Real Estate
Podcast on Real Estate Law “Apakah Ruko Berdempetan dengan Mall Dianggap Strata Title”
Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan
Latar Belakang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan (“Permen PUPR No. 18/2015”), diterbitkan sebagai acuan bagi pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam menghitung...
Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal
Latar Belakang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal (“Permenag No. 2/2015”) merupakan peraturan pelaksana...
Pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan
Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (“PP 40/1996”), tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan (“HGB”) adalah: tanah negara; tanah hak pengelolaan; tanah hak milik....
Hak dan Kewajiban Perusahaan Perantara Perdagangan Properti
Hak dan kewajiban suatu perusahaan perantara perdagangan properti diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (“Permendag No. 33/M-DAG/PER/8/2008”). Perusahaan perantara...
Syarat dan Ketentuan Pembangunan & Pengembangan
Jika Anda mempunyai pertanyaan seputar Syarat dan Ketentuan Pembangunan & Pengembangan, silakan hubungi kami melalui surel ke query@lekslawyer.com
Aspek Hukum Hak Pengelolaan Dan Peraturannya
Dasar HukumHak Pengelolaan (selanjutnya disebut dengan “HPL”) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (“UU BPHTB”)Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996...
Asas-Asas Hukum Agraria
Konflik pertanahan sering terjadi dalam kehidupanbermasyarakat sehari-hari, khususnya di Indonesia. Mengapa hal itu terjadi? Mungkinkah instrument hukum yang berlaku tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia? Hukum pertanahan di Indonesia diatur dalam...