Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS from Leks&Co Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau OSS (Online Single Submission) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur,...
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun from Leks&Co Pembentukan P3SRS wajib difasilitasi oleh Pelaku Pembangunan paling lambat sebelum masa transisi berakhir. Masa transisi ditetapkan paling lama 1 tahun sejak penyerahan pertama kali Sarusun kepada...
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah de Leks&Co Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) pada dasarnya adalah perjanjian untuk membeli tanah dan/atau properti, (misalnya: rumah, unit apartemen, dan lain-lain) dimana penjual berjanji pada suatu saat yang ditentukan...
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu from Leks&Co Perkara Perdata No. 41/Pdt.G/2012/Pn.Dum antara (i) M.Yunus D (Unusdang) melawan (ii) PT Pacific Indopalm Industries
updated version based on the latest OSS Regulations SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI from Leks&Co Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Peraturan Pemerintah...
Kewajiban Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola Menyampaikan informasi biaya pemanfaatan Tenaga Listrik dan data total pemakaian Tenaga Listrik Bangunan dalam Kawasan Terbatas dan pemakaian Tenaga Listrik pada Benda Bersama dan Bagian Bersama Perhimpunan...
Kaidah hukum: Hakim Mahkamah Agung membenarkan Pemohon Sita sebagai pemohon kasasi karena bantahan pihak ketiga terhadap sita eksekusi harus diajukan oleh pemilik atau orang merasa bahwa ia adalah pemilik, sedangkan pembantah adalah Penyewa yang tidak berhak...
Peran Asosiasi Pengembang DPP Real Estat Indonesia (REI) selaku asosiasi pengembang berencana akan melakukan sertifikasi pengembang anggota REI. REI akan bekerja sama dengan pemerintah (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk membuat badan sertifikasi...
Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua PN Jakarta Pusat. Putusan yang menyangkut Negara Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari MA.