PENDAHULUAN Transaksi jual beli properti merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang fundamental dalam masyarakat. Pentingnya transaksi ini terletak pada perlindungan hak-hak konsumen dan penjual, serta kepastian hukum yang diberikan oleh negara. Dalam setiap...
Pendahuluan Eigendom merupakan istilah untuk hak milik yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Dasar hukum mengenai eigendom tertuang dalam Pasal 570 KUH Perdata, yang mendefinisikan eigendom sebagai hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk...
Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, Kontraktor seringkali menghadapi situasi dimana ia mengalami keterlambatan dan/atau mengeluarkan biaya lebih karena hal-hal yang disebabkan oleh Pengguna Jasa. Berkenaan dengan hal ini, kontrak FIDICInternational...
Pendahuluan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Pulau-pulau yang tersebar di Indonesia tidak serta merta menjadi hak dari rakyat asli dari pulau-pulau tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)...
Pendahuluan Eksistensi Hutan Adat sebagai salah satu bentuk hak ulayat Masyarakat Hukum Adat (“MHA”) merupakan pengejawantahan dari jaminan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan...
PendahuluanAgraria dan pertanahan menjadi salah satu bidang utama yang terdampak secara signifikan dari lahirnya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Salah satu isu strategis yang...
Pendahuluan Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat untuk membuktikan keabsahan hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, ataupun hak tanggungan. Dalam hal sertifikat tanah...
Pendahuluan Kegiatan pembangunan ekonomi di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Secara makro, kegiatan pembangunan ekonomi meliputi berbagai aktivitas pembangunan, mulai dari pembangunan sektor perumahan, industri, transportasi, perdagangan dan...
Asas Kepastian Hukum merupakan salah satu asas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (“AUPB”), asas tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan