Undang-undang jasa konstruksi berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mana turut diubah melalui undang-undang cipta kerja, bersama dengan undang-undang bangunan gedung, undang-undang perumahan dan undang-undang rumah susun. Setelah...
Situasi Pandemi covid-19 tidak menghambat rencana pemerintah untuk menciptakan efisiensi dan penyederhanaan proses pelayanan publik terkait perizinan kegiatan usaha. Pada tanggal 2 Februari 2021 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang...
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar
Latar Belakang Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUCK"), pemerintah Republik Indonesia telah mengubah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku termasuk dalam bidang agraria dan penataan ruang. Pemerintah telah mengundangkan...
Latar Belakang Pada tanggal 13 Juni 2019, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (“Permen...
[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all"...
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS from Leks&Co Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau OSS (Online Single Submission) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur,...
[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all"...
Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”) IMB diterbitkan melalui OSS dengan komitmen yang harus dipenuhi. Pemenuhan komitmen dilakukan dengan melengkapi : Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; Data pemilik bangunan...