Panduan Penting untuk Perencanaan Tata Ruang dan Ruang Terbuka Hijau di Indonesia (Bagian Terakhir)

Seiring pesatnya urbanisasi yang mengubah wajah kota-kota kita, keberadaan ruang terbuka hijau seperti taman dan hutan kota menjadi sangat penting untuk menjaga kawasan pemukiman tetap layak huni, aman dari risiko lingkungan, serta seimbang secara ekologis. Meskipun target ruang terbuka hijau yang diwajibkan dirancang untuk melindungi kualitas hidup masyarakat, makin lebarnya jurang antara target tersebut dan kondisi nyata di lapangan telah menjadikan pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai ujian penting bagi akuntabilitas pemerintah daerah.

Bagian III: Implikasi Hukum Tidak Terpenuhinya Penyediaan 30% RTH

Bagian I dari rangkaian artikel ini membahas kerangka hukum yang mengatur penyediaan Ruang Terbuka Hijau (“RTH”) di Indonesia. Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang relatif komprehensif, yang mewajibkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dialokasikan sebagai RTH, dengan 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat, dan menempatkan RTH sebagai instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Bagian II kemudian membahas implementasi kewajiban tersebut dalam praktik. Meskipun berbagai peraturan telah mengatur pembagian tanggung jawab dan mekanisme penyediaan RTH, tingkat pemenuhan RTH di berbagai daerah masih menunjukkan variasi yang signifikan. Beberapa kota masih berada jauh di bawah target 30%, termasuk Jakarta yang meskipun telah memiliki kerangka regulasi yang relatif komprehensif, belum mampu memenuhi target penyediaan RTH sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan hukum yang penting. Apabila kewajiban penyediaan 30% RTH tidak terpenuhi, apakah terdapat konsekuensi hukum bagi pihak yang bertanggung jawab? Apakah ketentuan tersebut merupakan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan atau hanya target kebijakan dalam perencanaan tata ruang? Oleh karena itu, bagian III dari rangkaian artikel ini akan membahas implikasi hukum yang timbul akibat tidak terpenuhinya penyediaan 30% RTH serta mengkajinya melalui studi kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 10/G/TF/2022/PTN PLG.

Implikasi Hukum Tidak Terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau

Kesenjangan antara Norma Hukum dan Implementasi

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (“UU Penataan Ruang”) mewajibkan proporsi RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Namun, data beberapa kota menunjukkan bahwa target tersebut belum sepenuhnya tercapai. Bahkan Jakarta sebagai ibu kota negara baru memiliki RTH sebesar 5,59% pada tahun 2026, jauh di bawah target yang ditetapkan undang-undang.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum yang menarik, yaitu apakah kewajiban penyediaan 30% RTH merupakan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan atau hanya target kebijakan yang menjadi pedoman perencanaan tata ruang.

Potensi Sengketa Tata Ruang

Tidak terpenuhinya target RTH juga dapat meningkatkan potensi sengketa tata ruang. Sebagai contoh, masyarakat atau organisasi lingkungan hidup dapat mempersoalkan keputusan pemerintah yang mengizinkan pembangunan pada lahan yang semula direncanakan sebagai RTH. Dalam konteks ini, sengketa dapat muncul dalam bentuk gugatan terhadap keputusan tata usaha negara, gugatan lingkungan hidup, dan citizen lawsuit yang mendalilkan kegagalan pemerintah menjaga kualitas lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa pada tahap pertama dapat diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat, dan apabila kesepakatan tersebut tidak diperoleh, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Dalam konteks sengketa tata ruang, penyelesaian sengketa bergantung pada pihak yang bersengketa serta objek sengketa yang menjadi pokok permasalahan. Sengketa yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan pada prinsipnya menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara. Sementara itu, sengketa yang terjadi antarsesama perorangan atau masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kepentingan keperdataan, pada prinsipnya menjadi kewenangan peradilan umum. Artikel ini secara khusus membahas sengketa tata ruang yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam kaitannya dengan Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan.

Permasalahan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Salah satu isu hukum yang paling menarik adalah tidak adanya ketentuan yang secara tegas mengatur sanksi terhadap pemerintah daerah apabila target 30% RTH tidak tercapai.

UU Penataan Ruang mengatur berbagai instrumen penegakan hukum, termasuk sanksi administrasi, perdata, dan pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Akan tetapi, ketentuan tersebut pada umumnya ditujukan kepada pihak yang melanggar rencana tata ruang, bukan kepada pemerintah daerah yang belum berhasil memenuhi target proporsi RTH. Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang, berupa tidak menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan atau memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 69 dan Pasal 70 UU Penataan Ruang. Ketentuan pidana tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan selanjutnya disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Akibatnya, terdapat kesenjangan antara kewajiban normatif untuk menyediakan 30% RTH dan mekanisme penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab memenuhi target tersebut.

Dari perspektif hukum tata ruang, permasalahan utama kewajiban 30% RTH di Indonesia bukan terletak pada kurangnya pengaturan hukum. UU Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, dan peraturan pelaksana lainnya telah menyediakan kerangka regulasi. Meskipun demikian, belum terdapat mekanisme penegakan hukum yang secara spesifik ditujukan kepada pemerintah daerah atau pejabat publik yang gagal memenuhi target 30% RTH. Akibatnya, ketentuan tersebut dalam praktik lebih sering berfungsi sebagai instrumen perencanaan tata ruang yang belum didukung oleh mekanisme sanksi administratif yang secara khusus ditujukan kepada pemerintah daerah. Namun demikian, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 10/G/TF/2022/PTUN PLG, kegagalan memenuhi kewajiban penyediaan RTH tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum melalui mekanisme gugatan terhadap tindakan atau kelalaian pemerintah.

Diskusi Kasus: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 10/G/TF/2022/PTUN PLG

Walaupun tidak memiliki konsekuensi hukum secara langsung apabila penyediaan 30% RTH tidak terpenuhi, kewajiban tersebut dapat didorong oleh mekanisme litigasi terhadap pemerintah yang bersangkutan.

Latar Belakang

Perkara ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh tiga warga Kota Palembang bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (“WALHI”) Sumatera Selatan terhadap Wali Kota Palembang di Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) Palembang. Gugatan tersebut berkaitan dengan banjir besar yang melanda Kota Palembang pada tanggal 25-26 Desember 2021 dan mengakibatkan kerugian materiil, kerusakan lingkungan, serta korban jiwa.

Para penggugat berpendapat bahwa banjir tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, melainkan juga oleh kegagalan Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Palembang. Kewajiban tersebut antara lain:

1. penyediaan RTH;
2. pemulihan kawasan rawa konservasi;
3. penyediaan kolam retensi;
4. pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase; dan
5. pengelolaan persampahan

Objek Gugatan

Objek gugatan pada sengketa ini adalah tindakan faktual tergugat, berupa:

1. Tidak bertindak melaksanakan RTRW sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2030, berupa tidak menyediakan RTH, tidak mengembalikan fungsi rawa konservasi, tidak menyediakan kolam retensi, tidak menyediakan saluran drainase yang memadai dan tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah sehingga terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25 – 26 Desember 2021; dan
2. Tidak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga menyebabkan terlantarnya korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021.

Menurut para penggugat, kelalaian Pemerintah Kota Palembang dalam menjalankan kewajiban tersebut telah menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan dan memperbesar risiko banjir di wilayah Kota Palembang.

Isu Hukum

Majelis Hakim pada pokoknya mempertimbangkan apakah kegagalan Wali Kota Palembang dalam melaksanakan kewajiban penyediaan RTH dan infrastruktur pengendalian banjir sebagaimana diatur dalam RTRW merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).

Pertimbangan Majelis Hakim

Upaya Administratif

Majelis Hakim menimbang bahwa upaya administratif pada perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), maka gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif. Lebih lanjut, Majelis Hakim menimbang bahwa terhadap kedua objek gugatan merupakan tindakan pemerintah dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (by omission) yang digolongkan ke dalam pengertian “tindakan administratif pemerintah”, maka pengadilan berkesimpulan bahwa untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak diperlukan upaya administratif.

Kegagalan Melaksanakan Kewajiban Tata Ruang

Majelis Hakim terlebih dahulu menilai apakah tindakan yang dipersengketakan termasuk dalam kategori tindakan pemerintah yang dapat diuji oleh pengadilan.

Dalam perkara ini, objek sengketa bukan berupa keputusan tata usaha negara, melainkan tindakan faktual berupa tidak dilaksanakannya kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Palembang.

Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan tidak melakukan perbuatan konkret (omission) berupa tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut tetap merupakan tindakan pemerintah yang dapat diuji berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Kegagalan Penyediaan RTH

Majelis Hakim selanjutnya menilai kewajiban Pemerintah Kota Palembang dalam menyediakan RTH sebagaimana ditetapkan dalam RTRW.

Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Pemerintah Kota Palembang belum melaksanakan kewajiban penyediaan RTH secara memadai sebagaimana yang telah direncanakan dalam dokumen tata ruang. Ketidakpatuhan terhadap RTH tersebut dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dan penataan ruang. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kegagalan menyediakan RTH merupakan bagian dari Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Putusan Pengadilan

Dalam putusannya, PTUN Palembang mengabulkan seluruh gugatan para penggugat dan menyatakan bahwa Wali Kota Palembang telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Walaupun putusan Majelis Hakim tidak menentukan jangka waktu pelaksanaan amar putusan, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memerintahkan Pemerintah Kota Palembang untuk melaksanakan amar putusan dalam waktu 21 hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Pengadilan selanjutnya memerintahkan Pemerintah Kota Palembang untuk:

1. menyediakan RTH seluas 30% dari luas wilayah Kota Palembang serta mengembalikan fungsi rawa konservasi seluas 2.106,13 Ha di wilayah Kota Palembang sebagai fungsi pengendalian banjir di Kota Palembang;
2. menyediakan kolam retensi secara cukup sebagai fungsi pengendalian banjir dan sistem drainase yang memadai dalam meliputi: saluran primer, sekunder dan tersier serta terhubung dengan kolam retensi dan masing-masing daerah aliran Sungai yang diolah menjadi air sesuai baku mutu air bersih, agar air sungai yang tercemar limbah rumah tangga seperti sabun, deterjen, dan lain-lain bisa diolah sebagai fungsi pengendalian banjir di Kota Palembang;
3. menyediakan tempat pengelolaan sampah yang tidak menimbulkan pencemaran udara dan air sebagai fungsi pengendalian banjir di Kota Palembang; dan
4. menyediakan “Posko Bencana Banjir” di lokasi yang terdampak banjir, melakukan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana terhadap warga Kota Palembang dalam tanggap darurat bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana sehingga menyebabkan terlantarnya korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021.

Apabila Walikota Palembang sebagai tergugat tidak melaksanakan amar putusan ini, maka terhadapnya akan dikenakan sanksi sedang berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan dengan penjatuhan sanksi dilakukan oleh Gubernur.

Dikarenakan putusan tingkat pertama telah diterima secara baik oleh para pihak dan tidak adanya upaya hukum oleh Walikota Palembang, maka setelah 14 hari, putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan ini memiliki arti penting dalam konteks hukum tata ruang dan lingkungan hidup di IndonesiaSelama ini, ketentuan mengenai penyediaan RTH sebesar 30% sering dipandang sebagai target perencanaan tata ruang yang tidak disertai mekanisme sanksi yang tegas terhadap pemerintah daerah yang gagal mencapainya. Namun, melalui putusan ini, pengadilan menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban penyediaan RTH dapat menjadi dasar gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan apabila kegagalan tersebut menimbulkan dampak lingkungan dan kerugian bagi masyarakat.

Dengan demikian, perkara ini menunjukkan bahwa meskipun UU Penataan Ruang tidak secara eksplisit mengatur sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak memenuhi target 30% RTH, kewajiban tersebut tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum melalui mekanisme gugatan terhadap tindakan atau kelalaian pemerintah.

Pada tahun 2026, penataan Kota Palembang mencatat perkembangan yang signifikan dalam penyediaan RTH. Berdasarkan data yang tersedia, cakupan RTH di Kota Palembang berhasil mencapai angka 36%. Peningkatan tersebut terjadi setelah adanya gugatan yang diajukan oleh WALHI. Dalam keterangannya, Wali Kota Palembang juga mengaitkan capaian RTH sebesar 36% dengan gugatan tersebut dan menyatakan bahwa kewajiban yang dipersoalkan telah terpenuhi.

Perkembangan Kota Palembang pasca putusan ini juga menunjukkan bahwa mekanisme litigasi dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong kepatuhan pemerintah daerah terhadap kewajiban penataan ruang.

Kesimpulan Rangkaian Tulisan

Bagian I dari rangkaian tulisan ini telah membahas tentang kewajiban penyediaan RTH sebagai salah satu komponen penting dalam kerangka penataan ruang di Indonesia yang berfungsi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di kawasan perkotaan. Hukum Indonesia mensyaratkan bahwa paling sedikit 30% dari luas wilayah kota harus dialokasikan untuk RTH. Meskipun kerangka regulasi yang mengatur RTH relatif komprehensif, mulai dari UU Penataan Ruang hingga peraturan pelaksana di tingkat pusat dan daerah. Kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa RTH bukan sekadar instrumen tata ruang, tetapi juga bagian penting dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Namun demikian, pembahasan pada bagian kedua menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang komprehensif tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya. Tingkat pemenuhan RTH di berbagai kota di Indonesia masih menunjukkan variasi yang signifikan. Beberapa daerah telah menunjukkan kemajuan dalam penyediaan RTH, sementara kota-kota di metropolitan seperti Jakarta masih berada jauh di bawah target yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama penyediaan RTH tidak hanya berkaitan dengan pembentukan norma hukum, tetapi juga dengan kapasitas pemerintah daerah, ketersediaan lahan, tingkat urbanisasi, serta efektivitas pelaksanaan dan pengawasan kebijakan tata ruang.

Lebih lanjut, pembahasan pada bagian terakhir ini menunjukkan bahwa tantangan penyediaan RTH juga berkaitan dengan aspek penegakan hukum. Meskipun Undang-Undang Penataan Ruang tidak secara tegas mengatur sanksi terhadap pemerintah daerah yang gagal memenuhi target penyediaan RTH sebesar 30%, Putusan PTUN Palembang Nomor 10/G/TF/2022/PTUN PLG memperlihatkan bahwa kewajiban tersebut tetap memiliki konsekuensi hukum. Pengadilan mengakui bahwa kegagalan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penyediaan RTH dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, khususnya apabila kelalaian tersebut berkontribusi terhadap terjadinya kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat.

Perkembangan Kota Palembang setelah putusan tersebut juga menunjukkan bahwa mekanisme peradilan dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk mendorong kepatuhan pemerintah terhadap kewajiban penataan ruang. Dengan demikian, kewajiban penyediaan RTH harus dipahami tidak hanya sebagai target kebijakan atau instrument perencanaan tata ruang, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pemerintah.Pada akhirnya, keberhasilan pencapaian target 30% RTH tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi yang memadai, tetapi juga pada efektivitas implementasi , dan mekanisme akuntabilitas yang mampu memastikan bahwa tujuan perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan secara nyata.

Baca bagian artikel lainnya:

• Panduan Penting tentang Undang-Undang Penataan Ruang dan Hukum Ruang Terbuka Hijau di Indonesia (Bagian Pertama)
• Panduan Penting untuk Perencanaan Tata Ruang dan Ruang Terbuka Hijau di Indonesia (Bagian Kedua)

---

Author

---

Editor

---

---

Referensi:

• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (“UU Penataan Ruang”)
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
• Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (“PP 21/2021”)
• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (“Permen ATR/BPN tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH”)
• Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
• Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 10/G/TF/2022/PTUN PLG
• ANTARA, Luas RTH di Jakarta kini mencapai 3.700 hektare
• CO.ID, Wali Kota Klaim RTH sudah 36 Persen dari Luas Kota Palembang
• Sumsel Tribun News, OPINI: Atasi Banjir di Kota Palembang, Saatnya Pak Walikota Jalankan Putusan Hukum
• Indonesian Landmark Environmental Decision Portal (I-LEAD), Mohammad Ali, dkk v. Walikota Palembang (Gugatan Banjir Palembang)