Pendahuluan Penataan ruang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ruang wilayah nasional yang berkelanjutan. Salah satu elemen penting dalam penataan ruang adalah perencanaan tata ruang (disamping pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang). Dalam rangka...
Pendahuluan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Pulau-pulau yang tersebar di Indonesia tidak serta merta menjadi hak dari rakyat asli dari pulau-pulau tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)...
PendahuluanAgraria dan pertanahan menjadi salah satu bidang utama yang terdampak secara signifikan dari lahirnya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Salah satu isu strategis yang...
Organisasi Hak atas tanah (HAT) di bawah peraturan, tentu sangat penting untuk memastikan kepastian hukum. Penetapan HAT tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pemberian Hak Atas Tanah Secara Umum....
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (“SPBE Kementerian”) adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan...
Tanah Musnah adalah tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak dapat diidentifikasi lagi sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun...
Apabila melihat ketentuan hukum pertanahan di Indonesia, terdapat ketentuan mengenai hak untuk mendapat prioritas pertama atau diutamakan/didahulukan berdasarkan urutan-urutan penerima hak atas tanah. Hak tersebut disebut sebagai hak prioritas. Pengaturan mengenai Hak...
Reforma agraria merupakan salah satu tujuan pemerintah sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Saat ini, setelah lebih dari enam puluh tahun sejak diundangkannya UUPA reforma agraria tidak lagi hanya mengatur tentang redistribusi lahan pertanian kepada...
Pemerintah Indonesia mendorong optimalisasi teknologi informasi dalam menghadapi era digital. Digitalisasi terbukti dapat melahirkan efisiensi dan menyederhanakan proses pelayanan publik. Melalui peraturan perundang-undangan pemerintah mendukung terciptanya...