Video

✅ Dalam kasus ini suatu putusan arbitrase digugat pembatalan ke pengadilan.
✅ Putusan telah diterbitkan dengan salah satu amar putusan menghukum Termohon membayar uang paksa sebesar Rp 1 juta per hari jika Termohon lalai menjalankan putusan perkara ini jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

✅ Gugatan pembatalan diajukan atas dasar tipu muslihat dan atas dasar putusan arbitrase diambil tidak berdasar hukum, di antaranya, melanggar yurisprudensi perihal uang paksa dan Majelis Arbitrase melampaui kewenangannya dalam menjatuhkan uang paksa.
✅ Gugatan tersebut dikabulkan dan putusan arbitrase kemudian dibatalkan oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat.
✅ Putusan tersebut kemudian diajukan banding ke Mahkamah Agung (MA).

‼️ Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan No. 65 K/Pdt.Sus/2010 mengatakan secara esensial bahwa suatu putusan arbitrase hanya dapat diajukan pembatalan jika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).
‼️ Sedangkan, Judex Juris menyimpulkan, putusan arbitrase yang digugat pembatalan tidak mengandung salah satu dari unsur tersebut.
‼️ Judex Juris membenarkan putusan arbitrase.

✅ Namun, mengenai uang paksa (dwangsom), hal ini kemudian dikoreksi oleh MA.

‼️ Judex Juris menimbang:
"Adapun mengenai uang paksa (dwangsom) kepada Termohon Banding ... sebesar 1 (satu) juta rupiah per hari ... tidak dapat dibenarkan karena sesuai ketentuan Pasal 606 a dan b Rv yang mengatur bahwa pembayaran uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan terhadap perintah pembayaran sejumlah uang."

‼️ Kemudian, Judex Juris mempertimbangkan, ... memperbaiki amar putusan ... sekedar mengenai dwangsom ditiadakan ..."
‼️ Selanjutnya, MA mengadili sendiri perkara tersebut dan menghilangkan amar putusan mengenai dwangsom yang sebelumnya telah diputus oleh Majelis Arbitrase.

✅ Adalah suatu prinsip hukum bahwa pengadilan tidak memeriksa pertimbangan dari suatu putusan arbitrase.
✅ Prinsip ini tampak pada Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase dan APS yang mengatur bahwa Ketua Pengadilan Negeri, dalam memberikan perintah eksekuatur, tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.
✅ Selain itu, pasal yang sama juga mengatur bahwa yang diperiksa oleh Ketua Pengadilan Negeri adalah apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 (eksistensi perjanjian arbitrase), Pasal 5 (ruang lingkup perdagangan), dan apakah putusan arbitrase bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

✅ Namun, sesungguhnya, koreksi yang dilakukan oleh MA bukan dalam rangka eksekusi putusan arbitrase, melainkan dalam rangka pembatalan putusan.
✅ Pembatalan putusan ditolak, tetapi MA malahan mengoreksi putusan arbitrase tersebut.

‼️ Tidak jelas dasar hukum yang digunakan oleh MA untuk mengoreksi putusan arbitrase.

📑 Baca artikel selengkapnya di blog.lekslawyer.com https://blog.lekslawyer.com/pembatalan-putusan-arbitrase-indonesia/

#leksnco #CCRE #arbitrationlawseries #PembatalanPutusanArbitrase

📄 Peraturan Menteri terbaru sudah menyediakan format serah terima pengelolaan P3SRS dalam lampiran. Proses serah terima dari pengembang ke P3SRS tidak wajib dilakukan di hadapan notaris, karena format resminya telah ditentukan.

⚠️ Perbedaannya dengan Peraturan Menteri 2021, pada aturan terbaru tidak lagi dicantumkan contoh akta pendirian P3SRS dalam lampiran. Inilah salah satu perubahan penting antara regulasi tahun 2021 dan 2025.

#P3SRS #RumahSusun #HukumProperti #PeraturanTerbaru

⁉️ Bagaimana pengadilan menilai eigendom sebagai alas hak kepemilikan atas tanah? Apakah gugatan atas dasar eigendom sebagai alas hak dapat berhasil?

✅ Eigendom adalah hak milik dan diatur dalam Pasal 570 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
✅ Sebagai hak kebendaan di dalam KUHPerdata, eigendom berlaku untuk benda bergerak dan benda tidak bergerak.
✅ Namun, sejak diundangkannya UU Pokok Agraria, maka konsep eigendom bagi benda tidak bergerak, menjadi tidak berlaku sepanjang bertentangan dengan UU Pokok Agraria.

✅ Ketentuan tentang hak-hak atas tanah berdasarkan hukum barat telah diatur dalam Ketentuan-Ketentuan Konversi pada UU Pokok Agraria, yang juga menjangkau eigendom.
✅ Hak eigendom dapat dikonversi menjadi hak milik dan hak guna bangunan serta hak pakai.
✅ Jika hak eigendom dimiliki oleh warga negara Indonesia tunggal, maka akan dikonversi menjadi hak milik.
✅ Jika dimiliki oleh pemerintah negara asing, maka akan dikonversi menjadi hak pakai.
✅ Jika dimiliki oleh orang asing, orang dengan kewarganegaraan tidak tunggal, dan badan hukum, akan dikonversi menjadi hak guna bangunan selama 20 tahun, dengan kata lain berakhir di 24 September 1980.
✅ Ketentuan UU Pokok Agraria ini kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

✅ Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya cenderung melihat pada konversi yang telah terjadi selama 20 tahun menjadi hak guna bangunan, dan apakah secara faktual telah diajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah setelah lewatnya waktu tersebut.

‼️ Pertimbangan hukumnya, dalam putusan No. 928 K/Pdt/2012 Judex Juris mempertimbangkan:
"Bahwa ternyata objek sengketa dalam perkara a quo sejak semula... masih berbentuk Acta Van Eigendom Nomor 7991, yang hingga tanggal 24 September 1980, sebagai batas akhir ketentuan Konversi tidak didaftarkan, dan secara hukum Acta Van Eigendom tersebut sudah tidak berlaku lagi."

‼️ Dalam putusan yang lain No. 819 K/Pdt/2015 Judex Juris mempertimbangkan:
"Bahwa ternyata hak Eigendom Verponding, 6393 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 jo. Undang-Undang Pokok Agraria harus dikonversi menjadi hak milik bagi yang memenuhi syarat atau menjadi hak guna bangunan, akan berakhir tanggal 24 September 1980. Bahwa hak Eigendom Verponding, 6393 sejak 24 September 1980 menjadi tanah yang dikuasai Negara..."

📑 Baca artikel selengkapnya di blog.lekslawyer.com
https://blog.lekslawyer.com/hak-eigendom-hukum-agraria-indonesia/

#leksnco #CCRE #eigendom #yurisprudensi #agraria

Peraturan Menteri terbaru tentang P3SRS membawa perubahan besar dibanding regulasi tahun 2021. Jumlah pasalnya melonjak dari 43 menjadi 101 pasal, menunjukkan pelebaran pengaturan yang signifikan. Regulasi baru yang berlaku sejak 17 April 2025 ini juga memperkenalkan formula perhitungan iuran pengelolaan lingkungan, baik per bulan maupun per tahun, termasuk rumus untuk sinking fund atau dana endapan. Pembaruan ini memberikan kejelasan yang lebih kuat bagi P3SRS dalam menghitung dan menetapkan iuran secara transparan kepada para pemilik.

#leksnco #CCRE #P3SRS #RumahSusun #PropertiIndonesia #RegulasiProperti #HukumProperti #PeraturanMenteri #ApartemenIndonesia #PengelolaanRusun #EddyLeks #propertylawyer

⁉️ Apakah status kepemilikan tanah yang telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan pada peradilan umum yang berkekuatan hukum tetap dapat menggugurkan "kepentingan" (legal standing) seseorang untuk mempersoalkan hal lain yang berkaitan dengan tanah tersebut?

✅ Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah.
✅ Penjelasan UU tidak menjelaskan lebih lanjut makna "kepentingan".
✅ Penjelasan menambahkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang 'kepentingannya' terkena oleh akibat hukum KTUN yang dikeluarkan dan karenanya merasa dirugikan.

✅ Kasus hukum ini menyangkut suatu gugatan untuk membatalkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh, serupa dengan kasus hukum yang telah dibahas sebelumnya (5).
✅ Pengadilan Tata Usaha Negara telah menyatakan gugatan tidak diterima di Oktober 2019 dan putusan tersebut telah dikuatkan di tingkat banding di Maret 2020.
✅ Di 2020, Mahkamah Agung mempertahankan kedua putusan pengadilan di bawahnya.

‼️ Judex Juris dalam Putusan No. 373 K/TUN/2020 mempertimbangkan:

"Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ... mengembalikan salah satunya Buku Tanah Hak Milik (SHM) ... kepada Kantor Pertanahan ... untuk dilakukan pembatalan sertipikat. Sehingga hubungan hukum antara Penggugat dengan sebidang tanah hak milik ... yang dijadikan dasar kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini telah terputus."

"Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan lagi atas diterbitkannya keputusan objek sengketa ... sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan."

👉 Serupa dengan pertimbangan hukum pada video shorts sebelumnya (5), Judex Juris mempertimbangkan bahwa kepentingan hukum (legal standing) penggugat sudah tidak ada karena alas hak yang menjadi dasar untuk menggugat, dalam hal ini sertipikat hak milik, telah dibatalkan berdasarkan putusan peradilan umum.

👉Video Shorts sebelumnya dalam kasus yang sama:
https://youtube.com/shorts/CsVWUnIEN_o

📑 Baca artikel selengkapnya di blog.lekslawyer.com
https://blog.lekslawyer.com/kedudukan-hukum-kepentingan-dalam-yurisprudensi-tata-usaha-negara

#leksnco #CCRE #ktun #tun #yurisprudensitun #tatausahanegara #LegalStanding #Sertipikat #tanah #Korupsi #tipikor

Peraturan Menteri terbaru tahun 2025 membawa perubahan penting dalam pengaturan P3SRS. Berbeda dengan aturan tahun 2021 yang dinilai masih menggunakan konsep lama, regulasi baru ini sudah mengakomodir pendekatan yang lebih modern, termasuk penambahan aspek Pengelolaan Rumah Susun.

Perubahan ini membuat batas kewenangan, mekanisme operasional, serta sinergi antara pengurus P3SRS dan badan pengelola menjadi lebih jelas, relevan, dan sesuai kebutuhan praktik saat ini.

#leksnco #CCRE #P3SRS #RumahSusun #PropertiIndonesia #RegulasiProperti #HukumProperti #PeraturanMenteri #ApartemenIndonesia #PengelolaanRusun #EddyLeks #propertylawyer