JAKARTA, KOMPAS.com - Mengembangkan suatu kawasan menjadi pemukiman di suatu daerah bukanlah perkara mudah. Ada segudang perizinanyang harus dikantongi sebelum sebelum pengembang dapat memulai pekerjaan konstruksi. Analis hukum pertanahan dan properti Eddy Leks...
JAKARTA, KOMPAS.com - Terungkapnya kasus dugaan suap proyek Meikartayang melibatkan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan petinggi Lippo Group, menunjukkan betapa peliknya persoalan perizinan di Tanah Air. Meikarta merupakan proyek raksasa yang...
PROPERTY INSIDE – Sudah seminggu bencana gempa dan tsunami melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Bangunan seperti rumah hingga hotel luluh lantah, rata dengan tanah. Bahkan salah satu kawasan di Palu yaitu Petobo seluas 180 hektar tanahnya rusak dan berlumpur....
Latar Belakang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Peraturan Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (“IMB”) dan Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”) Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi...
Rencana Tata Ruang Wilayah (“RTRW”) adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata...
Latar Belakang Pada tanggal 3 Agustus 2017, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (“Permendag No. 51/2017”). Peraturan ini dibuat mengingat Permendag...
Latar Belakang Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan baru yang dinamakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 2018 (Perpres No. 44/2018) tentang Indonesia National Single Window. Peraturan ini mulai berlaku semenjak tanggal diundangkannya yaitu...
Latar Belakang Pada tanggal 27 Juli 2018, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (“PP No. 36 Tahun 2018”). Peraturan ini adalah peraturan pelaksanaan dari...
Latar Belakang Dalam rangka mendukung percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (“Permendagri No. 76/2018”). Permendagri No....