Artikel ini membahas reformasi kebijakan pertanahan Indonesia di tahun 2024, dengan fokus pada hak atas tanah ulayat, dua kelompok masyarakat adat, pendaftaran tanah dengan hak pengelolaan dan hak milik, serta daftar tanah ulayat.
Pendahuluan Tanah merupakan dasar dari kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi. Dari tanahlah sebagian besar sumber-sumber makanan berasal serta manusia bermukim. Pembangunan fasilitas-fasilitas umum di Indonesia diperlukan tanah sebagai penampungnya. Pada masa...
Salah satu tahapan di dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah penerbitan penetapan lokasi oleh Gubernur atau Bupati/Walikota jika mereka menerima delegasi dari Gubernur. Penetapan lokasi digunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah,...
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu from Leks&Co Perkara Perdata No. 41/Pdt.G/2012/Pn.Dum antara (i) M.Yunus D (Unusdang) melawan (ii) PT Pacific Indopalm Industries
JAKARTA, KOMPAS.com - Terungkapnya kasus dugaan suap proyek Meikartayang melibatkan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan petinggi Lippo Group, menunjukkan betapa peliknya persoalan perizinan di Tanah Air. Meikarta merupakan proyek raksasa yang...
PROPERTY INSIDE – Sudah seminggu bencana gempa dan tsunami melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Bangunan seperti rumah hingga hotel luluh lantah, rata dengan tanah. Bahkan salah satu kawasan di Palu yaitu Petobo seluas 180 hektar tanahnya rusak dan berlumpur....
Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua PN Jakarta Pusat. Putusan yang menyangkut Negara Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari MA.
Pertanyaan: Hello, Saya membeli apt june 2015 sampai sekarang tidak ada pembangunan masih tanah Sedangkan schedule awal adalah: Ground Breaking... Agustus 2015 Proses kontruksi... February 2016 Topping Off... Agustus 2017 Pembangunan Selesai... Desember 2018 Serah...
Latar Belakang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan peraturan mengenai penyelesaian kasus pertanahan yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus...