Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2) from Leks&Co Lawyers Jika Anda membutuhkan informasi dan layanan jasa hukum mengenai Dasar - Dasar Hukum Pertanahan, Anda dapat menghubungi kami melalui surel ke query@lekslawyer.com
Pengadaan Tanah from Leks&Co Lawyers Jika Anda mempunyai pertanyaan seputar Pengadaan Tanah, silakan hubungi kami melalui surel ke query@lekslawyer.com
Pada tanggal 3 Agustus 2015, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Edaran No. 11/SE/VIII/2015 tentang Percepatan Proses Pemberian atau Perpanjangan Hak atas Tanah (“SE No. 11/2015”). Maksud dan tujuan dari SE No. 11/2015...
Latar Belakang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (“Permenag No.4/2015”) diterbitkan dalam rangka mempercepat penyelesaian persetifikatan tanah melalui Program Nasional Agraria...
Latar Belakang Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 167 Tahun 2012 Tentang Ruang Bawah Tanah (“Pergub DKI Jakarta 167/2012”) mengatur antara lain mengenai pemanfaatan, pengelolaan dan pengusahaan ruang bawah tanah DKI Jakarta. Ruang bawah...
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (“Perka BPN 2/2013”) menyebutkan bahwa pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas...
Jika Anda mempunyai pertanyaan seputar Contoh Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah, silakan hubungi kami melalui surel ke query@lekslawyer.com
Apabila Anda memiliki pertanyaan mengenai Dasar-Dasar Hukum Pertanahan, silakan hubungi kami ke query@lekslawyer.com
Dasar Hukum Pengaturan SP3L oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Realisasi rencana pembangunan fisik kota dalam Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Bagian Wilayah Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempengaruhi pesatnya perkembangan kegiatan...