Hukum Pertanahan | Hukum Properti By Leks&Co

Hak Servituut dalam Hukum Pertanahan di Indonesia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (“UU No.5/1960”), pengaturan hukum tanah di Indonesia tunduk pada ketentuan Buku II KUH Perdata. Salah satu aturan pada Buku II KUH Perdata tersebut adalah mengenai Hak Servituut atau...

Hak Prioritas dalam Hukum Pertanahan di Indonesia

Agraria, Artikel, Hukum Properti, Slider

Apabila melihat ketentuan hukum pertanahan di Indonesia, terdapat ketentuan mengenai hak untuk mendapat prioritas pertama atau diutamakan/didahulukan berdasarkan urutan-urutan penerima hak atas tanah. Hak tersebut disebut sebagai hak prioritas. Pengaturan mengenai Hak...

Risiko atas Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Hak Membeli Kembali

Agraria, Artikel, Hukum Properti, Pertanahan, Slider

Ketentuan jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata. Di sana jual beli diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dalam buku yang...

Yurisprudensi: Rechtsverwerking (Pelepasan Hak) dalam Hukum Tanah Adat

Artikel, Hukum Properti, Pertanahan

Poin Pembelajaran Meski di dalam hukum adat tidak mengenal konsep daluwarsa, namun dengan lewatnya waktu terbaik untuk menuntut, maka menimbulkan persangkaan hukum bahwa hak (yang mungkin dipunyai) telah dilepaskan (rechtsverwerking). Ringkasan Pokok Perkara Penggugat...