Pertanyaan: Selamat sore Saya mau tannya tentang hpl pada suatu lahan pemerintah (pasar pemda) dan di lahan itu berdekatan dengan lahan warga yang di batasi oleh jalan umum, dengan adanya pembangunan pasar pemda yg bekerjasama dengan swasta dengan sistem BOT dan lahan...
Buku Fungsi Sosial Hak Milik adalah buku dasar bagi setiap orang yang mengaku sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Pendekatan filosofis yang digunakan buku ini penting untuk memberikan pemahaman mengenali jati diri dari bangsa, khususnya tentang hak milik dan fungsi sosial dari hak milik.
Latar Belakang Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (“Pergub DKI Jakarta No. 18/2018”), yang mulai berlaku sejak 12 Maret 2018. Pergub DKI Jakarta No. 18/2018 mengatur...
Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain (Pasal 47 ay. 1 UUPA). Untuk hidup manusia membutuhkan air. Air dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, termasuk untuk pertanian melalui tanah...
Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak-hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah. Hak-hak ini perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah demi kepentingan umum yang lebih luas daripada kepentingan orang atau masyarakat hukum bersangkutan (Penj Pasal...
[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all"...
[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all"...
UUPA menyebut bahwa hak sewa adalah hak pakai yang mempunyai sifat-sifat khusus, sehingga diberi pengaturan secara tersendiri (Penj. Pasal 44 UUPA).
Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah WNI, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia (Pasal 45 UUPA)