Pendahuluan Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Perubahan iklim ini...
Perdagangan Karbon sebagai Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia
read more
Lingkungan
Aspek Keterlanjuran dalam Perkara Alih Fungsi Kawasan Hutan
Keterlanjuran diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (“PP 43/2021”) yang mendefinisikannya sebagai: “kondisi di mana Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak...
Mekanisme Citizen Lawsuit dalam Perkara Lingkungan Hidup
Pendahuluan Citizen lawsuit atau gugatan warga negara adalah suatu tindakan oleh warga negara untuk menggugat lembaga pemerintah dan/atau lembaga negara. Di Indonesia, mekanisme gugatan warga negara ini belum diatur dalam undang-undang di Indonesia, namun sudah...
Penerapan Tanggung Jawab Mutlak dalam Perkara Lingkungan Hidup
Pendahuluan Berdasarkan Penjelasan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”), Tanggung Jawab Mutlak adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi....
Aspek Lingkungan Hidup Dalam RUU Cipta Kerja
Pemerintah telah menyusun draft RUU Omnibus Law yang terdiri dari RUU Cipta Kerja, RUU Fasilitas Pajak dan RUU Ibu Kota Negara. Pada 12 Februari 2020 pimpinan DPR telah menerima naskah akademik dan draft RUU Cipta Kerja untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Draft...
Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat
Latar Belakang Pada tanggal 31 Desember 2019, Pemerintah DKI Jakarta mengundangkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat (“Pergub No....
Izin Lingkungan Berdasarkan Artikel Permohonan Perizinan Berusaha melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Indonesia
Izin Lingkungan Umum Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan dengan komitmen yang mencakup pelengkapan Amdal bagi rencana usaha yang wajib memiliki Amdal atau pelengkapan UKL-UPL bagi rencana usaha yang wajib memiliki UKL-UPL. Selain itu, komitmen Pelaku Usaha juga...
Penyelenggaraan Usaha Pariwisata
Latar Belakang Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (“Pergub DKI Jakarta No. 18/2018”), yang mulai berlaku sejak 12 Maret 2018. Pergub DKI Jakarta No. 18/2018 mengatur...
Properti Indonesia – Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai Lahan yang Terbakar
Latar Belakang Kebakaran lahan dapat menimbulkan bencana dan kerugian luar biasa secara materil dan sosiologis terhadap masyarakat dan Negara. Melihat permasalahan kebakaran lahan pada tahun 2015, dapat diketahui bahwa permasalahan tersebut juga terjadi di lahan tanah...