Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang tersebut paling lama dua tahun, yakni 25 November 2023. Mahkamah telah...
Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah tentang Rumah Susun yang baru diterbitkan (“PP 13/2021”), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan PUPR No. 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun...
Yurisprudensi Putusan Seseorang yang "menandu" sawah orang lain tidak dapat hanya karena telah lampau waktu tertentu menjadi pemilik dari pada sawah yang “ditandu” itu. 200 K/SIP/1958
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (“SPBE Kementerian”) adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan...
Tanah Musnah adalah tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak dapat diidentifikasi lagi sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun...
Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi segala bidang kehidupan termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dengan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat khususnya di wilayah DKI Jakarta, maka dibutuhkan peraturan mengenai...
This video was recorded on : 13 August 2021 Managing Partner kami Eddy Leks menjawab pertanyaan dalam webinar "Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja" pada tanggal 13 Agustus 2021. Webinar ini membahas tentang Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun....
Pada tahun 2020, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Agar UU Cipta Kerja dapat berlaku dengan efektif, pemerintah menetapkan banyak peraturan pelaksanaan. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18...
Undang-undang jasa konstruksi berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mana turut diubah melalui undang-undang cipta kerja, bersama dengan undang-undang bangunan gedung, undang-undang perumahan dan undang-undang rumah susun. Setelah...