Ruang Bawah Tanah (RBT) adalah ruang yang berada di bawah permukaan tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada bidang tanah. Ketentuan...
Tertanggal 3 Oktober 2022, Menteri Agraria dan Tata Ruang mengeluarkan keputusan tentang pemberian hak atas tanah secara umum, Keputusan ini juga dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal Pasal 2 ayat (4) peraturan menteri agraria dan tata ruang Nomor 18 tahun 2021...
Dengan semakin pesatnya pembangunan, diperlukan adanya undang-undang dan peraturan tentang Hak-Hak atas Tanah pada Ruang Atas Tanah (RAT) dan Ruang Bawah Tanah (RBT) yang menjamin kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020...
Pendahuluan Pengaturan kepemilikan properti oleh orang asing di Indonesia berangkat dari UUPA. yang mengatur bahwa orang asing dapat memiliki hak pakai dan hak sewa. Saat ini, pengaturan mengenai...
Yurisprudensi Putusan Seseorang yang "menandu" sawah orang lain tidak dapat hanya karena telah lampau waktu tertentu menjadi pemilik dari pada sawah yang “ditandu” itu. 200 K/SIP/1958
Pada tahun 2020, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Agar UU Cipta Kerja dapat berlaku dengan efektif, pemerintah menetapkan banyak peraturan pelaksanaan. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18...
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (“UU No.5/1960”), pengaturan hukum tanah di Indonesia tunduk pada ketentuan Buku II KUH Perdata. Salah satu aturan pada Buku II KUH Perdata tersebut adalah mengenai Hak Servituut atau...
Apabila melihat ketentuan hukum pertanahan di Indonesia, terdapat ketentuan mengenai hak untuk mendapat prioritas pertama atau diutamakan/didahulukan berdasarkan urutan-urutan penerima hak atas tanah. Hak tersebut disebut sebagai hak prioritas. Pengaturan mengenai Hak...
Sejak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dinyatakan sebagai bencana nasional[1], pemerintah menerapkan banyak kebijakan baru agar untuk mendukung jalannya pelayanan masyarakat dengan meminimalisir resiko penyebaran Covid-19. Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut...