Video

This Video was recorded on: 7 May 2025.

Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 Tahun 2025 membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan rumah susun di Indonesia, menjadikan peraturan ini lebih maju dan komprehensif dibandingkan peraturan sebelumnya. Perubahan penting mencakup peralihan hak suara dalam pemilihan pengurus dan pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) berdasarkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP), penghapusan kewajiban mengikuti pedoman penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta pembentukan subbagian kepengurusan PPPSRS untuk fungsi hunian dan non hunian. Advokat properti memainkan peran penting dalam menavigasi peraturan baru ini, membantu pengembang dan pemilik rumah susun dalam memahami hak dan kewajiban mereka, serta menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Dengan peraturan baru ini, diharapkan pengelolaan rumah susun di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

🔍 Beberapa poin penting yang dibahas:
📌 Intro (0:00)
📌 Permen PKP No. 4/2025 mencabut Permen PUPR No. 14/2021 (0:43)
📌 Dihapuskannya sistem One Man One Vote (1:32)
📌 Konsep dua tingkat P3SRS (3:15)
📌 Bagian Bersama & Benda Bersama dipisahkan
untuk fungsi hunian & non hunian (4:53)
📌 "Konsep Modern" P3SRS (6:30)
📌 Format serah terima pengelolaan P3SRS (10:03)
📌 Hak suara
mengenai anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga? (10:47)
📌 Pengelolaan Rumah Susun (12:48)
📌 Badan Pengelolaan (13:14)
📌 Sanksi Administrasi (14:05)
📌 Pengaturan mengenai keuangan (15:16)
📌 Rapat Umum Anggota (16:50)
📌 Pengaturan mengenai Perjanjian
Pengelolaan dan Penghunian (17:51)
📌 Hak suara NPP dibatasi 20% (20:09)
📌 Denda Keterlambatan (20:47)
📌 Forum Pengelola Kawasan (22:55)
📌 Pencatatan P3SRS (23:41)
📌 Penyerahan Pengelolaan Rumah Susun (24:37)
📌 Penyelesaian Sengketa (25:47)
📌 Ketentuan Peralihan (28:00)

📖 BACA ARTIKEL LENGKAPNYA:
👉 https://blog.lekslawyer.com/perubahan-dan-penambahan-penting-dalam-peraturan-perhimpunan-pemilik-dan-penghuni-satuan-rumah-susun/
👉 Unduh PDF version → https://drive.google.com/file/d/1FEnpvqme0ZTvkRzRpUyiZmFVITJQRSmH/view

📌 Tonton video terkait lainnya → https://www.youtube.com/playlist?list=PLe7ST-rrYIOAEvMbl-mw0yonfWBSdkJtF
🔔 Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe untuk mendapatkan pembahasan hukum properti lainnya!

📬 Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu tulis di kolom komentar.

⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤
❗ DISCLAIMER: The content in this video is provided for educational and informational purposes only regarding land law in Indonesia. This video was recorded some time ago, and the regulations discussed may have changed, updated, or no longer apply. We do encourage viewers to verify the latest legal requirements before making any legal or business decisions. Dr. Eddy M. Leks and Leks&Co do not provide specific legal advice through this video. If you require personalized legal consultation, it is recommended to contact a licensed legal practitioner or professional legal consultant relevant to your needs. We are not responsible for any actions taken based on the information in this video. Always verify legal matters before making any decisions related to land and property.

#P3SRS #RumahSusun #PermenPUPR2025 #HukumProperti #eddyleks #leksnco #PengelolaanApartemen #P3SRS #hukumrumahsusun #pengelolaanrumahsusun #onemanonevote #CCRE #realestatelaw #apartemenindonesia #apartment #rumahsusun

This Podcast was recorded on: 03 Mei 2016.

Dalam episode ini, Dr. Eddy M. Leks dari Leks&Co menjawab pertanyaan dari salah satu pendengar yaitu seorang WNI yang menikah dengan WNA dan telah memiliki perjanjian pranikah, terkait permintaan developer untuk membuat akta pelepasan hak oleh sang suami. Apakah permintaan tersebut diperlukan secara hukum? Selain itu, Dr. Eddy M. Leks juga membahas perubahan penting dalam hukum perkawinan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016, yang mengakui postnuptial agreement atau perjanjian perkawinan setelah pernikahan berlangsung.

🔹 Pembahasan Utama:
📌 Intro (0:00)
📌 Konteks Kasus: Permintaan Akta Pelepasan Hak oleh Developer (0:47)
📌 Pertanyaan: Apakah akta pelepasan hak itu wajib? (1:25)
📌 Tidak Perlu Akta Pelepasan Hak Jika Ada Perjanjian Pranikah (1:35)
📌 Tidak ada pelanggaran terhadap UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)(2:31)
📌 Putusan MK tanggal 27 Oktober 2016 (2:45)
📌 MK memperluas makna, memungkinkan perjanjian dibuat selama ikatan perkawinan (4:06)
📌 Kini, Indonesia mengakui baik prenuptial maupun postnuptial agreement(4:20)

📌 Tonton video episode sebelumnya → https://youtu.be/zxaJ9-J8Tnw
🔔 Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe untuk mendapatkan pembahasan hukum properti lainnya!

⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤
❗ DISCLAIMER: The content in this video is provided for educational and informational purposes only regarding land law in Indonesia. This video was recorded some time ago, and the regulations discussed may have changed, updated, or no longer apply. We do encourage viewers to verify the latest legal requirements before making any legal or business decisions. Dr. Eddy M. Leks and Leks&Co do not provide specific legal advice through this video. If you require personalized legal consultation, it is recommended to contact a licensed legal practitioner or professional legal consultant relevant to your needs. We are not responsible for any actions taken based on the information in this video. Always verify legal matters before making any decisions related to land and property.

#HukumProperti #PerjanjianPranikah #PerjanjianPerkawinan #WNI #WNA #PostnuptialAgreement #RealEstateLaw #leksnco #pranikah

This Podcast was recorded on: 29 April 2016.

Dalam episode ini, Dr. Eddy M. Leks dari Leks&Co membahas pertanyaan dari pendengar mengenai kemungkinan membeli properti di Indonesia bagi WNI yang tinggal di luar negeri. Bagaimana jika WNI yang bekerja di luar negeri ingin membeli properti tanpa harus pulang ke Indonesia? Apakah bisa diwakilkan? Properti apa yang bisa dibeli dan apa dasar hukumnya?
Episode ini akan menjawab secara tuntas dari sudut pandang hukum properti Indonesia, termasuk aturan kehadiran saat tanda tangan dokumen dan alternatifnya.

🔹 Pembahasan Utama:
📌 Intro (0:00)
📌 WNI di Luar Negeri yang Ingin Beli Properti (0:47)
📌 Dasar Hukum Kepemilikan Properti oleh WNI di Luar Negeri (1:33)
📌 Apakah Harus Hadir untuk Tanda Tangan? (2:10)

📌 Tonton video episode sebelumnya → https://youtu.be/BpPSZH12Z2k
🔔 Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe untuk mendapatkan pembahasan hukum properti lainnya!

⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤
❗ DISCLAIMER: The content in this video is provided for educational and informational purposes only regarding land law in Indonesia. This video was recorded some time ago, and the regulations discussed may have changed, updated, or no longer apply. We do encourage viewers to verify the latest legal requirements before making any legal or business decisions. Dr. Eddy M. Leks and Leks&Co do not provide specific legal advice through this video. If you require personalized legal consultation, it is recommended to contact a licensed legal practitioner or professional legal consultant relevant to your needs. We are not responsible for any actions taken based on the information in this video. Always verify legal matters before making any decisions related to land and property.

#WNI #PropertiLuarNegeri #KepemilikanTanah #RealEstateLaw #leksnco #HukumProperti

This Podcast was recorded on: 27 April 2016.

Dalam episode ini, Dr. Eddy M. Leks dari Leks&Co menjawab pertanyaan dari pendengar seputar KPR subsidi dan perubahan penghasilan. Apakah seseorang akan kehilangan subsidi rumah jika penghasilannya naik dan ia mulai mencicil kendaraan seperti mobil? Bagaimana pandangan hukum dan prinsip dari peraturan perumahan terkait hal ini? Jika kamu termasuk penerima KPR subsidi atau sedang mempertimbangkan mengajukan KPR subsidi, episode ini akan memberikan pencerahan hukum dan kebijakan yang penting untuk diketahui.

🔹 Pembahasan Utama:
📌 Intro (0:00)
📌 Pertanyaan tentang KPR Subsidi dan Kenaikan Penghasilan (0:40)
📌 Belum Ada Aturan Spesifik (1:11)
📌 Tujuan Program Subsidi (1:38)
📌 Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi (2:11)
📌 Dasar Hukum: Pasal 55 UU Perumahan No. 1 Tahun 2011 (2:43)

📌 Tonton video episode sebelumnya → https://youtu.be/3NqXb8Q7tdc
🔔 Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe untuk mendapatkan pembahasan hukum properti lainnya!

⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤
❗ DISCLAIMER: The content in this video is provided for educational and informational purposes only regarding land law in Indonesia. This video was recorded some time ago, and the regulations discussed may have changed, updated, or no longer apply. We do encourage viewers to verify the latest legal requirements before making any legal or business decisions. Dr. Eddy M. Leks and Leks&Co do not provide specific legal advice through this video. If you require personalized legal consultation, it is recommended to contact a licensed legal practitioner or professional legal consultant relevant to your needs. We are not responsible for any actions taken based on the information in this video. Always verify legal matters before making any decisions related to land and property.

#KPRSubsidi #HukumProperti #KenaikanPenghasilan #RealEstateLaw #RumahPertama #LeksnCo #eddyleks

This Podcast was recorded on: 25 April 2016.

Dalam episode ini, Dr. Eddy M. Leks dari Leks&Co kembali menjawab pertanyaan dari Ibu Sinta yang menanyakan perihal pengalihan properti (overcredit) yang belum lunas. Apakah rumah yang sedang diangsur dan belum lunas masih bisa dialihkan ke pihak ketiga? Apa syarat hukumnya? Bagaimana keterlibatan pengembang dan bank dalam proses ini? Jika kamu sedang menghadapi kondisi properti yang sedang dalam proses overcredit atau tertarik untuk mengambil alih properti dengan status belum lunas, episode ini wajib kamu tonton!

🔹 Pembahasan Utama:
📌 Intro (0:00)
📌 Pertanyaan tentang Overcredit Rumah Belum Lunas (0:54)
📌 Sumber Pembiayaan dan Pengaruhnya terhadap Overcredit (1:19)
📌 Alih PPJB & Persetujuan Pengembang (2:08)
📌 Peran Bank dalam Overcredit (2:37)
📌 Evaluasi Debitur Baru oleh Bank (3:26)

🔹 Tonton video episode sebelumnya → https://youtu.be/IgdKd6neEWw
🔔 Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe untuk mendapatkan pembahasan hukum properti lainnya!

⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤
❗ DISCLAIMER: The content in this video is provided for educational and informational purposes only regarding land law in Indonesia. This video was recorded some time ago, and the regulations discussed may have changed, updated, or no longer apply. We do encourage viewers to verify the latest legal requirements before making any legal or business decisions. Dr. Eddy M. Leks and Leks&Co do not provide specific legal advice through this video. If you require personalized legal consultation, it is recommended to contact a licensed legal practitioner or professional legal consultant relevant to your needs. We are not responsible for any actions taken based on the information in this video. Always verify legal matters before making any decisions related to land and property.

#Overcredit #PropertiBelumLunas #AlihPPJB #KPR #HukumProperti #RealEstateLaw #LeksnCo

This Podcast was recorded on: 21 April 2016.

Di episode kali ini, Dr. Eddy M. Leks dari Leks&Co menjawab pertanyaan dari Ibu Sinta yang mengalami keterlambatan pembangunan apartemen oleh pengembang. Apakah dalam kondisi seperti ini, konsumen berhak meminta refund atau pengembalian uang? Dr. Eddy M. Leks menjelaskan aspek hukum dan praktik dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), termasuk peran perjanjian, denda, serta peraturan pemerintah yang relevan. Episode ini penting bagi konsumen properti agar memahami hak dan pilihan hukum mereka ketika menghadapi keterlambatan pembangunan dari developer.

🔹 Pembahasan Utama:
📌 Intro (0:00)
📌 Pertanyaan Konsumen dan Pentingnya PPJB (0:35)
📌 Praktik Umum dalam PPJB Terkait Keterlambatan (1:27)
📌 Ketentuan dari Keputusan Menteri Perumahan Rakyat (Kepmenpera) (2:40)
📌 Jalur di Luar Perjanjian dan Komunikasi Konsumen (4:13)

📌 Tonton video episode sebelumnya → https://www.youtube.com/watch?v=TC15VHWVaAI
🔔 Jangan lupa Subscribe dan aktifkan notifikasi untuk update hukum properti terbaru dari Leks&Co

⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤
❗ DISCLAIMER: The content in this video is provided for educational and informational purposes only regarding land law in Indonesia. This video was recorded some time ago, and the regulations discussed may have changed, updated, or no longer apply. We do encourage viewers to verify the latest legal requirements before making any legal or business decisions. Dr. Eddy M. Leks and Leks&Co do not provide specific legal advice through this video. If you require personalized legal consultation, it is recommended to contact a licensed legal practitioner or professional legal consultant relevant to your needs. We are not responsible for any actions taken based on the information in this video. Always verify legal matters before making any decisions related to land and property.

#RefundProperti #KeterlambatanPembangunan #PPJB #PerjanjianProperti #LeksnCo #HukumProperti #RealEstateLaw #Developer #eddyleks