Di bawah Hukum Kontrak Indonesia, kegiatan hulu minyak dan gas bumi diatur melalui Kontrak Bagi Hasil yang menetapkan hubungan kontraktual antara Negara dan pelaku usaha. Perubahan menuju Kontrak Gross Split menegaskan pentingnya penerapan asas proporsionalitas dalam menyeimbangkan risiko, beban operasional, dan imbal hasil finansial antara pemerintah dan kontraktor.

Kontrak Bagi Hasil di Indonesia

Ketersediaan sumber daya minyak dan gas bumi (“migas”) di Indonesia membuka ruang bagi negara dan pelaku usaha untuk kemudian dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya migas melalui kegiatan usaha di sektor migas. Dalam hal ini, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Migas”), menegaskan bahwa migas merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka pengelolaan sumber daya migas tersebut, kegiatan usaha migas pada prinsipnya terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Migas. Kontrak kerja sama tersebut pada dasarnya membentuk hubungan kontraktual antara negara dan kontraktor dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu, di mana negara tetap mempertahankan penguasaan atas sumber daya migas, sedangkan kontraktor diberikan hak untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk kontrak kerja sama yang digunakan dalam kegiatan usaha hulu adalah kontrak bagi hasil atau production sharing contract. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, kontrak bagi hasil pada kegiatan usaha migas umumnya dilaksanakan melalui kontrak bagi hasil gross split dan kontrak bagi hasil cost recovery. Perbedaan mendasar antara kontrak bagi hasil cost recovery dan gross split terletak pada mekanisme perlakuan terhadap biaya operasi serta dasar pembagian hasil produksi. Dalam skema cost recovery, kontraktor pada prinsipnya menanggung terlebih dahulu biaya operasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu migas, termasuk kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan eksploitasi. Biaya operasi yang memenuhi persyaratan tertentu kemudian dapat diperhitungkan sebagai biaya yang dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, penerapan mekanisme cost recovery mengharuskan adanya proses untuk menentukan biaya operasi yang memenuhi kualifikasi sebagai biaya yang dapat dikembalikan. Proses verifikasi dan pengawasan terhadap biaya operasi juga dapat berimplikasi terhadap tata waktu pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Akibatnya, terdapat potensi perbedaan antara kontraktor dan pemerintah mengenai apakah suatu biaya tertentu memenuhi persyaratan untuk dapat dikembalikan berdasarkan ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Risiko Kontraktual dalam Kontrak Konstruksi: Panduan Hukum Praktis

Untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam kontrak bagi hasil cost recovery, pemerintah mulai memperkenalkan kontrak bagi hasil gross split pada tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 (“Permen ESDM No. 8/2017”) yang bertujuan untuk mendorong kegiatan usaha hulu migas yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Dengan tidak adanya mekanisme pengembalian biaya operasi oleh pemerintah, gross split diharapkan dapat menyederhanakan proses administrasi dan pengawasan yang sebelumnya diperlukan dalam mekanisme cost recovery.

Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam kontrak bagi hasil gross split, kontraktor menanggung risiko dan biaya operasi tanpa memperoleh mekanisme pengembalian biaya. Akibatnya, keekonomian bagi kontraktor pada dasarnya akan bergantung pada bagian produksi yang diperoleh berdasarkan mekanisme gross split dan faktor-faktor lain yang diperhitungkan dalam kontrak. Inilah mengapa pada awal penerapannya, kontrak bagi hasil gross split dianggap belum selalu menghasilkan tingkat keekonomian yang memadai bagi kontraktor. Di mana, untuk mendapatkan keekonomian yang layak, sebagian besar kontraktor harus mengajukan tambahan split ke pemerintah. Hal ini demikian dinilai memberikan ketidakpastian bagi kontraktor apakah mereka akan mendapatkan keekonomian yang layak atau tidak terhadap kegiatan usaha hulu migas yang akan dilakukannya.

Persoalan tersebut menjadi relevan karena dalam skema gross split, kontraktor menanggung risiko dan biaya operasi tanpa memperoleh mekanisme pengembalian biaya sebagaimana terdapat dalam skema cost recovery. Pada saat yang sama, besaran bagian produksi yang diterima kontraktor ditentukan berdasarkan mekanisme bagi hasil yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan karakteristik demikian, terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa pembagian hak dan kewajiban antara pemerintah dan kontraktor tetap berada dalam hubungan yang proporsional. Dengan demikian, asas proporsionalitas menjadi penting untuk dipertimbangkan sebagai salah satu perspektif dalam menganalisis hubungan kontraktual dalam kontrak bagi hasil gross split.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mencabut peraturan sebelumnya dan menerbitkan peraturan baru yaitu melalui Permen Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (“Permen ESDM No. 13/2024”) dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 230.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split (“Kepmen ESDM Gross Split”). Penyempurnaan tersebut ditujukan, antara lain, untuk meningkatkan daya tarik skema gross split bagi kontraktor serta menciptakan keseimbangan yang lebih proporsional antara kepentingan pemerintah dan kontraktor dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas.

Berbeda dengan kontrak komersial pada umumnya yang memberikan ruang yang relatif lebih luas bagi para pihak untuk melakukan negosiasi mengenai isi kontrak, kontrak bagi hasil migas harus mengikuti berbagai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kontrak Bagi Hasil Gross Split dalam Hubungan Kontraktual Pemerintah dan Kontraktor

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai aspek proporsionalitas dalam Permen ESDM No. 13/2024 dan Kepmen ESDM Gross Split, akan terlebih dahulu dibahas hubungan kontraktual antara pemerintah dan kontraktor dalam kontrak bagi hasil. Kontrak bagi hasil pada dasarnya merupakan instrumen kontraktual yang digunakan untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan kontraktor dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas.

Dalam kontrak bagi hasil gross split, hubungan yang tercipta memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan cost recovery. Kontraktor tidak memperoleh pengembalian atas biaya operasi yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu, risiko ekonomi yang ditanggung kontraktor berkaitan erat dengan keberhasilan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta kemampuan proyek menghasilkan produksi yang dapat memberikan tingkat pengembalian yang memadai. Dalam keadaan demikian, persentase bagi hasil menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keekonomian kontraktor dalam suatu kegiatan usaha hulu.

Baca Juga: Memahami Hukum Kontrak Indonesia: Penelusuran Pokok-Pokok Esensial

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pembagian hasil dalam kontrak bagi hasil gross split tidak dapat dilepaskan dari pembagian risiko dan beban antara pemerintah dan kontraktor. Semakin besar risiko dan kewajiban yang dibebankan kepada kontraktor, semakin penting pula untuk memastikan bahwa hak ekonomi yang diperoleh kontraktor memiliki hubungan yang wajar dengan risiko dan kewajiban tersebut.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena kontrak bagi hasil berada dalam kerangka regulasi yang kuat. Berbeda dengan kontrak komersial pada umumnya yang memberikan ruang yang relatif lebih luas bagi para pihak untuk melakukan negosiasi mengenai isi kontrak, kontrak bagi hasil migas harus mengikuti berbagai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kontrak bagi hasil gross split, aspek-aspek penting seperti isi kontrak, mekanisme pembagian hasil, komponen yang memengaruhi bagi hasil, kewajiban kontraktor, dan sejumlah ketentuan pokok lainnya telah ditentukan dalam regulasi.

Dalam praktiknya, asas kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak memiliki posisi tawar (bargaining position) yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang sehingga banyak memunculkan pola hubungan yang berat sebelah.

Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Asas Kebebasan Berkontrak

Sebagai suatu hubungan kontraktual, kontrak bagi hasil pada prinsipnya tetap berkaitan dengan ketentuan umum hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Kontrak bagi hasil dapat dipahami sebagai kontrak innominaat, yaitu kontrak yang tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdata dan berkembang berdasarkan kebutuhan praktik. Meskipun demikian, keberadaan pengaturan khusus mengenai kontrak bagi hasil dalam peraturan perundang-undangan tidak menghilangkan keberlakuan prinsip-prinsip umum hukum perjanjian sepanjang relevan dengan karakteristik kontrak tersebut.

Salah satu asas yang relevan adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Maksud dari kebebasan berkontrak meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
Kebebasan untuk menerima dan menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Namun demikian, kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak. Dalam perkembangannya, terdapat pembatasan pada asas kebebasan berkontrak. Dalam praktiknya, asas kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak memiliki posisi tawar (bargaining position) yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang sehingga banyak memunculkan pola hubungan yang berat sebelah. Inilah salah satu hal mengapa dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak semakin diberikan pembatasan terhadap penerapannya.

Pembatasan tersebut memiliki arti penting dalam kontrak bagi hasil gross split. Kontrak bagi hasil gross split tidak lahir semata-mata dari proses negosiasi antara pemerintah dan kontraktor, tetapi juga berada dalam kerangka kebijakan dan regulasi negara di bidang migas. Hal ini tercermin dalam Pasal 3 Permen ESDM No. 13/2024 yang menentukan bahwa kontrak bagi hasil gross split paling tidak harus memuat ketentuan mengenai:

Penerimaan negara;
Wilayah kerja dan pengembaliannya;
Kewajiban pengeluaran dana;
Perpindahan kepemilikan hasil produksi atas migas;
Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
Penyelesaian perselisihan;
Kewajiban pemasokan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
Berakhirnya kontrak;
Kewajiban pasca operasi pertambangan;
Keselamatan dan kesehatan kerja;
Pengelolaan lingkungan hidup;
Pengalihan hak dan kewajiban;
Pelaporan yang diperlukan;
Rencana pengembangan lapangan;
Pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia;
Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; dan
Pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.

Terlebih, peraturan perundang-undangan juga telah mengatur batasan besaran persentase bagi hasil yang akan didapatkan oleh kontraktor. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang kebebasan berkontrak dalam kontrak bagi hasil gross split memiliki batas-batas tertentu apabila dibandingkan dengan kontrak komersial yang sepenuhnya lahir dari negosiasi para pihak. Dalam hal ini, keberadaan pembatasan tersebut pada saat yang sama menimbulkan persoalan mengenai bagaimana memastikan bahwa pembatasan kebebasan berkontrak tidak menghasilkan pertukaran hak dan kewajiban yang tidak proporsional.

Proporsionalitas tidak semata-mata dilihat dari konteks keseimbangan, melainkan pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara adil (proporsional) antara pihak yang terlibat.

Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split

Asas proporsionalitas merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum kontrak, khususnya dalam hubungan kontraktual yang bersifat komersial. Dalam kontrak komersial pada umumnya, karakteristiknya adalah menempatkan posisi para pihak pada kesetaraan, sehingga tujuan diadakannya hubungan tersebut pada prinsipnya adalah berorientasi pada keuntungan bisnis. Di mana hal ini akan tercapai apabila terdapat pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional. Oleh karena itu, proporsionalitas tidak semata-mata dilihat dari konteks keseimbangan melainkan pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara adil (proporsional) antara pihak yang terlibat.

Artinya, proporsionalitas tidak dapat diukur hanya berdasarkan apakah masing-masing pihak memperoleh bagian yang sama. Suatu hubungan kontraktual dapat tetap proporsional meskipun prestasi yang diterima masing-masing pihak berbeda, sepanjang perbedaan tersebut memiliki dasar yang wajar apabila dikaitkan dengan risiko, tanggung jawab, kontribusi, dan kepentingan masing-masing pihak. Di mana, salah satu fungsi dari asas proporsional dalam pelaksanaan kontrak komersial, yaitu untuk menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan dan/atau mengatur masing-masing proporsi hak dan kewajiban para pihak secara adil.

Baca Juga: Court provides guidance on impact of principle of balance in contractual agreements

Meskipun asas proporsionalitas tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHPerdata, keberadaannya memiliki keterkaitan erat dengan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak pada dasarnya mengandaikan adanya kemampuan para pihak untuk menentukan isi hubungan kontraktualnya. Namun, dalam praktik, para pihak tidak selalu berada dalam posisi tawar yang sama. Perbedaan kedudukan, kapasitas ekonomi, penguasaan informasi, maupun kemampuan untuk menentukan isi kontrak dapat memengaruhi proses pembentukan dan pelaksanaan hubungan kontraktual. Oleh karena itu, kebebasan berkontrak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebebasan formal untuk menyetujui suatu kontrak, tetapi perlu dilihat dalam kaitannya dengan kewajaran pertukaran yang dihasilkan dari kontrak tersebut.

Dalam hal ini, penerapan asas proporsionalitas dapat menjadi perhatian terhadap ketentuan yang ada dalam kontrak bagi hasil gross split. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan kerangka pengelolaan sumber daya migas berdasarkan kedudukannya sebagai pihak yang menguasai sumber daya alam strategis. Di sisi lain, kontraktor merupakan pihak yang melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta menanggung risiko dan biaya operasi sesuai dengan karakteristik skema gross split. Perbedaan kedudukan dan pembagian risiko tersebut menjadikan proporsionalitas sebagai aspek yang penting untuk diperhatikan dalam menentukan mekanisme pembagian hasil.

Pemerintah telah melakukan penyempurnaan skema gross split untuk meningkatkan daya tarik bagi kontraktor serta menciptakan keseimbangan yang lebih proporsional antara kepentingan pemerintah dan kontraktor.

Penyesuaian Proporsionalitas Gross Split melalui Permen ESDM No. 13/2024

Dalam konteks kontrak bagi hasil gross split, sebagaimana dinyatakan sebelumnya, kontraktor sering kali kesulitan untuk mendapatkan nilai keekonomian yang layak dari presentasi bagi hasil yang ditentukan setelah penilaian komponen-komponen yang ada. Hasilnya, bagi hasil kontraktor bisa sangat rendah, tidak kompetitif, dan tidak memberikan nilai proporsional yang sesuai jika dibandingkan dengan kegiatan yang sudah dilakukannya. Akibatnya, untuk mendapatkan keekonomian yang layak, sebagian besar kontraktor harus mengajukan tambahan bagi hasil ke pemerintah.

Dalam menanggapi persoalan ini, pemerintah telah melakukan penyempurnaan mekanisme gross split melalui Permen ESDM No. 13/2024 dan Kepmen ESDM Gross Split. Penyempurnaan tersebut ditujukan, antara lain, untuk meningkatkan daya tarik skema gross split bagi kontraktor serta menciptakan keseimbangan yang lebih proporsional antara kepentingan pemerintah dan kontraktor dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas. Adapun salah satu perubahan penting dalam regulasi baru tersebut adalah adanya penyeimbangan nilai bagi hasil dasar (base split) serta penyeimbangan nilai total bagi hasil secara keseluruhan.

Dari segi nilai bagi hasil dasar (base split), terdapat perubahan terhadap persentase pembagian hasil antara pemerintah dan kontraktor. Sebelumnya, melalui Pasal 5 Permen ESDM 8/2017, diatur bahwa besaran bagi hasil awal (base split) yaitu:

Terhadap minyak bumi sebesar 57% untuk negara dan 43% untuk kontraktor; dan
Terhadap gas bumi sebesar 52% untuk negara dan 48% untuk kontraktor.

Adapun presentasi tersebut kemudian disesuaikan melalui Kepmen ESDM Gross Split yang memberikan kontraktor persentase yang lebih besar, yaitu menjadi:

Terhadap minyak bumi sebesar 53% untuk negara dan 47% untuk kontraktor; dan
Terhadap gas bumi sebesar 51% untuk negara dan 49% untuk kontraktor.

Jika dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, terdapat peningkatan porsi base split bagi kontraktor, baik untuk komoditas minyak bumi maupun gas bumi. Namun demikian, besaran bagi hasil dalam skema gross split tidak semata-mata ditentukan berdasarkan base split. Nilai bagi hasil akhir juga dipengaruhi oleh komponen variabel dan komponen progresif yang berfungsi sebagai faktor penambah atau pengurang terhadap base split.

Selain itu, peraturan kontrak bagi hasil gross split yang sebelumnya melalui Permen ESDM No. 8/2017 memberikan komponen variabel dan komponen progresif yang terbilang cukup kompleks. Demikian, untuk mewujudkan penerapan kontrak bagi hasil gross split yang implementatif, Permen ESDM No. 13/2024 dan Kepmen ESDM Gross Split telah melakukan penyederhanaan terhadap komponen variabel dan komponen progresif tersebut. Sebagaimana pada rezim sebelumnya, Permen ESDM No. 8/2017 mengatur sejumlah parameter yang relatif lebih banyak dan beragam, yaitu sebagai berikut:

Komponen variabel:
1. Status wilayah kerja;
2. Lokasi lapangan;Kedalaman reservoir;
3. Ketersediaan infrastruktur;
4. Jenis reservoir;
5. Kandungan karbon-dioksida (CO₂);
6. Kandungan hidrogen-sulfida (H₂S);
7. Berat jenis (specific gravity) minyak bumi;
8. Tingkat kompnen dalam negeri pada masa pengembangan lapangan; dan
9. Tahapan produksi.
Komponen progresif:
1. Harga minyak bumi;
2. Harga gas bumi; dan
3. Jumlah kumulatif produksi minyak dan gas bumi.

Banyaknya parameter tersebut dalam praktiknya menimbulkan kebutuhan terhadap proses verifikasi dan pengukuran atas berbagai kondisi lapangan. Hal tersebut menjadi salah satu aspek yang kemudian dievaluasi dalam penyempurnaan skema gross split. Selain jumlah parameter yang relatif banyak, terdapat pula parameter yang dinilai tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap besaran bagi hasil. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan kompleksitas dalam menentukan besaran penyesuaian bagi hasil.

Dalam Permen ESDM No. 13/2024 dan Kepmen ESDM Gross Split, komponen-komponen tersebut disederhanakan, yaitu sebagaimana menjadi berikut:

Komponen variabel:
1. Jumlah cadangan;
2. Lokasi lapangan; dan
3. Ketersediaan infrastruktur.
Komponen progresif:
1. Harga minyak bumi; dan
2. Harga gas bumi.

Penyederhanaan tersebut pada dasarnya mengurangi jumlah parameter yang harus diperhitungkan dalam menentukan penyesuaian bagi hasil. Dengan parameter yang lebih terbatas, perhitungan diharapkan dapat dilakukan secara lebih sederhana, terukur, dan mudah diimplementasikan. Pada saat yang sama, penyederhanaan tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perubahan persentase bagi hasil yang diterima kontraktor.

Perubahan tersebut menjadi relevan apabila dikaitkan dengan salah satu persoalan proporsionalitas yang muncul dalam penerapan gross split berdasarkan Permen ESDM No. 8/2017, yaitu kebutuhan terhadap tambahan split untuk mencapai tingkat keekonomian tertentu bagi kontraktor dan juga untuk menciptakan proporsionalitas kepada para pihak. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pasal 7 Permen ESDM No. 8/2017 memberikan kewenangan kepada Menteri untuk memberikan tambahan persentase bagi hasil kepada kontraktor apabila perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan tidak mencapai tingkat keekonomian tertentu. Dalam praktiknya, meskipun base split telah ditetapkan sejak awal, nilai bagi hasil aktual yang diperlukan untuk mencapai keekonomian masih dapat memerlukan penyesuaian melalui mekanisme tambahan split.

Dalam peraturan kontrak bagi hasil gross split yang baru, Pemerintah menyatakan bahwa melalui penyesuaian terhadap komponen variabel dan komponen progresif yang telah diperbarui tersebut, bagi hasil kontraktor dapat mencapai hingga 75–95%. Besaran tersebut tidak merupakan base split yang berlaku secara umum, melainkan merupakan hasil dari penerapan keseluruhan mekanisme penyesuaian bagi hasil berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif yang telah ditentukan. Sebagaimana berdasarkan Kepmen ESDM Gross Split, besaran penyesuaian bagi hasil untuk bagian kontraktor dapat mencapai 10% sampai dengan 13% untuk masing-masing komponen variabel, yang kemudian akan ditentukan berdasarkan klasifikasi dan karakteristik yang ditetapkan untuk setiap variabel.

Dengan demikian, penyempurnaan melalui Permen ESDM No. 13/2024 dan Kepmen ESDM Gross Split tidak hanya berkaitan dengan perubahan persentase base split, tetapi juga mencakup perubahan terhadap cara penentuan dan penyesuaian bagi hasil secara keseluruhan. Penyederhanaan parameter, peningkatan porsi base split bagi kontraktor, serta pemberian ruang penyesuaian berdasarkan komponen variabel dan progresif merupakan bagian yang ditujukan untuk membuat skema gross split lebih sederhana dan lebih memberikan proporsionalitas bagi kontraktor.

Perubahan pengaturan kontrak bagi hasil gross split menunjukkan upaya untuk membentuk pembagian yang lebih proporsional antara beban dan risiko yang ditanggung kontraktor dengan manfaat ekonomi yang diperolehnya.

Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Bagi Hasil

Meskipun kontrak bagi hasil memiliki karakteristik dan pengaturan yang bersifat khusus serta diatur secara rigid dalam peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya kontrak bagi hasil tetap merupakan suatu hubungan kontraktual antara pemerintah dan kontraktor. Oleh karena itu, pengaturan khusus tersebut tidak mengesampingkan keberlakuan ketentuan dan asas-asas hukum perjanjian sebagaimana dikenal dalam KUHPerdata, termasuk asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas. Dalam konteks ini, proporsionalitas tidak dimaknai sebagai kesamaan bagian antara pemerintah dan kontraktor, melainkan sebagai kewajaran dalam pertukaran hak, kewajiban, risiko, dan manfaat dengan mempertimbangkan kedudukan serta kepentingan masing-masing pihak.

Perkembangan dari skema cost recovery menuju gross split pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yang lebih sederhana, khususnya dengan mengurangi kebutuhan terhadap proses verifikasi dan pengawasan biaya operasi yang kompleks. Namun, penerapan awal kontrak bagi hasil gross split juga menimbulkan persoalan terkait tingkat keekonomian dan proporsionalitas bagian yang diterima kontraktor dibandingkan dengan risiko dan biaya yang harus ditanggungnya. Permen ESDM No. 13/2024 beserta Kepmen ESDM Gross Split kemudian hadir sebagai upaya untuk menyempurnakan mekanisme tersebut melalui perubahan base split, peningkatan kemungkinan bagian kontraktor, serta penyederhanaan komponen variabel dan progresif. Perubahan tersebut menunjukkan upaya untuk membentuk pembagian yang lebih proporsional antara beban dan risiko yang ditanggung kontraktor dengan manfaat ekonomi yang diperolehnya.

Author

Miskah Banafsaj is an associate at Leks&Co. She holds a law degree from Universitas Indonesia. Throughout her studies, she was actively involved in student organizations and participated in various law competitions. She has also previously worked as an intern at several reputable law firms. At this firm, she is involved in doing legal research, case preparation, and assists with ongoing matters.

Email icon miskah.banafsaj@lekslawyer.com

Miskah Banafsaj

Editor

Dr Eddy Marek Leks, FCIArb, FSIArb, is the founder and managing partner of Leks&Co. He has obtained his doctorate degree in philosophy (Jurisprudence) and has been practising law for more than 20 years and is a registered arbitrator of BANI Arbitration Centre, Singapore Institute of Arbitrators, and APIAC. Aside to his practice, the author and editor of several legal books. He led the contribution on the ICLG Construction and Engineering Law 2023 and ICLG International Arbitration 2024 as well as Construction Arbitration by Global Arbitration Review. He was requested as a legal expert on contract/commercial law and real estate law before the court.

Email icon eddy.leks@lekslawyer.com

Dr. Eddy Marek Leks, FCIArb, FSIArb