Video

⁉️ Apakah pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili kembali hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh badan arbitrase?

✅ Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase dan APS mengatur bahwa Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Penjelasan UU mengatakan bahwa tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase tersebut agar putusan arbitrase benar-benar mandiri, final, dan mengikat.

✅ Pasal 3 UU Arbitrase mengatur bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Ketentuan serupa diulang dalam Pasal 11.

‼️ Judex Juris dalam Putusan No. 48 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 mempertimbangkan:

"Bahwa hal-hal yang telah menjadi kewenangan Badan Arbitrase maka Pengadilan Negeri tidak berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan yang diajukan Pemohon. Hal ini karena Pemohon dan Termohon telah memilih forum Arbitrase yang mengadili dan menyelesaikan sengketa yang timbul. Demikian pula keberatan berkaitan dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan Perjanjian Jual Beli Amoniak sudah dipertimbangkan oleh Badan Arbitrase."

#LeksnCo #LeadingTheWayinCCRE #Arbitrase #PengadilanNegeri

⁉️ Apakah institusi arbitrase berwenang memeriksa dan mengadili sengketa arbitrase padahal tidak ada perjanjian arbitrase?

✅ Pasal 3 UU Arbitrase dan APS mengatur bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Syarat formal perjanjian arbitrase setelah timbul sengketa diatur secara tersendiri.

✅ Pasal 3 ini mendapat pengukuhan dari Pasal 11 undang-undang yang sama dimana ditegaskan kembali bahwa pengadilan negeri wajib menolak dan tidak campur tangan atas penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase kecuali yang diatur dalam UU Arbitrase.

✅ Yurisprudensi ini menggambarkan suatu penyelesaian sengketa di forum arbitrase nasional padahal, berdasarkan dokumen dan perjanjian yang menjadi dasar sengketa, tidak ada klausul arbitrase. Pihak yang memohon pembatalan telah menentang proses arbitrase yang berjalan tetapi institusi arbitrase tetap memutus sengketa. Permohonan pembatalan diajukan atas dasar ketiadaan wewenang institusi arbitrase dalam menyelesaikan sengketa. Judex Juris menyetujui tuntutan tersebut dan membatalkan putusan arbitrase.

‼️ Judex Juris dalam Putusan No. 03/Arb.Btl/2005 menggunakan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS yang memasukkan kata "antara lain" ketika merujuk beberapa syarat permohonan pembatalan, seperti dokumen palsu, dokumen menentukan yang disembunyikan, dan putusan berdasarkan tipu muslihat. Penjelasan ini menjadi dasar bagi Judex Juris membatalkan putusan arbitrase.

‼️ Judex Juris kemudian mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan dan mengutip pasal di dokumen yang menyebut tentang arbitrase:

"Arbitration
This Agreement shall in all respects be interpreted in accordance with the Laws of the Republic of Yemen"

‼️ Judex Juris kemudian menimbang bahwa institusi arbitrase tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa arbitrase karena harus diselesaikan menurut hukum Republik Yaman, tanpa menjelaskan mengenai makna "perjanjian arbitrase" seperti yang diatur dalam UU Arbitrase dan APS.

‼️ Meski demikian, Judex Juris memperbaiki amar putusan pengadilan negeri dan menyatakan bahwa institusi arbitrase tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa. Dengan demikian, meski pertimbangan hukum Judex Juris merujuk pada pengaturan berbeda atas hukum yang berlaku (governing law), kesimpulannya tetap menunjuk pada ketidakberwenangan institusi arbitrase jika memang terbukti tidak ada perjanjian arbitrase di antara pihak yang bersengketa.

#LeksnCo #LeadingtheWayinCCRE #HukumArbitrase #Yurisprudensi

Pahami batasan yurisprudensi ini sebelum mengajukan banding arbitrase! 📝

Sesuai Pasal 72 UU Arbitrase & APS serta Putusan Judex Juris No. 1033 B/Pdt.Sus-Arbt/2020, permohonan banding ke Mahkamah Agung secara limitatif HANYA tersedia bagi putusan Pengadilan Negeri yang berupa "pembatalan" arbitrase (berdasarkan 3 alasan Pasal 70).

Jika putusan PN justru MENOLAK pembatalan tersebut, maka pintu upaya hukum banding otomatis tertutup.

#LeksnCo #LeadingtheWayinCCRE #HukumArbitrase #Yurisprudensi #MahkamahAgung #LawyerIndonesia

Banyak yang salah paham! Apakah semua putusan Pengadilan Negeri terkait Arbitrase bisa diajukan banding ke Mahkamah Agung? 🤔

Ternyata, berdasarkan Pasal 72 UU Arbitrase & APS serta Yurisprudensi MA (Putusan No. 709 B/Pdt.Sus-Arbt/2020), upaya hukum Banding dan Peninjauan Kembali (PK) HANYA BERLAKU jika Pengadilan Negeri mengabulkan pembatalan putusan arbitrase.

Artinya, kalau Pengadilan Negeri MENOLAK permohonan pembatalan, maka pintu upaya hukum otomatis tertutup! Sifatnya langsung final. 🙅‍♂️💼

Banding pun hanya bisa diajukan atas 3 alasan limitatif ini (Pasal 70):
1️⃣ Ada dokumen palsu setelah putusan.
2️⃣ Ditemukan dokumen menentukan yang sengaja disembunyikan lawan.
3️⃣ Putusan diambil dari hasil tipu muslihat.

Paham hukum biar gak salah langkah! Yuk, diskusi di kolom komentar.👇

#LeksnCo #LeadingtheWayinCCRE #HukumArbitrase #BelajarHukum #Yurisprudensi #MahkamahAgung #SarjanaHukum #LawyerIndonesia #Shorts #EdukasiHukum

This Video was recorded on: 21 April 2026.

How do legal and construction professionals navigate complex disputes in massive infrastructure projects?

In this video, Dr. Eddy Marek Leks, FCIArb., FSIArb (Founder and Managing Partner of Leks&Co) shares profound legal insights as a featured speaker in a webinar hosted by the Bali International Arbitration and Mediation Center (BIAMC).

The webinar, titled “Construction Disputes in Major Infrastructure Projects: Arbitration Perspectives,” addresses the rapidly evolving legal and financial challenges facing Indonesia’s infrastructure sector today.

📌 Key Highlights Covered in this Video:
0:00 Intro
0:21 Greeting
2:25 Introduction
2:53 Points of Discussion
4:14 Causes of Dispute (1): Macroeconomy Volatility, Technical and Design Deficiencies
5:38 Causes of Dispute (2): Financial Friction
7:23 Causes of Dispute (3): Contractual and Legal Ambiguities
9:25 Arbitration versus Litigation
13:19 Tier-Dispute Resolution (1): Negotiation - Mediation - Arbitration, Negotiation - Arbitration
15:25 Tier-Dispute Resolution (2): Negotiation/Mediation - Dispute Adjudication Board - Arbitration, Med - Arb
17:58 Tier-Dispute Resolution (3): Arb - Med
18:57 Domestic Arbitral Award v. International Arbitral Award
21:08 Indonesia Constitutional Court on International Award
22:20 Factors to Consider (1): Seat and Language of the Arbitration, Number of Arbitrations
25:42 Factors to Consider (2): Selection of Arbitrations, Choosing the Administering/Conducting Ad Hoc Arbitration, Interim Relief
26:24 Factors to Consider (3): Consolidation and Joinder, Tier Dispute Resolution Clause
26:54 Factors to Consider (4): Work Continued Pending Arbitration, Choice of Law
27:30 Factors to Consider (5): Currencies
28:00 Highlights on BANI (1): Multi-Party Disputes Clause, Multi-Contract Disputes Clause
28:28 Highlights on BANI (2): Emergency Arbitration Procedure
28:56 Highlights on BANI (3): Pros and Cons
29:27 Outro

About Leks&Co
Leks&Co is a leading law firm in Indonesia, renowned for its elite expertise in CCRE (Contract, Construction, Real Estate, and Environment) since 2009. In association with GRATA International, Leks&Co continues to be at the forefront of major legal developments in the region.

🔗 Connect with us:

Website: https://www.lekslawyer.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/leksnco/
Contact Email: query@lekslawyer.com

🔔 Enjoyed the video? Don't forget to Like, Comment, and Subscribe for more expert legal insights into Indonesian construction, real estate, and arbitration law!

#LeksnCo #LeadingtheWayinCCRE #Arbitration #ConstructionLaw #IndonesiaInfrastructure #LegalInsights #BIAMC #DisputeResolution

Ada pembaruan penting dalam regulasi pengelolaan Rumah Susun atau Apartemen terkait Perjanjian Pengelolaan dan Penghunian. Meskipun bertujuan untuk menertibkan, ketentuan baru ini justru dinilai berpotensi mengerdilkan fungsi P3SRS.

Bagaimana analisis hukumnya secara sederhana? Berikut adalah poin-poin utamanya:

Poin Perubahan & Catatan Kritis:
Perjanjian Terpisah dari PPJB: Aturan baru mewajibkan adanya perjanjian khusus yang terpisah dari PPJB. Perjanjian ini mengatur kewajiban penghuni terkait iuran pengelolaan, dana endapan (sinking fund), serta kepatuhan pada Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.

Kewajiban Tanda Tangan Ulang: Begitu P3SRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni) resmi terbentuk, perjanjian pengelolaan tersebut wajib ditandatangani ulang antara pihak P3SRS dan pemilik unit.

Kritik Konseptual: Secara norma hukum, P3SRS adalah badan hukum yang otomatis memiliki wewenang dari undang-undang untuk mengelola bagian dan benda bersama. Mewajibkan adanya perjanjian tertulis baru justru dinilai mereduksi atau memperkecil otoritas asli yang sudah dijamin oleh hukum.

Sebuah regulasi idealnya memperkuat tata kelola, bukan menciptakan birokrasi baru yang justru mempertanyakan kembali wewenang inheren dari P3SRS.

Bagaimana pandangan Anda selaku pemilik atau pengelola apartemen mengenai aturan ini? Mari berdiskusi di kolom komentar. 💬

Like, share, dan subcribes untuk analisis hukum properti normatif lainnya.

#LeksnCo #LeadingTheWayinCCRE #HukumProperti #P3SRS #RumahSusun #Apartemen