Pendahuluan Pengaturan kepemilikan properti oleh orang asing di Indonesia berangkat dari UUPA. yang mengatur bahwa orang asing dapat memiliki hak pakai dan hak sewa. Saat ini, pengaturan mengenai...
Dalam hukum hak kekayaan intelektual, terdiri dari berbagai macam hak, salah satunya adalah indikasi geografis. Di Indonesia, pengaturan mengenai indikasi geografis dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU...
A. Pendahuluan Setelah Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah “PP 18/2021” sebagai salah satu peraturan pelaksana dari...
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni satuan rumah susun. Ketentuan PPPSRS diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun). Pembentukan PPPSRS...
SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi dan juga memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap...
Penafsiran berbeda terkait peraturan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Amlapura, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Amp. Dimana dalam kasus ini Ford (warga negara Inggris) menikah dengan Cheung (warga...
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah cara untuk me-resturukturisasi utang atau kewajiban debitur terhadap para krediturnya. Ketentuan PKPU hanya diatur dalam satu undang-undang bersama dengan ketentuan kepailitan, yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004...
Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang tersebut paling lama dua tahun, yakni 25 November 2023. Mahkamah telah...
Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah tentang Rumah Susun yang baru diterbitkan (“PP 13/2021”), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan PUPR No. 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun...