Pendahuluan Perkembangan pesat dalam sektor konstruksi di Indonesia terjadi sejalan dengan adanya peningkatan kebutuhan infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung aktivitas penduduk yang menuju ke arah industrialisasi dan persaingan global. Hal ini menyebabkan...
Pada tanggal 23 April 2020, pemerintah pusat telah mengundangkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (“PP No. 22/2020”), yang memberikan kejelasan pengaturan mengenai, antara lain...
Pemerintah telah menyusun draft RUU Omnibus Law yang terdiri dari RUU Cipta Kerja, RUU Fasilitas Pajak dan RUU Ibu Kota Negara. Pada 12 Februari 2020 pimpinan DPR telah menerima naskah akademik dan draft RUU Cipta Kerja untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Draft...
Matriks Perbandingan Prosedur Perijinan Bangunan Gedung (UU Eksisting Vs RUU Cipta Kerja) Herdiasti Anggitya
Latar Belakang Pada tanggal 13 Juni 2019, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (“Permen...
Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”) IMB diterbitkan melalui OSS dengan komitmen yang harus dipenuhi. Pemenuhan komitmen dilakukan dengan melengkapi : Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; Data pemilik bangunan...
Latar Belakang Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Keputusan Menteri Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (“KKOP") KKOP adalah bagian dari rencana induk bandar udara, sebagaimana...
Semakin langkanya lahan untuk keperluan komersial di pusat kota, seperti Jakarta, mengakibatkan pembangunan di pusat kota harus dilakukan secara efisien. Guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia, maka belakangan ini mulai...
Kontraktor secara harfiah dapat diartikan sebagai pihak yang melakukan pekerjaan atas dasar kontrak kerja dengan pihak lain. Kontraktor harus mempunyai surat izin dan sertifikat dari lembga yang berwenang.