Memahami Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit): Menuntut Tindakan Pemerintah untuk Mengatasi Kebakaran Hutan Tahun 2026

Berdasarkan Hukum Lingkungan Indonesia, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, termasuk mencegah dan menangani kebakaran hutan. Berulangnya bencana lingkungan semacam ini pada tahun 2026 menegaskan pentingnya mekanisme citizen lawsuit (gugatan warga negara) sebagai upaya hukum bagi warga negara Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kegagalannya dalam memenuhi kewajiban di bidang perlindungan lingkungan hidup serta menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit)

Sebagai tanggapan dari kebakaran hutan yang sedang terjadi, terdapat banyak diskusi di media mengenai tuntutan masyarakat Indonesia agar pemerintah Indonesia mengambil tindakan drastis untuk mengatasi dan menanggulangi kebakaran hutan serta mengurangi kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat. Salah satu cara untuk menuntut tindakan dari pemerintah adalah melalui prosedur gugatan warga negara.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (“Perma No. 1/2023”), warga negara Indonesia dapat mengajukan gugatan warga negara terhadap pemerintah ketika pemerintah telah lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan. Pasal 1 angka 9 Perma No. 1/2023 menjelaskan bahwa gugatan warga negara adalah suatu tata cara pengajuan gugatan yang diajukan oleh setiap warga negara Indonesia terhadap suatu perbuatan melawan hukum dengan mengatasnamakan kepentingan umum dan dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah, institusi negara dan/atau pihak swasta.

Baca Juga: Peran Orang Perseorangan dalam Gugatan Lingkungan Hidup: Kedudukan Hukum dalam Yurisprudensi Pengadilan Tata Usaha Negara

Dalam konteks ini, kepentingan umum berarti kepentingan bangsa dan negara atau masyarakat luas yang terkait dengan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau kepentingan lingkungan yang berpotensi atau telah terdampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Pasal 11 Perma No. 1/2023 kemudian mengatur bahwa gugatan warga negara diajukan kepada pengadilan tata usaha negara dan wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. penggugat terdiri atas satu orang atau lebih warga negara Indonesia;
2. tergugat terdiri atas pemerintah, lembaga negara, atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan;
3. gugatan diajukan untuk kepentingan umum;
4. objek gugatan merupakan pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan; dan

gugatan didahului dengan penyampaian notifikasi kepada pemerintah, lembaga negara, atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

Tuntutan kepada Pemerintah pada Gugatan Warga Negara

Sebelum diterbitkan Perma No. 1/2023, gugatan warga negara dapat diajukan ke pengadilan negeri sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Perma No. 1/2023 secara khusus menyatakan bahwa gugatan warga negara wajib diajukan kepada pengadilan tata usaha negara. Hal ini berarti tuntutan yang dapat diajukan melalui gugatan warga negara terbatas pada apa yang dapat dimintakan pada pengadilan tata usaha negara. Pasal 16 ayat (1) Perma No. 1/2023 mengatur bahwa tuntutan yang dapat diajukan kepada pengadilan tata usaha negara dapat berupa:

1. pencabutan dan/atau penerbitan Keputusan Administrasi Pemerintahan;
2. pelaksanaan atau tidak melaksanakan Tindakan Administrasi Pemerintahan tertentu;
3. pelaksanaan penegakan hukum tertentu; atau
4. pembentukan kebijakan tertentu.

Lebih lanjut, ayat 2 Pasal yang sama menjelaskan bahwa penggugat gugatan warga negara tidak dapat mengajukan tuntutan berupa ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran nyata, seperti biaya laboratorium dan biaya perkara. Maka dari itu, Perma No. 1/2023 membatasi tuntutan yang dapat diajukan pada gugatan warga negara hanya pada tindakan pemerintah dan bukan tuntutan kompensasi finansial, berbeda dengan kerangka hukum sebelumnya yang masih membuka peluang interpretasi untuk menuntut kompensasi langsung.

Prosedur Gugatan Warga Negara

Mengingat bahwa gugatan warga negara diajukan ke pengadilan tata usaha negara, sebagian besar prosedurnya diatur oleh hukum acara pengadilan tata usaha negara sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (“UU PTUN”). Namun demikian, Perma No. 1/2023 menetapkan peraturan tambahan mengenai hukum acara gugatan warga negara bidang lingkungan di pengadilan tata usaha negara. Berikut adalah tambahan utama yang diperkenalkan dalam Perma No. 1/2023:

Notifikasi

Sebagaimana telah disebutkan di atas, gugatan warga negara harus didahului dengan penyampaian surat notifikasi tertulis kepada lembaga-lembaga pelaksana urusan pemerintahan yang lalai, mengabaikan, atau melanggar kewajibannya. Surat tersebut setidaknya harus mengandung informasi sebagai berikut:

1. kewajiban hukum yang tidak atau belum dilaksanakan oleh pemerintah;
2. peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik yang menjadi dasar kewajiban hukum yang dilanggar oleh pemerintah; dan
3. permintaan agar pemerintah melaksanakan kewajiban hukum sesuai dengan kewenangannya.

Gugatan warga negara hanya dapat diajukan apabila pemerintah terus melanggar atau belum memulihkan kewajibannya 60 (enam puluh) hari setelah surat notifikasi telah dikirim. Patut pula dicatat bahwa batas waktu untuk mengajukan gugatan warga negara adalah 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode notifikasi 60 (enam puluh) hari.

Bukti-Bukti

Dari segi pembuktian, Pasal 19 Perma No. 1/2023 menetapkan bahwa bukti di pengadilan administrasi negara dalam gugatan warga negara terkait lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. surat atau tulisan;
2. keterangan ahli;
3. keterangan saksi;
4. pengakuan para pihak;
5. pengetahuan hakim; dan
6. alat bukti elektronik.

Daftar bukti ini sedikit bereda dengan UU PTUN dimana Pasal 100 UU PTUN tidak mencantumkan bukti elektronik. Namun, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu, telah menetapkan bukti elektronik sebagai bukti yang dapat diterima di pengadilan. Perma Nomor 1/2023 mengadopsi pemahaman UU ITE untuk secara eksplisit menetapkan bukti elektronik sebagai bukti dalam kasus gugatan lingkungan hidup.

Bukti surat/tertulis juga diatur lebih lanjut pada Perma No. 1/2023. UU PTUN membagi bukti surat/tertulis sebagai akta otentik, surat bawah tangan dan dokumen lainnya. Namun, Pasal 19 Perma No. 1/2023 mengatur lebih lanjut bahwa bukti surat/tertulis dapat mencakup:

• keputusan pemerintah yang menjadi objek perkara;
• kajian lingkungan hidup strategis;
• Amdal;
• UKL-UPL;
• surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
• Baku Mutu Lingkungan Hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
• berita acara pengambilan sampel sesuai dengan standar nasional Indonesia;
• dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
• laporan pemantauan mandiri dan pengawasan;
• laporan hasil audit lingkungan hidup;
• foto citra satelit; dan/atau
• bukti ilmiah yang berupa surat atau tulisan lainnya yang dapat dikuatkan oleh keterangan ahli;

Dalam memeriksa bukti ilmiah yang disebutkan di atas, hakim pemeriksa perkara akan juga mempertimbangkan ketepatan metode dan validitas prosedur pengambilan sampel dengan memperhatikan akreditasi laboratorium serta pendapat ahli dari kedua belah pihak. Selain itu, Perma No. 1/2023 juga menjelaskan bahwa pembuktian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perkara tata usaha negara dapat dilakukan berdasarkan hasil kajian atau keterangan ahli apabila baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan/atau parameter di dalamnya belum ditetapkan.

Kasus-kasus Gugatan Warga Negara Sebelumnya

Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk jo. Putusan Pengadilan Tinggi PalangkarayaNo. 36/PDT/2017/PT PLK jo. Putusan Mahkamah AgungNo. 3555 K/Pdt/2018 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 980 PK/Pdt/2022

Rangkuman Gugatan

Pada tahun 2015, kebakaran hutan terjadi di lahan gambut seluas 196.987 (seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) Ha dan lahan non-gambut seluas 133.876 (seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam) Ha. Ari Rompa dan warga Palangkaraya lainnya yang terkena dampak kebakaran tersebut kemudian mengajukan gugatan warga negara terhadap negara, dengan tuduhan kelalaian dalam menangani kebakaran hutan tersebut.

Baca Juga: Market Share Liability sebagai Kerangka dalam Menentukan Pertanggungjawaban atas Degradasi Hutan dan Banjir di Sumatra

Gugatan tersebut diajukan kepada Negara Republic Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,

Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat sebagai penguasa negara memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan hukum untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 2 dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu (“UU PPLH”).

Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya memandang bahwa Para Tergugat belum melaksanakan tugas dan kewajiban mereka secara optimal, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan terjadinya insiden asap, terutama di Wilayah Kalimantan Tengah, sebagaimana diamanatkan oleh hukum. Majelis juga menjelaskan bahwa meskipun terdapat bukti Para Tergugat telah berupaya mencegah dan menangani asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan, upaya tersebut dianggap tidak memadai. Para Tergugat juga gagal mengantisipasi penyebaran kebakaran hutan di Wilayah Kalimantan Tengah yang menyebabkan gangguan terhadap aktivitas warga di sana dan bahkan menyebabkan penyakit yang berkaitan dengan asap menyebar di kalangan warga.

Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya memutuskan bahwa pemerintah telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan hukum yang berlaku. Atas dasar kelalaian Para Tergugat, Majelis kemudian juga menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kemudian diperkuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada tahap banding dan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tahap kasasi.

Hasil Perkara pada Tahap Peninjauan Kembali

Putusan Pengadilan tingkat sebelumnya kemudian dibatalkan pada tahap Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung setelah Para Tergugat mengajukan novum. Novum yang diajukan oleh Para Tergugat meliputi, antara lain, sebagai berikut:

• artikel dan laporan terkait kondisi cuaca El Niño;
• foto pemasangan spanduk larangan pembakaran hutan, lahan dan pekarangan;
• foto memberikan himbauan langsung kepada masyarakat;
• foto membuat 10 titik sumur bor di lokasi yang dianggap rawan kebakaran;
• foto telah melakukan pemadaman darat, sejak dimulai Posko; Siaga Darurat dan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan dari tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan 20 November 2015;
• foto telah dilakukan pemadaman api melalui udara dengan menggunakan 3 unit pesawat terbang;
• foto mendirikan Rumah Singgah Oksigen sebagai tempat evakuasi sementara bagi kelompok rentan kesehatan (balita, ibu hamil dan lansia)
• Nota Kesepahaman Nomor 165/BNPB/XII/2015 tertanggal 23 Desember 2015 antara BPBD Kabupaten Pulang Pisau dan Markas Besar Angkatan Darat Direktorat Zeni;
• foto Kegiatan Pembangunan Bloking Kanal di Kabupaten Pulang Pisau yang telah dilakukan oleh Markas Besar Angkatan Darat Direktorat Zeni, yang ditinjau langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau tanggal 24 September 2015;
• putusan pengadilan dimana beberapa individu telah dinyatakan bersalah atas menyebabkan kebakaran hutan 2015.

Setelah meninjau novum yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim pada pokoknya memberikan tiga pertimbangan utama:

• kebakaran hutan diperparah oleh kondisi cuaca pada saat itu;
• Para Tergugat telah berupaya secara signifikan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan; dan
• penyebab utama kebakaran hutan adalah tindakan beberapa individu yang tidak terkait dengan pemerintah sebagaimana dibuktikan oleh putusan pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim kemudian memutuskan untuk membatalkan Putusan sebelumnya dan menolak Gugatan Warga Negara.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 549/PDT.G-LH/2022/PT DKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2560 K/Pdt/2023

Rangkuman Gugatan

Perkara sampel ini bukan terkait dengan kebakaran hutan namun tetap relevan karena perkara ini terkait dengan gugatan yang diajukan kepada pemerintah atas kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya terkait permasalahan lingkungan.

Gugatan warga negara ini diajukan oleh warga Jakarta yang merasa telah menderita akibat polusi udara di Jakarta. Mereka mengajukan gugatannya kepada Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Provinsi Banten dan Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Dalam gugatannya, Para Penggugat berdalil bahwa kualitas udara di Jakarta sudah menurun secara drastis karena pencemaran udara. Penurunan tersebut disebabkan polusi di udara yang telah melebihi Baku Mutu Udara Nasional sebagaimana diatur pada

Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (”PP Pencemaran Udara”) dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 551 tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Provinsi DKI Jakarta.

Argumen Para Tergugat

Sebagai jawaban atas gugatan warga negara, Para Tergugat pada pokoknya berdalil bahwa mereka telah melakukan upaya terbaik untuk menanggulangi dan mengatasi polusi udara dengan, antara lain, melakukan tindakan-tindakan berikut:

• Para Tergugat telah menerbitkan berbagai peraturan dan ketentuan untuk mengatur terkait penanganan dan pencegahan polusi dan penanggulangan dampak lingkungan yang disebabkan oleh polusi udara;
• pada saat gugatan diajukan, Para Tergugat sedang menyusun dan membahas revisi PP Pencemaran Udara yang nantinya akan menjadi peraturan pemerintah yang mengatur terkait pengelolaan kualitas udara;
• Para Tergugat telah menyelenggarakan Kegiatan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP);
• Para Tergugat telah mengatur emisi kendaraan standar (kendaraan pribadi berbahan bakar bensin) dan tingkat standar emisi yang harus dipenuhi oleh kendaraan pribadi; dan
• Untuk mengurai polusi udara dari kendaraan pribadi, Para Tergugat telah:(i) menyediakan transportasi umum dalam bentuk MRT, LRT dan Transjakarta; (ii) memperluas trotoar di berbagai jalanan; dan (iii) menerapkan kebijakan ganjil genap di jalan padat.

Para Tergugat juga berargumentasi bahwa polusi udara utamanya disebabkan oleh pengaruh cuaca. Untuk mendukung argumen ini, Para Tergugat mengajukan sebagai bukti laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (“BMKG”) yang menyatakan bahwa kurangnya curah hujan dan kekeringan yang terjadi telah mengakibatkan kualitas udara yang buruk karena pengendapan partikel polutan. Namun, laporan yang sama juga menyebut pembangunan jalan tol layang, LRT, dan trotoar yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagai salah satu penyebab polusi udara di Jakarta.

Pertimbangan Majelis Hakim

Dalam pertimbangannya, Majelis menilai bahwa DKI Jakarta Tidak optimal dalam memenuhi Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) Nasional maupun Daerah untuk rata-rata tahunan parameter ozone (O3), yang mana mengancam kesehatan dan kehidupan warga Jakarta.

Sehubungan dengan kondisi polusi udara, Majelis Hakim memandang bahwa seharusnya Para Tergugat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai polusi udara Jakarta selama bertahun-tahun sebelum gugatan ini diajukan. Majelis memberikan pertimbangan ini setelah memeriksa berbagai bukti. Pertama, seorang saksi yang menerangkan bahwa data polusi udara tersedia 2 (dua) tahun sebelum gugatan diajukan. Selanjutnya, ada juga bukti tertulis yang menunjukkan bahwa udara Jakarta akan semakin tercemar jika intervensi yang tepat tidak segera diterapkan.

Selain itu, ada juga bukti tertulis lain yang menunjukkan berbagai rekomendasi mengenai kebijakan untuk meningkatkan kualitas udara Jakarta. Berdasarkan bukti yang disajikan, Majelis menilai bahwa Para Tergugat seharusnya memiliki pengetahuan yang memadai tentang proyeksi memburuknya kualitas udara Jakarta, dampaknya terhadap kesehatan, dan tindakan yang direkomendasikan sejak tahun 1997.

Baca Juga: Hukum Lingkungan di Indonesia 101

Terkait upaya oleh Para Tergugat untuk mencegah dan menanggulangi polusi, para Hakim menjelaskan bahwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Para Tergugat telah lalai memenuhi persyaratan UU PPLH untuk membuat peraturan pemerintah mengenai pengendalian polusi udara, yang mana peraturan tersebut menjadi penting dalam meningkatkan kebijakan pengelolaan kualitas udara di Indonesia. Hakim juga mencatat bahwa meskipun Para Tergugat akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan tersebut dikeluarkan setelah gugatan warga negara diajukan, sehingga tidak dianggap relevan dalam penilaian perkara.

Selain itu, terkait dengan argumen Para Tergugat terkait hal pengujian emisi kendaraan bermotor dan emisi dari sumber tetap, Para Tergugat tidak mempublikasikan hasil pengujian tersebut di Wilayah DKI Jakarta sebelum gugatan diajukan, dan baru memberlakukan Peraturan Gubernur No. 66 tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Wilayah Jakarta setelah gugatan diajukan. Maka dari itu, Majelis menilai bahwa upaya yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak cukup untuk mencegah dan menanggulangi polusi udara di Jakarta.

Dengan demikian, Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar hak asasi manusia, khususnya dengan mengabaikan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Alasan Perbedaan Hasil pada Kedua Kasus

Dalam kedua kasus tersebut, pemerintah Indonesia menyampaikan argumen yang mirip, yaitu, bahwa mereka telah berupaya untuk mengatasi bencana lingkungan dan bahwa bencana lingkungan tersebut disebabkan oleh kondisi cuaca dan faktor-faktor di luar kendali pemerintah.

Majelis Hakim tingkat pertama pada perkara Palangkaraya menilai bahwa pemerintah telah gagal mencegah kebakaran hutan. Namun, novum pada tingkat peninjauan kembali menyebabkan Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa kebakaran hutan tersebut bukan disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam mencegah kebakaran, melainkan karena:

• tindakan individu-individu yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan; dan
• kondisi cuaca pada tahun itu.

Maka dari itu, Majelis kemudian menitikberatkan pemeriksaan pada pertimbangan upaya Para Tergugat untuk menanggulangi dampak dari kebakaran hutan. Di sisi lain, dalam perkara Jakarta, pemerintah tidak dapat menyangkal bahwa polusi tersebut disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendalinya. Tidak ada individu yang terbukti menyebabkan polusi tersebut, dan meskipun laporan BMKG menunjukkan bahwa polusi dipengaruhi oleh cuaca, BMKG juga menilai bahwa proyek-proyek pembangunan kota juga turut memengaruhi polusi udara.

Para Hakim Mahkamah Agung dalam kasus Palangkaraya juga menekankan dua tindakan kunci yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara tersebut yang menunjukkan bahwa mereka telah memaksimalkan upaya mereka dalam menanggulangi kebakaran hutan. Kedua tindakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. mobilisasi segenap perangkat daerah; bekerja sama dengan instansi vertikal dan aparat penegak hukum terkait, serta pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk melakukan pencegahan, penanggulangan dan penegakan hukum terkait dengan Kebakaran hutan dan dampaknya;
2. tindakan langsung melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan dan Rumah Sakit Umum Daerah termasuk kunjungan pasien ISPA, penyediaan masker, pembentukan Tim Ruang Pemulihan Oksigenasi dan Pembentukan Tim Tanggap Darurat Asap (TDA).

Dalam kasus Jakarta, pemerintah juga telah mengambil tindakan tertentu untuk menangani polusi udara. Namun, banyak tindakan signifikan yang diambilnya justru setelah gugatan diajukan, seperti yang dijelaskan oleh Majelis dalam kasus tersebut.

Selain itu, Majelis Hakim dalam kasus Palangkaraya juga mencatat bahwa kebakaran hutan di wilayah Kalimantan yang terjadi pada tahun 2015 bukanlah peristiwa yang berulang setiap tahun. Sebaliknya, dalam kasus Jakarta, polusi udara tersebut merupakan peristiwa yang berulang.

Poin-Poin Penting yang Perlu Disorot untuk Gugatan Warga Negara dalam Kasus Kebakaran Hutan 2026

Pada tanggal 7 Oktober 2026, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat melaporkan telah menerima notifikasi 60 hari terkait gugatan warga negara perihal kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Barat. Berikut beberapa poin penting yang perlu digarisbawahi dalam gugatan warga terkait kasus kebakaran hutan tahun 2026:

Peraturan yang mungkin telah Dilanggar oleh Pemerintah karena Tidak Mencegah dan Menanggulangi Kebakaran Hutan

Pemerintah harus lalai dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum agar dapat diajukan gugatan warga negara. Dalam kasus kebakaran hutan tahun 2026, pemerintah memiliki kewajiban untuk mencegah dan menanggulanginya secara efektif berdasarkan peraturan-peraturan berikut:

1. Pasal 2 UU PPLH yang menyatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara;
2. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
3. Pasal 48 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan Perlindungan Hutan pada Hutan Negara dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
4. Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (“PP No. 4/2001”) yang menyatakan Gubernur bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang dampaknya lintas kabupaten/kota; dan/atau
5. Pasal 30 PP No. 4/2001 yang menyatakan Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan di daerahnya.

Supaya gugatan warga negara berhasil, antara lain, perlu dibuktikan bahwa pemerintah telah gagal memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut di atas dan terdapat bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut.

Tuntutan yang Dapat Diajukan dalam Gugatan Warga Negara

Sebagaimana telah disebutkan di atas, gugatan warga negara diajukan ke pengadilan tata usaha negara. Ini berarti bahwa setiap tuntutan yang diajukan melalui pengadilan tersebut hanya dapat berkaitan dengan:

1. pencabutan dan/atau penerbitan Keputusan Administrasi Pemerintahan;
2. pelaksanaan atau tidak melaksanakan Tindakan Administrasi Pemerintahan tertentu;
3. pelaksanaan penegakan hukum tertentu; atau
4. pembentukan kebijakan tertentu.

Dalam hal ini, solusi yang tepat adalah meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang secara langsung memerintahkan badan dan lembaga terkait untuk mengambil tindakan konkret guna segera menanggulangi dan mengatasi kebakaran serta untuk mengurangi dampak lebih lanjut. Sama pentingnya untuk menyediakan dana tambahan dari APBD ke wilayah yang paling terdampak kebakaran. Terakhir, gugatan tersebut juga harus menuntut pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk mencegah bencana lingkungan serupa terjadi di masa mendatang.

Saat ini, gugatan perdata kolektif terkait kebakaran hutan 2026 dan krisis asap yang diakibatkannya telah diajukan di Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor Perkara 292/Pdt.G/2026/PN PTK.

Pokok Bahasan Gugatan Warga Negara Berdasarkan Perkara-Perkara di Atas

Berdasarkan pokok pembahasan dari contoh kasus gugatan warga negara yang telah disebutkan sebelumnya, poin-poin berikut perlu pula dianalisis dengan cermat sebelum gugatan diajukan.

Pertama, Para Penggugat harus menganalisis apakah kebakaran hutan 2026 sebenarnya disebabkan oleh kelalaian pemerintah atau apakah ada faktor lain yang berperan. Dalam kasus kebakaran hutan tahun 2015, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa ada individu-individu yang dinyatakan bersalah menyebabkan kebakaran hutan tersebut. Saat ini, ada laporan media yang menuduh bahwa kebakaran hutan 2026 sejatinya disebabkan oleh perusahaan swasta. Jika demikian, maka penggugat harus:

1. menekankan bahwa pemerintah telah mengabaikan kewajibannya dalam mencegah perusahaan-perusahaan swasta tersebut menyebabkan kebakaran; atau
2. memfokuskan gugatan warga negara pada kegagalan pemerintah untuk memerangi dan mengatasi dampak kebakaran, bukan pada kelalaiannya dalam mencegah perusahaan-perusahaan swasta tersebut menyebabkan kebakaran.

Sebagaimana diuraikan di atas, Majelis pada perkara Palangkaraya tahun 2015 juga berpendapat bahwa pemerintah tidak bersalah karena kondisi cuaca juga turut berkontribusi terhadap kebakaran dan kebakaran tersebut bukanlah kejadian yang berulang. Gugatan warga negara kebakaran hutan 2026 hendaknya memperhatikan poin dari perkara Palangkaraya tersebut untuk berargumen bahwa kebakaran yang disebabkan oleh cuaca bukanlah hal baru lagi dan setelah kebakaran tahun 2015, pemerintah seharusnya mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran lain dan bertindak menanggapi kebakaran hutan 2026 yang telah terjadi selama lebih dari 3 (tiga) bulan.

---

Author

---

Editor

---

---

Referensi

Peraturan Perundang-undangan

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

5. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Provinsi DKI Jakarta.

6. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Putusan Pengadilan

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2560 K/Pdt/2023.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 980 PK/Pdt/2022.