Banding dalam Yurisprudensi 🟡

⁉️ Apakah putusan pengadilan negeri yang membatalkan suatu putusan arbitrase dapat diajukan banding tanpa disampaikannya suatu memori banding?

✅ Pasal 72 UU Arbitrase dan APS mengatur bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri kemudian menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase.
✅ Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

✅ Penjelasan Pasal 72 UU Arbitrase dan APS mengatakan, yang dimaksud dengan "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase atas dasar 3 (tiga) alasan di dalam Pasal 70, yaitu adanya dokumen palsu setelah putusan, setelah putusan ditemukan adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan, dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat salah satu pihak.

✅ UU Arbitrase dan APS tidak mengatur secara tegas bahwa memori banding wajib disampaikan ketika permohonan banding atas pembatalan putusan arbitrase diajukan.

‼️ Putusan No. 862 K/Pdt.Sus/2012 menunjukkan suatu keadaan dimana permohonan banding diajukan tetapi tidak disusul dengan memori banding. Judex Juris mempertimbangkan, "oleh karena permohonan banding dari pemohon banding tidak diikuti dengan memori banding, maka permohonan banding dari Pemohon Banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

‼️ Judex Juris menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima. Ini menunjukkan bahwa memori banding adalah syarat pengajuan permohonan banding, yang mungkin disetarakan dengan memori kasasi yang diajukan dalam tingkat kasasi, yang bersifat mewajibkan sebagaimana diatur dalam UU Mahkamah Agung.

📑 Baca artikel selengkapnya di blog.lekslawyer.com https://blog.lekslawyer.com/pembatalan-putusan-arbitrase-indonesia/

#leksnco #CCRE #arbitrationlawseries #PembatalanPutusanArbitrase

Peraturan Menteri 2025 membawa perubahan penting soal pengelolaan rumah susun. Kini diperkenalkan opsi pengelolaan mandiri oleh P3SRS, selain pembentukan unit atau penunjukan badan pengelola. Namun, skema ini memiliki batasan dan ditujukan untuk rusun berskala kecil dengan pengelolaan sederhana.

#leksnco #CCRE #P3SRS #RumahSusun #PropertiIndonesia #RegulasiProperti #HukumProperti #PeraturanMenteri #ApartemenIndonesia #PengelolaanRusun #EddyLeks #propertylawyer

⁉️ Apakah putusan arbitrase dapat dinyatakan tidak dapat dilaksanakan melalui permohonan pembatalan?

✅ Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara esensial mengatur bahwa permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase dapat dilakukan jika putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur:
🔸 surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
🔸 setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
🔸 putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

✅ Dalam kasus ini, permohonan pembatalan diajukan atas dasar dokumen yang bersifat menentukan, yaitu putusan pengadilan tindak pidana korupsi, dengan petitum agar putusan arbitrase tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
✅ Kontrak yang menjadi dasar permohonan arbitrase dan yang telah diputus di dalam putusan arbitrase, ternyata disinyalir diperoleh secara korupsi.

✅ Permohonan pembatalan putusan arbitrase di tingkat pertama ditolak atas dasar putusan pengadilan tindak pidana korupsi tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

‼️ Judex Juris mempertimbangkan dalam Putusan No. 266 B/Pdt.Sus-Arbt/2016:

"Bahwa alasan Judex Facti bahwa belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Direktur Terlawan I terbukti melakukan tindak pidana sehingga perlawanan Pelawan dalam perkara a quo ditolak adalah pertimbangan yang salah

karena pada saat putusan Terlawan II dalam perkara a quo dibacakan Direktur Terlawan I telah ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana korupsi dalam pengadaan armada bus Busway sebagai dasar kontrak pengadaan medium bus (busway) antara Terlawan I dan Pelawan,

yang dalam perkara terpisah pihak-pihak terkait yaitu Ketua Panitia Pengadaan Bus Busway dan Pejabat Pembuat Komitmen pada kantor Pelawan telah terbukti melalui persidangan peradilan Tipikor melakukan tindak pidana korupsi,

dan bersamaan dengan putusan-putusan tersebut Terlawan I oleh KPPU RI telah pula dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga secara akal sehat putusan Terlawan II adalah bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa."

📑 Baca artikel selengkapnya di blog.lekslawyer.com https://blog.lekslawyer.com/pembatalan-putusan-arbitrase-indonesia/

#leksnco #CCRE #arbitrationlawseries #PembatalanPutusanArbitrase

Masih banyak yang keliru memahami mekanisme hak suara dalam pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga P3SRS. Apakah berlaku one man one vote, atau justru dihitung berdasarkan jumlah kepemilikan unit?

Dalam video ini dibahas secara jelas perbedaan pengaturan antara Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah, serta implikasinya terhadap proses pengambilan keputusan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

#leksnco #PeraturanPemerintah #PeraturanMenteri #KepemilikanUnit #OneManOneVote #HukumIndonesia