PendahuluanAgraria dan pertanahan menjadi salah satu bidang utama yang terdampak secara signifikan dari lahirnya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Salah satu isu strategis yang...
Pendahuluan Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat untuk membuktikan keabsahan hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, ataupun hak tanggungan. Dalam hal sertifikat tanah...
Pendahuluan Kegiatan pembangunan ekonomi di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Secara makro, kegiatan pembangunan ekonomi meliputi berbagai aktivitas pembangunan, mulai dari pembangunan sektor perumahan, industri, transportasi, perdagangan dan...
Asas Kepastian Hukum merupakan salah satu asas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (“AUPB”), asas tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Keterlanjuran diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (“PP 43/2021”) yang mendefinisikannya sebagai: “kondisi di mana Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak...
Pendahuluan Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah...
Properti fungsi campuran merupakan suatu ciri khas pembangunan modern. Gagasan utamanya ialah untuk menciptakan lingkungan di mana orang dapat tinggal, bekerja, dan berekreasi dalam satu area, yang diwujudkan dalam pengembangan kompleks properti yang terdiri dari...
Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), terdapat beberapa ketentuan baru dalam bidang pertanahan. Salah...
Pendahuluan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PP...