Video

⁉️ Apakah ultra petita dapat dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase?

✅ Pasal 70 UU Arbitrase dan APS telah mengatur tiga alasan yang menjadi dasar pembatalan putusan arbitrase, secara singkat, surat palsu yang diajukan dalam pemeriksaan, dokumen menentukan disembunyikan pihak lawan atau tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak.

✅ Ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS telah membatasi ketentuan sebelumnya yang diatur di dalam Pasal 643 Rv yang memberi peluang pembatalan putusan arbitrase jika putusan arbitrase memuat sesuatu yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut (ultra petita). Ketentuan Rv tersebut telah dicabut oleh UU Arbitrase dan APS.

‼️ Judex Juris dalam Putusan No. 585 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 mempertimbangkan:

"Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, ternyata alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam putusan a quo tentang alasan ultra petita, alasan tersebut tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa."

#LeksnCo #LeadingTheWayinCCRE #Arbitrase #Yurisprudensi #UltraPetita

⁉️ Apakah biaya arbitrase dapat ditentukan tersendiri oleh institusi arbitrase berdasarkan peraturannya ataukah biaya arbitrase harus mengikuti norma hukum UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

✅ Pasal 77 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah. Dan jika tuntutan dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang.

✅ Norma hukum tersebut bisa saja diatur berbeda di dalam peraturan dan prosedur arbitrase suatu institusi.
✅ Misalnya, dalam Pasal 36 Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022 dan 2025, secara esensial diatur bahwa Majelis Arbitrase berwenang menentukan pihak mana yang harus bertanggung jawab untuk membayar atau melakukan pengembalian pembayaran kepada pihak lain, yang harus dicantumkan dalam putusan.
✅ Dengan demikian, Majelis Arbitrase tidak wajib mengikuti ketentuan biaya arbitrase sebagaimana diatur Pasal 77 UU Arbitrase.

‼️ Judex Juris dalam Putusan No. 323 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 mempertimbangkan:

"...penentuan mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada para pihak ... telah diatur dalam Peraturan Prosedur BANI."

✅ Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut juga menegaskan bahwa putusan arbitrase tidak perlu mengikuti format putusan pengadilan melainkan tunduk pada format yang diatur dalam peraturan dan prosedur arbitrase terkait.

#LeksnCo #LeadingTheWayinCCRE #Arbitrase #Yurisprudensi

⁉️ Apakah pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili kembali hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh badan arbitrase?

✅ Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase dan APS mengatur bahwa Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Penjelasan UU mengatakan bahwa tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase tersebut agar putusan arbitrase benar-benar mandiri, final, dan mengikat.

✅ Pasal 3 UU Arbitrase mengatur bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Ketentuan serupa diulang dalam Pasal 11.

‼️ Judex Juris dalam Putusan No. 48 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 mempertimbangkan:

"Bahwa hal-hal yang telah menjadi kewenangan Badan Arbitrase maka Pengadilan Negeri tidak berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan yang diajukan Pemohon. Hal ini karena Pemohon dan Termohon telah memilih forum Arbitrase yang mengadili dan menyelesaikan sengketa yang timbul. Demikian pula keberatan berkaitan dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan Perjanjian Jual Beli Amoniak sudah dipertimbangkan oleh Badan Arbitrase."

#LeksnCo #LeadingTheWayinCCRE #Arbitrase #PengadilanNegeri

⁉️ Apakah institusi arbitrase berwenang memeriksa dan mengadili sengketa arbitrase padahal tidak ada perjanjian arbitrase?

✅ Pasal 3 UU Arbitrase dan APS mengatur bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Syarat formal perjanjian arbitrase setelah timbul sengketa diatur secara tersendiri.

✅ Pasal 3 ini mendapat pengukuhan dari Pasal 11 undang-undang yang sama dimana ditegaskan kembali bahwa pengadilan negeri wajib menolak dan tidak campur tangan atas penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase kecuali yang diatur dalam UU Arbitrase.

✅ Yurisprudensi ini menggambarkan suatu penyelesaian sengketa di forum arbitrase nasional padahal, berdasarkan dokumen dan perjanjian yang menjadi dasar sengketa, tidak ada klausul arbitrase. Pihak yang memohon pembatalan telah menentang proses arbitrase yang berjalan tetapi institusi arbitrase tetap memutus sengketa. Permohonan pembatalan diajukan atas dasar ketiadaan wewenang institusi arbitrase dalam menyelesaikan sengketa. Judex Juris menyetujui tuntutan tersebut dan membatalkan putusan arbitrase.

‼️ Judex Juris dalam Putusan No. 03/Arb.Btl/2005 menggunakan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS yang memasukkan kata "antara lain" ketika merujuk beberapa syarat permohonan pembatalan, seperti dokumen palsu, dokumen menentukan yang disembunyikan, dan putusan berdasarkan tipu muslihat. Penjelasan ini menjadi dasar bagi Judex Juris membatalkan putusan arbitrase.

‼️ Judex Juris kemudian mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan dan mengutip pasal di dokumen yang menyebut tentang arbitrase:

"Arbitration
This Agreement shall in all respects be interpreted in accordance with the Laws of the Republic of Yemen"

‼️ Judex Juris kemudian menimbang bahwa institusi arbitrase tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa arbitrase karena harus diselesaikan menurut hukum Republik Yaman, tanpa menjelaskan mengenai makna "perjanjian arbitrase" seperti yang diatur dalam UU Arbitrase dan APS.

‼️ Meski demikian, Judex Juris memperbaiki amar putusan pengadilan negeri dan menyatakan bahwa institusi arbitrase tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa. Dengan demikian, meski pertimbangan hukum Judex Juris merujuk pada pengaturan berbeda atas hukum yang berlaku (governing law), kesimpulannya tetap menunjuk pada ketidakberwenangan institusi arbitrase jika memang terbukti tidak ada perjanjian arbitrase di antara pihak yang bersengketa.

#LeksnCo #LeadingtheWayinCCRE #HukumArbitrase #Yurisprudensi

Pahami batasan yurisprudensi ini sebelum mengajukan banding arbitrase! 📝

Sesuai Pasal 72 UU Arbitrase & APS serta Putusan Judex Juris No. 1033 B/Pdt.Sus-Arbt/2020, permohonan banding ke Mahkamah Agung secara limitatif HANYA tersedia bagi putusan Pengadilan Negeri yang berupa "pembatalan" arbitrase (berdasarkan 3 alasan Pasal 70).

Jika putusan PN justru MENOLAK pembatalan tersebut, maka pintu upaya hukum banding otomatis tertutup.

#LeksnCo #LeadingtheWayinCCRE #HukumArbitrase #Yurisprudensi #MahkamahAgung #LawyerIndonesia

Banyak yang salah paham! Apakah semua putusan Pengadilan Negeri terkait Arbitrase bisa diajukan banding ke Mahkamah Agung? 🤔

Ternyata, berdasarkan Pasal 72 UU Arbitrase & APS serta Yurisprudensi MA (Putusan No. 709 B/Pdt.Sus-Arbt/2020), upaya hukum Banding dan Peninjauan Kembali (PK) HANYA BERLAKU jika Pengadilan Negeri mengabulkan pembatalan putusan arbitrase.

Artinya, kalau Pengadilan Negeri MENOLAK permohonan pembatalan, maka pintu upaya hukum otomatis tertutup! Sifatnya langsung final. 🙅‍♂️💼

Banding pun hanya bisa diajukan atas 3 alasan limitatif ini (Pasal 70):
1️⃣ Ada dokumen palsu setelah putusan.
2️⃣ Ditemukan dokumen menentukan yang sengaja disembunyikan lawan.
3️⃣ Putusan diambil dari hasil tipu muslihat.

Paham hukum biar gak salah langkah! Yuk, diskusi di kolom komentar.👇

#LeksnCo #LeadingtheWayinCCRE #HukumArbitrase #BelajarHukum #Yurisprudensi #MahkamahAgung #SarjanaHukum #LawyerIndonesia #Shorts #EdukasiHukum