Video

Aturan baru dalam Peraturan Menteri 2025 mengatur bahwa pengelola atau P3SRS dapat memohonkan penjualan satuan rumah susun (unit apartemen) milik penghuni yang menunggak iuran pengelolaan maupun sinking fund.

Namun secara substansi hukum, pasal ini tidak bisa langsung dieksekusi begitu saja. Penjualan unit tetap harus tunduk pada hukum acara perdata, yaitu melalui proses pembuktian di pengadilan hingga memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Simak video lengkapnya di Channel Leks&Co Lawyers.

#LeksnCo #LeadingTheWayinCCRE #HukumProperti #P3SRS #RumahSusun

⁉️ Apa penjelasan dari "dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan" yang diatur di dalam Pasal 70 huruf b UU Arbitrase dan APS?

✅ Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur, "Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. ...
b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan
c. ..."

✅ Mari kita melihat pertimbangan hukum oleh Judex Juris dalam Putusan No. 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 yang telah menjelaskan kriteria Pasal 70 huruf b UU Arbitrase dan APS.

✅ Di kasus ini suatu putusan arbitrase dibatalkan karena ada dokumen menentukan yang disembunyikan, yaitu dokumen surat keputusan yang menyatakan pemindahan seorang atlet dari daerah Jawa Barat ke Jawa Timur telah disetujui. Dokumen ini tidak diajukan di dalam persidangan arbitrase dan kemudian menjadi alasan yang digunakan dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase.

‼️ Judex Juris dalam Putusan No. 1398 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 menimbang:

"Bahwa terdapat dokumen yang bersifat menentukan yang tidak diajukan atau disembunyikan oleh Para Pemohon/Termohon II dan III Pembatalan Putusan Arbitrase dalam pemeriksaan di Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (Arbitrase Ad Hoc Baori)."

✅ Putusan banding kemudian menguatkan putusan pengadilan negeri yang telah membatalkan putusan arbitrase tersebut.

#leksnco #LeadingtheWayinCCRE #pembatalanputusanarbitrase #Arbitrase

⁉️ Apa yang dimaksud dengan putusan diambil dari hasil "tipu muslihat" yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa?

✅ Dalam kasus keempat, Pengadilan Negeri Batam membatalkan suatu putusan arbitrase atas dasar telah terjadi tipu muslihat atas dasar suatu perjanjian arbitrase yang belum ditandatangani meski bukti dokumen tersebut telah diajukan di dalam persidangan arbitrase dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase. Putusan pengadilan ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung di tingkat banding.

‼️ Judex Facti Tingkat Pertama mempertimbangkan:

"Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Termohon II yang meyatakan telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon II berasarkan perjanjian penyelesaian/settlement agreement (bukti P-29, bukti T.II-14)

namun belum ditandatangani oleh para pihak dan tidak diajukan sebagai bukti tertulis oleh Termohon II di persidangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

adalah bentuk dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II, sehingga seakan akan benar telah terjadi kesepakatan terkait pemberian laba ditahan kepada Pemohon ..."

‼️ Judex Juris dalam Putusan Nomor 199 B/Pdt.Sus-Arbt/2023, memandang pertimbangan Judex Facti tersebut tidak tepat khususnya dalam memahami makna "tipu muslihat" karena "tentang rencana perjanjian penyelesaian yang antara lain mengatur pemberian laba telah diperiksa dan diuji dalam putusan arbitrase sebagaimana bantahan Termohon I dalam perkara ini/BANI yang termuat dalam putusan pengadilan negeri (halaman 103)."

‼️ Selanjutnya, Judex Juris menimbang:

"Akan tetapi, putusan pengadilan negeri ... tidak menerapkan hukum dengan benar karena pemaknaan 'tipu muslihat' telah keliru, salah, sangat dangkal dan tidak didukung bukti-bukti kuat.

Putusan perkara a quo dapat membuat kekacauan penerapan hukum karena setiap pihak yang kalah dalam proses arbitrase dapat kembali mempersoalkan putusan arbitrase.

Padahal penyelesaian sengketa oleh arbiter dilakukan atas pilihan atau kesepakatan atau perjanjian para pihak sendiri. Ketika para pihak telah memilih arbitrase, maka mereka harus sudah siap untuk mematuhi putusan majelis arbiter."

"Pembatalan putusan arbitrase hanya dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase ...

Namun dalam menafsirkan atau memaknai 'bukti palsu', 'dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan' dan 'tipu muslihat'...

harus memaknai dengan benar sesuai dengan konsep-konsep hukum yang baku dan didukung oleh bukti-bukti kuat."

Pelajaran apa yang bisa diambil dari pertimbangan hukum ini? Bukti yang telah diajukan di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase, tidak lagi dapat diajukan sebagai alasan tipu muslihat untuk membatalkan putusan arbitrase. Judex Facti harus sangat berhati-hati dalam memeriksa perkara pembatalan putusan arbitrase sesuai dengan konsep hukum dan didukung bukti kuat.

#Leksnco #LeadingtheWayinCCRE #PembatalanPutusan #Arbitrase #TipuMuslihat

Aturan Baru Hak Suara Rumah Susun: Tidak Ada Lagi "One Man One Vote"? 🏢 Vote atau tidak?

Peraturan Menteri terbaru membawa perubahan besar dalam sistem pemungutan suara pemilik rumah susun atau apartemen. Prinsip One Man One Vote resmi tidak digunakan lagi dan kini suara dihitung berdasarkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP).

Menariknya, hak suara pengembang atau pemilik mayoritas kini dibatasi maksimal 20%, meski mereka menguasai lebih dari 50% NPP. Langkah ini diambil untuk mencegah adanya single majority yang dominan dalam pengambilan keputusan pengelolaan hunian vertical.

Simak penjelasan lengkap mengenai batasan hak suara baru ini!

#LeksnCo #LeadingTheWayinCCRE #HukumProperti #P3SRS #RumahSusun #HakSuara

⁉️ Apa penjelasan dari "dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan" yang diatur di dalam Pasal 70 huruf b UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

✅ Pasal 70 UU Arbitrase dan APS mengatur, "Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. ...
b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan
c. ..."

✅ Pasal 70 huruf b UU Arbitrase dan APS memberi peluang untuk membatalkan putusan arbitrase jika memang ditemukan suatu dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan selama persidangan. Namun, pertanyaannya, apa yang dimaksud "bersifat menentukan"? Bagaimana "penyembunyian" itu dilakukan oleh lawan? Apakah dokumen yang menentukan tersebut adalah dokumen yang sudah ada sebelum persidangan, selama persidangan, atau bahkan dibuat setelah persidangan?

‼️ Judex Juris dalam Putusan No. 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 memberi pertimbangan hukum terhadap kriteria Pasal 70 huruf b UU Arbitrase dan APS.

‼️ Judex Juris menegaskan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 huruf b tersebut, bukti dokumen harus memenuhi aspek formil dan materiil sebagai berikut:

1️⃣ dokumen diajukan oleh Pemohon untuk diperiksa dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim. 👉 Penjelasannya: dokumen yang bersifat menentukan tersebut, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, perlu diajukan oleh Pemohon sebagai dasar pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

2️⃣ Dokumen dibuat sebelum permohonan diputus oleh Majelis Arbiter dan ditemukan setelah permohonan diputus oleh Majelis Arbiter. 👉 Penjelasannya: dokumen tersebut harus ada sebelum atau selama persidangan sampai dengan sebelum putusan arbitrase dikeluarkan dan dokumen tersebut baru ditemukan setelah putusan arbitrase dikeluarkan atau diucapkan.

3️⃣ Dokumen berada dalam penguasaan salah satu pihak tetapi tidak diajukan dalam pemeriksaan di hadapan Majelis Arbiter meskipun diminta oleh pihak lawan atas izin Majelis Arbiter. 👉 Penjelasannya: keberadaan dokumen tersebut telah diduga keberadaannya dan telah diminta untuk diperlihatkan dan dimasukkan sebagai bukti di dalam persidangan arbitrase, tetapi hal itu tidak dilakukan.

4️⃣ Dokumen tidak dapat diakses oleh pihak lawan. 👉 Penjelasan: pihak yang memohon pembuktikan dan diungkapkannya dokumen tersebut tidak mempunyai akses atas dokumen tersebut; dan

5️⃣ Dokumen berisi keterangan yang bersifat menentukan yaitu hal baru terkait dengan pokok sengketa yang jika diajukan dalam persidangan di hadapan Majelis Arbiter berakibat pada putusan yang berbeda. 👉 Penjelasannya: Judex Juris membatasi makna dari "bersifat menentukan". Hal "baru" dapat dimaknai sebagai informasi "lain" "khusus" atau "bertentangan" dengan apa yang sedang dipersengketakan atau diperdebatkan di dalam persidangan.

#Leksnco #LeadingtheWayinCCRE #PembatalanPutusan #Arbitrase

⁉️ Apa yang dimaksud dengan putusan diambil dari hasil "tipu muslihat" yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa?

✅ Dalam kasus ketiga, Pengadilan Negeri Kediri membatalkan suatu putusan arbitrase atas dasar telah terjadi tipu muslihat oleh karena ada suatu surat pernyataan 16 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani pada saat persidangan di dalam forum arbitrase tengah berlangsung. Putusan pengadilan ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung di tingkat banding.

‼️ Judex Juris dalam Putusan No. 48 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 mempertimbangkan:

"Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mengatakan bahwa Surat Pernyataan tanggal 16 April 2015 yang ditandatangani ... merupakan upaya tipu muslihat adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru karena Surat Pernyataan tanggal 16 April 2015 isinya memberikan penjelasan subjektif tentang latar belakang atau alasan penandatangan Surat Pernyataan tanggal 27 Desember 2013 dan surat tersebut tidak tergolong surat palsu."

✅ Ada dua hal penting di dalam pertimbangan hukum Judex Juris di atas.
🔸 Pertama, surat pernyataan yang dianggap sebagai bagian dari "tipu muslihat" esensinya hanya suatu penjelasan. Judex Juris juga tidak membahas sama sekali saat pembuatan dan pengajuan surat pernyataan tersebut sebagai bukti di dalam persidangan arbitrase.
🔸 Kedua, surat pernyataan tersebut bukan surat palsu.

Kedua unsur ini mewujudkan negasi dari "tipu muslihat" yaitu 🔸 surat yang bersifat menerangkan tidak dapat dianggap sebagai "tipu muslihat" dan 🔸 surat yang asli (tidak palsu) yang dijadikan bukti tidak dapat dianggap sebagai "tipu muslihat."

#leksnco #LeadingtheWayinCCRE #tipumuslihat #pembatalanputusanarbitrase