[vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all"...
Peralihan Hak Komunal atas Tanah
read more
Artikel
Penentuan dan Penetapan Lokasi Kawasan Pengembangan Berorientasi Transit
Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit, terdapat tiga tahap untuk menentukan dan menetapkan kawasan pengembangan berorientasi transit (transit...
Pengecualian Izin Lokasi Dalam Penyiapan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (“PP No. 64/2016”), pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (“Perumahan MBR”) dilakukan untuk luas lahan tidak lebih dari 5 (lima)...
Pengembalian Pemenuhan Intensitas Melalui Penyerahan Lahan Pengganti
Pada tanggal 6 April 2017, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 41 Tahun 2017 tentang Pengembalian Pemenuhan Intensitas Melalui Penyerahan Lahan Pengganti (“Pergub DKI No. 41/2017”). Pergub DKI No....
Penentuan Hak Milik Atas Tanah
Poin Pembelajaran: Penjualan dan pembelian bangunan yang dibangun di atas tanah tidak dapat dianggap sebagai penjualan dan pembelian tanah, kecuali jika ditulis dengan jelas berdasarkan akta notaris. Penguasaan tanah atas tanah negara tidak dapat dianggap sebagai...
Pajak Penghasilan Atas Penyewaan Tanah dan/atau Bangunan Didasarkan Pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017
Latar Belakang Pemerintah Republik Indonesia baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan (“PP 34/2017”), yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. PP 34/2017...
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
A. Latar Belakang Pada tanggal 8 Agustus 2017, pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (“UU 6/2017”). Peraturan pelaksanaan dari UU 6/2017 ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak diundangkannya UU 6/2017. UU...
Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
Latar Belakang Keberadaan masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan, memerlukan perhatian tersendiri mengenai kepastian hukum dari pemerintah. Dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menguasai tanah di kawasan...
Penghapusan Dokumen Hak Tanggungan
Latar Belakang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Dokumen Hak Tanggungan Atas Tanah...