Pendahuluan Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang mana hak ini dilindungi, dimajukan, ditegakkan, dan dipenuhkan oleh negara, terutama...
Pendahuluan Citizen lawsuit atau gugatan warga negara adalah suatu tindakan oleh warga negara untuk menggugat lembaga pemerintah dan/atau lembaga negara. Di Indonesia, mekanisme gugatan warga negara ini belum diatur dalam undang-undang di Indonesia, namun sudah...
Pendahuluan Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU 32/2009”), Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya...
Pendahuluan Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU 32/2009”), Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya...
Tanah kas desa atau yang lazim disebut sebagai Tanah Bengkok, merupakan salah satu jenis kekayaan milik desa yang pada umumnya sistem pengelolaan dari tanah tersebut akan diberikan kepada kepala desa maupun perangkat desa yang sedang menjabat dalam periode tertentu...
Dalam rangka meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, pemerintah menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan...
Ruang Bawah Tanah (RBT) adalah ruang yang berada di bawah permukaan tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada bidang tanah. Ketentuan...
Tertanggal 3 Oktober 2022, Menteri Agraria dan Tata Ruang mengeluarkan keputusan tentang pemberian hak atas tanah secara umum, Keputusan ini juga dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal Pasal 2 ayat (4) peraturan menteri agraria dan tata ruang Nomor 18 tahun 2021...
Organisasi Hak atas tanah (HAT) di bawah peraturan, tentu sangat penting untuk memastikan kepastian hukum. Penetapan HAT tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pemberian Hak Atas Tanah Secara Umum....