Real Estate
Leks&Co – Sejarah Undang Undang Pokok Agraria
[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all"...
PPh Final untuk Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Definisi Pajak Penghasilan Final (“PPh”) adalah pajak yang dikenakan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima oleh Subjek Pajak selama tahun berjalan yang pembayaran PPh langsung disetorkan secara utuh saat penghasilan diterima sehingga...
Kewajiban Memiliki Izin Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan KKOP Dalam Pembangunan di Kawasan Sekitar Bandar Udara
Latar Belakang Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Keputusan Menteri Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (“KKOP") KKOP adalah bagian dari rencana induk bandar udara, sebagaimana...
Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Latar Belakang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (“Pengadaan Tanah”) merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh suatu hak atas tanah yang dialokasikan untuk kegunaan publik dengan cara memberikan ganti kerugian kepada pemilik tanah....
Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
Latar Belakang Pada tanggal 22 April 2016, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2016 (“Permenag No. 18/2016”). Permenag No. 18/2016 diterbitkan dengan latar belakang...
Fungsi Sosial Hak Milik: Sebuah Tanggapan
Buku Fungsi Sosial Hak Milik adalah buku dasar bagi setiap orang yang mengaku sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Pendekatan filosofis yang digunakan buku ini penting untuk memberikan pemahaman mengenali jati diri dari bangsa, khususnya tentang hak milik dan fungsi sosial dari hak milik.
Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu
Latar Belakang Pada tanggal 22 Desember 2017, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengundangkan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan...
Penentuan dan Penetapan Lokasi Kawasan Pengembangan Berorientasi Transit
Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit, terdapat tiga tahap untuk menentukan dan menetapkan kawasan pengembangan berorientasi transit (transit...