Artikel
Sertipikat Tanah Elektronik
Pemerintah Indonesia mendorong optimalisasi teknologi informasi dalam menghadapi era digital. Digitalisasi terbukti dapat melahirkan efisiensi dan menyederhanakan proses pelayanan publik. Melalui peraturan perundang-undangan pemerintah mendukung terciptanya...
Peraturan Gubernur DKI Jakarta mengenai BPHTB pada PPJB
Latar Belakang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”) merupakan bea yang dikenakan kepada orang perorangan atau badan atas setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Secara umum, BPHTB diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea...
Jakarta Law Firm – Webinar Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Kebijakan Strategis Cipta Kerja Kebijakan Strategis Cipta Kerja, meliputi: Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; Ketenagakerjaan; Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; Kemudahan berusaha; Dukungan riset dan invoasi; ...
Hukum Pertanahan – Putusan Peradilan UMUM Perdata
Putusan Pengadilan UMUM (Perdata) PT A mengajukan gugatan perdata kepada ABC serta pihak-pihak terkait dengan dasar perbuatan melawan hukum atas sengketa terhadap Tanah Objek Sengketa serta untuk mempertegas kepemilikan atas adanya tumpang tindih antara SHGB PT A...
Hukum Pertanahan Nasional – Analisa Pertimbangan Hukum Hakim
Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 154 PK/TUN/2010 Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan hubungannya dengan Peradilan umum (Perdata) Pihak Penggugat tidak berpedoman pada Putusan Tata Usaha...
Perubahan Perubahan Penting UU Rumah Susun dalam UU Cipta Kerja
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) diundangkan pada tanggal 2 November 2020, dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. UU Cipta Kerja adalah terobosan hukum yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa...
Hukum Pertanahan Nasional – Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Putusan Pengadilan TUN Terdapat 2 (dua) Putusan TUN yang memeriksa objek sengketa yang sama dengan para pihak yang sama namun Putusan tersebut telah bertentangan satu sama lain sehingga diajukan Peninjauan Kembali atas 2 (dua) Putusan TUN tersebut. Ringkasan Kasus...
Indonesia Law Firm – Contoh Kasus Akuisisi Part 3
Deskripsi Kronologis Akuisisi Pemegang Saham A ialah pemegang 70.000 (tujuh puluh ribu) lembar saham, Pemegang Saham B ialah pemegang 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham, dan Pemegang Saham C ialah pemegang 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, dari seluruh modal yang...