Pada dasarnya untuk mencapai ketertiban bangunan yang terkait dengan pembuatan IMB harus memenuhi aspek, sebagai berikut : Aspek Pertanahan, yaitu bahwa setiap orang atau badan hanya diizinkan membangun pada sebidang tanah jika dapat menunjukkan surat – surat tanah...
Di bidang pertanahan, belum ada suatu peraturan perundang – undangan yang secara eksplisit memberikan dasar hukum penerapan Alternatif Dispute Resolution (ADR). Namun, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menggunakan lembaga ADR di bidang pertanahan...
Pencabutan IMB dilakukan oleh gubernur setempat. Keputusan pencabutan izin diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin disertai alasan. IMB dapat dicabut apabila terjadi : Pemalsuan kelengkapan persyaratan izin yang diajukan. Pelaksanaan pembangunan atau...
Beberapa alasan penolakan permohonan IMB diatur dalam Pasal 9 Perda DKI Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan di Wilayah DKI Jakarta adalah : Kegiatan dan /atau berdirinya bangunan dinilai akan merugikan kepentingan umum atau melanggar ketertiban umum. Kepentingan...
Pasal 8 Perda DKI Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan di Wilayah DKI Jakarta mengatur beberapa hal yang menyebabkan penangguhan permohonan IMB, yaitu : Pemohon tidak mampu melengkapi dan / atau memenuhi persyaratan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Terjadi sengketa...
Masa berlaku IMB tergantung pada kuatnya bangunan dan tidak ada yang berubah pada bangunan itu semisal karena adanya penambahan atau renovasi, pembongkaran atau kerusakan dan kehancuran akibat bencana alam / kebakaran, perubahan guna / fungsi bangunan serta pemilik...
Terdapat 5 (lima) jenis IMB yang dapat diterbitkan setelah permohonan disetujui, yaitu : IMB, apabila rencana bangunan dinilai telah sesuai dengan ketentuan teknis dan planologis (tata kota). IMB bersyarat, apabila rencana bangunan dinilai masih perlu adanya...
Bentuk IMB berupa Surat Keputusan dengan lampiran, berupa : Keterangan dan peta rencana kota. Gambar arsitektur. Perhitungan dan gambar struktur dan / atau instalasi dan perlengkapannya. Bukti pengawasan pelaksanaan bangunan.
Izin khusus dapat diterbitkan oleh suku dinas P2B dengan adanya beberapa kondisi, yaitu : Penambahan bangunan yang telah memiliki IMB. Untuk jenis bangunan industri dan pergudangan yang menambah tingkat termasuk mezanine. Pembangunan pagar, pos jaga, rumah contoh,...