Properti fungsi campuran merupakan suatu ciri khas pembangunan modern. Gagasan utamanya ialah untuk menciptakan lingkungan di mana orang dapat tinggal, bekerja, dan berekreasi dalam satu area, yang diwujudkan dalam pengembangan kompleks properti yang terdiri dari...
Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), terdapat beberapa ketentuan baru dalam bidang pertanahan. Salah...
Pendahuluan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PP...
Pendahuluan Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang mana hak ini dilindungi, dimajukan, ditegakkan, dan dipenuhkan oleh negara, terutama...
Pendahuluan Citizen lawsuit atau gugatan warga negara adalah suatu tindakan oleh warga negara untuk menggugat lembaga pemerintah dan/atau lembaga negara. Di Indonesia, mekanisme gugatan warga negara ini belum diatur dalam undang-undang di Indonesia, namun sudah...
Pendahuluan Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU 32/2009”), Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya...
Pendahuluan Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU 32/2009”), Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya...
Tanah kas desa atau yang lazim disebut sebagai Tanah Bengkok, merupakan salah satu jenis kekayaan milik desa yang pada umumnya sistem pengelolaan dari tanah tersebut akan diberikan kepada kepala desa maupun perangkat desa yang sedang menjabat dalam periode tertentu...
Dalam rangka meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, pemerintah menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan...