Video

Hukum Perumahan dan Permukiman – Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif

By February 26, 2020 No Comments

Penyelesaian sengketa di bidang perumahan terlebih dahulu diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Sanksi Administratif Bagi Pihak Pengembang;

  1. peringatan tertulis
  2. pembatasan kegiatan pembangunan
  3. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan
  4. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan
  5. penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel)
  6. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu
  7. pembatasan kegiatan usaha
  8. pembekuan izin mendirikan bangunan
  9. pencabutan izin mendirikan bangunan
  10. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah
  11. perintah pembongkaran bangunan rumah
  12. pembekuan izin usaha
  13. pencabutan izin usaha
  14. pengawasan
  15. pembatalan izin
  16. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu
  17. pencabutan insentif
  18. pengenaan denda administratif
  19. penutupan lokasi.

Sanksi Pidana Bagi Pihak Pengembang “Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” (Pasal 151 ayat 1 UU No.1 Tahun 2011)

Lihat Juga  Hukum Tanah Nasional - Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Swasta