Latar Belakang Pada tanggal 8 Juli 2020, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (“ATR/BPN”) dalam Rapat Pimpinan Kementerian ATR/BPN menyampaikan bahwa mulai tanggal 8 Juli 2020 pukul 12.00, layanan hak tanggungan konvensional akan ditutup dan akan...
Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (“Sistem HT-el”) adalah serangkaian proses pelayanan hak tang gungan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilaksanakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Dasar pertimbangan...
Pengertian Hak Tanggungan Ketentuan mengenai hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hak tanggungan adalah jaminan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, berikut atau tidak berikut...
Hak Hipotek adalah hak kebendaaan atas benda-benda tetap untuk mendapatkan penggantian atas hasil penjualan benda tersebut sebagai pelunasan suatu perikatan. Apabila Anda memiliki pertanyaan mengenai Hak Hipotek, silakan hubungi kami ke query@lekslawyer.com
Borg, Borrot, Boreh (H.A): Jaminan, tanggungan, biasanya atau kebanyakan kalinya berupa tanah dalam perjanjian peminjaman: "saya berjanji selama pinjaman saya belum lunas tidak akan membuat pinjaman tanah atas tanah saya, kecuali untuk kepentingan si berpiutang saya"....
Jual Gadai: penyerahan sebidang tanah oleh pemilik kepada pihak lain dengan membayar uang kepada pemilik tanah dengan perjanjian bahwa tanah itu akan dikembalikan kepada pemiliknya apabila pemilik mengembalikan uang yang diterimanya kepada orang yang memegang tanah...
Latar Belakang
Hak Tanggungan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (“UUHT”). Sebagaimana pengaturan dalam UUHT, jaminan pelunasan utang menggunakan Hak Tanggungan memberikan suatu keistimewaan pada krediturnya sebagai kreditur preferen. Kreditur Preferen adalah kreditur yang diistimewakan/didahulukan dari kreditur lainnya atas pelunasan utang debitur apabila terjadi gagal tagih. Pemegang Hak Tanggungan yang juga merupakan kreditur separatis mempunya kedudukan yang dipisahkan dari kreditur-kreditur lainnya dalam hal terjadinya suatu keadaan pailit yang dialami oleh debitur perorangan atau badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Eksekusi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan peradilan atau penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan.
3 (tiga) macam Eksekusi Hak Tanggungan menurut UUHT adalah :
1. Titel Eksekutorial
Yaitu eksekusi berdasarkan irah- irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dilakukan melalui tata cara dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Jenis eksekusi ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Eksekusi atas Kekuasaan Sendiri
Eksekusi atas kekuasaan sendiri ini harus diperjanjikan dalam perjanjian sebelumnya. Menurut Pasal 20 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 6 UUHT, apabila debitur wanprestasi, maka kreditor pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu.
3. Eksekusi Dibawah Tangan
Eksekusi penjualan di bawah tangan obyek hak tanggungan diatur dalam Pasal 20 (2) dan (3) UUHT. Inti dasar dari pasal ini adalah adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan bahwa penjualan di bawah tangan obyek hak tanggungan akan memperoleh harga tertinggi yang akan menguntungkan semua pihak. Penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar pada daerah yang bersangkutan serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.
Ivan Ari & Ivan Setiady
Hapusnya Hak Tanggungan (ROYA)
Pelunasan piutang.
Pencabutan hak atas tanah oleh Negara untuk kepentingan umum.
Penyerahan secara sukarela.
Karena tanah ditelantarkan.
Jangka waktu berakhirnya.
Dasar Hukum : UU No. 5 Tahun 1960 dan peraturan-peraturan lainnya.
Hak tanggungan pada prinsipnya merupakan hak jaminan yang diperoleh kreditur dari debitur dalam hal perjanjian misalnya perjanjian pinjam-meminjam. Hak tanggungan untuk sebuah tanah dapat diperoleh setelah mengikuti prosedur berikut ini :
Mendatangi PPAT/notaries untuk membuat Akta Pemebrian Hak Tanggungan (APHT);
Setelah APHT dibuat, mengajukan permohonan pendaftaran ke badan pertanahan sambil membawa surat pengantar dari PPAT;
Menyertakan sertifikat asli hak atas tanah dan APHT saat mengajukan surat permohonan;
Melampirkan juga identitas pemohon dan pemegangn hak tanggungan.