[vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all"...
[vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all"...
[vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all"...
[vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all"...
[vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all"...
[vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all"...
[vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all"...
Latar Belakang Pada tanggal 22 April 2016, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2016 (“Permenag No. 18/2016”). Permenag No. 18/2016 diterbitkan dengan latar belakang...
Semua Tanah di Indonesia sebelum UUPA Tanah Hak Indonesia Diatur oleh Hukum Tanah Adat (Belum didaftar) Tanah Hak Barat Diatur oleh Hukum Tanah Barat (Sudah didaftar) Tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat tidak didaftar sebagaimana tanah-tanah hak barat,...
Ketentuan tentang pendaftaran tanah dalam hukum agraria menimbulkan permasalahan hukum bagi seluruh pembeli tanah atau real estat. Di satu sisi, ketentuan ini memberikan kesempatan bagi pemilik sesungguhnya untuk mengajukan klaim atau keberatan sehubungan dengan...