SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi dan juga memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap...
Penafsiran berbeda terkait peraturan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Amlapura, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Amp. Dimana dalam kasus ini Ford (warga negara Inggris) menikah dengan Cheung (warga...
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah cara untuk me-resturukturisasi utang atau kewajiban debitur terhadap para krediturnya. Ketentuan PKPU hanya diatur dalam satu undang-undang bersama dengan ketentuan kepailitan, yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004...
Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang tersebut paling lama dua tahun, yakni 25 November 2023. Mahkamah telah...
Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah tentang Rumah Susun yang baru diterbitkan (“PP 13/2021”), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan PUPR No. 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun...
Yurisprudensi Putusan Seseorang yang "menandu" sawah orang lain tidak dapat hanya karena telah lampau waktu tertentu menjadi pemilik dari pada sawah yang “ditandu” itu. 200 K/SIP/1958
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (“SPBE Kementerian”) adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan...
Tanah Musnah adalah tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak dapat diidentifikasi lagi sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun...
Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi segala bidang kehidupan termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dengan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat khususnya di wilayah DKI Jakarta, maka dibutuhkan peraturan mengenai...