Video

⁉️ Apakah suatu perjanjian yang ternyata ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang dan dokumen tersebut tidak diajukan dalam persidangan arbitrase dapat dianggap sebagai dokumen yang disembunyikan dan menjadi alasan pembatalan putusan arbitrase? 

✅ Pasal 70 UU Arbitrase dan APS mengatur, "Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. ...
b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan
c. ..."

✅ Di dalam kasus ini, suatu putusan arbitrase dibatalkan atas dasar dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan sehingga dokumen tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase. 

‼️ Judex Juris dalam Putusan No. 1066 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 mempertimbangkan:

"Bahwa penandatanganan Perjanjian ... sesudah adanya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT ... (Bukti P-7A) dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT ... (Bukti P-7B), tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan kedua bukti tersebut, yang berhak bertindak untuk dan atas nama PT [ABC] ... adalah [X] ... selaku President Director sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas, sehingga Perjanjian a quo tidak sah."

‼️ Selanjutnya, Judex Juris mempertimbangkan:

"Bahwa ternyata dua dokumen yaitu P-7A dan P-7B tersebut tidak diajukan/disembunyikan oleh para pihak yang bersengketa, sehingga tidak pula dipertimbangkan oleh Para Turut Termohon Arbitrase selaku Majelis Arbiter, hal tersebut menjadikan putusan Arbiter dapat dibatalkan, sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa."

✅ Judex Juris secara esensial menimbang, oleh karena perjanjian diteken oleh pihak yang tidak berwenang, yaitu bukan Direktur yang berwenang mewakili PT, maka perjanjian menjadi tidak sah, dan karenanya putusan arbitrase yang secara esensial mengabulkan tuntutan dalam permohonan arbitrase berkenaan dengan perjanjian yang tidak sah tersebut terdampak risiko untuk dibatalkan. 

✅ Meski demikian, tidak tampak di dalam pertimbangan hukum apakah perjanjian tidak sah tersebut, meski diteken oleh pihak yang tidak berwenang, secara nyata dijalankan atau tidak oleh PT tersebut. Hal ini tentunya penting untuk dinilai juga sebagai fakta di dalam sengketa kedua pihak.

#leksnco #LeadingtheWayinCCRE #pembatalanputusanarbitrase #Arbitrase

⁉️ Apakah suatu perjanjian yang ternyata ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang dan dokumen tersebut tidak diajukan dalam persidangan arbitrase dapat dianggap sebagai dokumen yang disembunyikan dan menjadi alasan pembatalan putusan arbitrase?

✅ Pasal 70 UU Arbitrase dan APS mengatur, "Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. ...
b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan
c. ..."

✅ Di dalam kasus ini, suatu putusan arbitrase dibatalkan atas dasar dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan sehingga dokumen tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase.

‼️ Judex Juris dalam Putusan No. 1066 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 mempertimbangkan:

"Bahwa penandatanganan Perjanjian ... sesudah adanya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT ... (Bukti P-7A) dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT ... (Bukti P-7B), tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan kedua bukti tersebut, yang berhak bertindak untuk dan atas nama PT [ABC] ... adalah [X] ... selaku President Director sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas, sehingga Perjanjian a quo tidak sah."

‼️ Selanjutnya, Judex Juris mempertimbangkan:

"Bahwa ternyata dua dokumen yaitu P-7A dan P-7B tersebut tidak diajukan/disembunyikan oleh para pihak yang bersengketa, sehingga tidak pula dipertimbangkan oleh Para Turut Termohon Arbitrase selaku Majelis Arbiter, hal tersebut menjadikan putusan Arbiter dapat dibatalkan, sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa."

✅ Judex Juris secara esensial menimbang, oleh karena perjanjian diteken oleh pihak yang tidak berwenang, yaitu bukan Direktur yang berwenang mewakili PT, maka perjanjian menjadi tidak sah, dan karenanya putusan arbitrase yang secara esensial mengabulkan tuntutan dalam permohonan arbitrase berkenaan dengan perjanjian yang tidak sah tersebut terdampak risiko untuk dibatalkan.

✅ Meski demikian, tidak tampak di dalam pertimbangan hukum apakah perjanjian tidak sah tersebut, meski diteken oleh pihak yang tidak berwenang, secara nyata dijalankan atau tidak oleh PT tersebut. Hal ini tentunya penting untuk dinilai juga sebagai fakta di dalam sengketa kedua pihak.

#leksnco #LeadingtheWayinCCRE #pembatalanputusanarbitrase #Arbitrase

YouTube Video VVVwZmhmTV9aRjZheFdza2RsVjlEekFnLkRNQjRCS3lBUENN

Pembatalan Putusan Arbitrase: Dokumen Menentukan yang Disembunyikan dalam Yurisprudensi (4)

⁉️ Apa yang dimaksud dengan "dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan" yang diatur di dalam Pasal 70 huruf b UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

✅ Pasal 70 UU Arbitrase dan APS mengatur, "Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. ...
b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan
c. ..."

✅ Dalam kasus ini, ada empat dokumen yang disembunyikan di dalam persidangan arbitrase dan keempat dokumen tersebut bersifat menentukan, yang mana, jika keempat dokumen tersebut ditampilkan di dalam persidangan arbitrase, mungkin Majelis Arbitrase akan memutus secara berbeda. 

‼️ Judex Juris dalam Putusan No. 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 mempertimbangkan:

"Bahwa disembunyikannya atau tidak diajukannya bukti-bukti ... telah menyebabkan putusan Arbitrase yang diputuskan oleh Termohon, melanggar ketentuan Pasal 70 huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga dikabulkannya permohonan Pemohon dinilai telah sesuai hukum."

✅ Salah satu unsur penting yang perlu dipertimbangkan Majelis Hakim untuk menentukan apa ada dokumen yang disembunyikan yang bersifat menentukan adalah dokumen tersebut berada dalam penguasaan pihak lawan dan tidak diajukan di dalam persidangan meski telah diminta oleh pihak lainnya. Sayangnya, di dalam kasus ini, tidak tampak apakah betul keempat dokumen tersebut telah diminta untuk dibuktikan di dalam persidangan arbitrase sebelumnya.

#leksnco #LeadingtheWayinCCRE #Arbitrase #pembatalanputusanarbitrase

⁉️ Apa yang dimaksud dengan "dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan" yang diatur di dalam Pasal 70 huruf b UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

✅ Pasal 70 UU Arbitrase dan APS mengatur, "Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. ...
b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan
c. ..."

✅ Dalam kasus ini, ada empat dokumen yang disembunyikan di dalam persidangan arbitrase dan keempat dokumen tersebut bersifat menentukan, yang mana, jika keempat dokumen tersebut ditampilkan di dalam persidangan arbitrase, mungkin Majelis Arbitrase akan memutus secara berbeda.

‼️ Judex Juris dalam Putusan No. 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 mempertimbangkan:

"Bahwa disembunyikannya atau tidak diajukannya bukti-bukti ... telah menyebabkan putusan Arbitrase yang diputuskan oleh Termohon, melanggar ketentuan Pasal 70 huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga dikabulkannya permohonan Pemohon dinilai telah sesuai hukum."

✅ Salah satu unsur penting yang perlu dipertimbangkan Majelis Hakim untuk menentukan apa ada dokumen yang disembunyikan yang bersifat menentukan adalah dokumen tersebut berada dalam penguasaan pihak lawan dan tidak diajukan di dalam persidangan meski telah diminta oleh pihak lainnya. Sayangnya, di dalam kasus ini, tidak tampak apakah betul keempat dokumen tersebut telah diminta untuk dibuktikan di dalam persidangan arbitrase sebelumnya.

#leksnco #LeadingtheWayinCCRE #Arbitrase #pembatalanputusanarbitrase

YouTube Video VVVwZmhmTV9aRjZheFdza2RsVjlEekFnLjkyNWFkMnZVLWNN

Pembatalan Putusan Arbitrase: Dokumen Menentukan yang Disembunyikan dalam Yurisprudensi (3)

⁉️ Apa penjelasan dari "dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan" yang diatur di dalam Pasal 70 huruf b UU Arbitrase dan APS?

✅ Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur, "Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. ...
b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan
c. ..."

✅ Mari kita melihat pertimbangan hukum oleh Judex Juris dalam Putusan No. 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 yang telah menjelaskan kriteria Pasal 70 huruf b UU Arbitrase dan APS. 

✅ Di kasus ini suatu putusan arbitrase dibatalkan karena ada dokumen menentukan yang disembunyikan, yaitu dokumen surat keputusan yang menyatakan pemindahan seorang atlet dari daerah Jawa Barat ke Jawa Timur telah disetujui. Dokumen ini tidak diajukan di dalam persidangan arbitrase dan kemudian menjadi alasan yang digunakan dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase.  

‼️ Judex Juris dalam Putusan No. 1398 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 menimbang:

"Bahwa terdapat dokumen yang bersifat menentukan yang tidak diajukan atau disembunyikan oleh Para Pemohon/Termohon II dan III Pembatalan Putusan Arbitrase dalam pemeriksaan di Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (Arbitrase Ad Hoc Baori)."

✅ Putusan banding kemudian menguatkan putusan pengadilan negeri yang telah membatalkan putusan arbitrase tersebut.

#leksnco #LeadingtheWayinCCRE #pembatalanputusanarbitrase #Arbitrase

⁉️ Apa penjelasan dari "dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan" yang diatur di dalam Pasal 70 huruf b UU Arbitrase dan APS?

✅ Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur, "Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. ...
b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan
c. ..."

✅ Mari kita melihat pertimbangan hukum oleh Judex Juris dalam Putusan No. 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 yang telah menjelaskan kriteria Pasal 70 huruf b UU Arbitrase dan APS.

✅ Di kasus ini suatu putusan arbitrase dibatalkan karena ada dokumen menentukan yang disembunyikan, yaitu dokumen surat keputusan yang menyatakan pemindahan seorang atlet dari daerah Jawa Barat ke Jawa Timur telah disetujui. Dokumen ini tidak diajukan di dalam persidangan arbitrase dan kemudian menjadi alasan yang digunakan dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase.

‼️ Judex Juris dalam Putusan No. 1398 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 menimbang:

"Bahwa terdapat dokumen yang bersifat menentukan yang tidak diajukan atau disembunyikan oleh Para Pemohon/Termohon II dan III Pembatalan Putusan Arbitrase dalam pemeriksaan di Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (Arbitrase Ad Hoc Baori)."

✅ Putusan banding kemudian menguatkan putusan pengadilan negeri yang telah membatalkan putusan arbitrase tersebut.

#leksnco #LeadingtheWayinCCRE #pembatalanputusanarbitrase #Arbitrase

YouTube Video VVVwZmhmTV9aRjZheFdza2RsVjlEekFnLkUzakRmSU5lZ2tz

Pembatalan Putusan Arbitrase: Dokumen Menentukan yang Disembunyikan dalam Yurisprudensi (2)

Tanya Jawab Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja

Tanya Jawab Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja

  This video was recorded on : 18 June 2021 Managing Partner kami Eddy Leks menjawab pertanyaan dalam webinar "Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja" pada tanggal 18 juni 2021. Pertanyaan webinar ini berkaitan pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 dan beberapa...

Indonesia Law Firm – LEGAL DRAFTING IRAC and Other Method

Indonesia Law Firm – LEGAL DRAFTING IRAC and Other Method

Video tersebut dibuat oleh Eddy Leks untuk Mahasiswa Fakultas Hukum Unika Atma Jaya pada tanggal 29 Mei 2021 Legal Writing – Cont’d Mulai dengan menulis untuk kepentingan hukum (penulisan hukum) Penting sekali untuk praktisi hukum seperti advokat, hakim, in-house...

Jakarta Law Firm – Webinar Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja

Jakarta Law Firm – Webinar Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja

Kebijakan Strategis Cipta Kerja Kebijakan Strategis Cipta Kerja, meliputi: Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; Ketenagakerjaan; Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;  Kemudahan berusaha;  Dukungan riset dan invoasi; ...

Hukum Pertanahan – Putusan Peradilan UMUM Perdata

Hukum Pertanahan – Putusan Peradilan UMUM Perdata

Putusan Pengadilan UMUM (Perdata) PT A mengajukan gugatan perdata kepada ABC serta pihak-pihak terkait dengan dasar perbuatan melawan hukum atas sengketa terhadap Tanah Objek Sengketa serta untuk mempertegas kepemilikan atas adanya tumpang tindih antara SHGB PT A...

Hukum Pertanahan Nasional – Analisa Pertimbangan Hukum Hakim

Hukum Pertanahan Nasional – Analisa Pertimbangan Hukum Hakim

Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 154 PK/TUN/2010 Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan hubungannya dengan Peradilan umum (Perdata) Pihak Penggugat tidak berpedoman pada Putusan Tata Usaha...

Share This