Pemerintah Indonesia mendorong optimalisasi teknologi informasi dalam menghadapi era digital. Digitalisasi terbukti dapat melahirkan efisiensi dan menyederhanakan proses pelayanan publik. Melalui peraturan perundang-undangan pemerintah mendukung terciptanya...
Latar Belakang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”) merupakan bea yang dikenakan kepada orang perorangan atau badan atas setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Secara umum, BPHTB diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea...
Kebijakan Strategis Cipta Kerja Kebijakan Strategis Cipta Kerja, meliputi: Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; Ketenagakerjaan; Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; Kemudahan berusaha; Dukungan riset dan invoasi; ...
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja from Leks&Co Kebijakan Strategis Cipta Kerja Kebijakan Strategis Cipta Kerja, meliputi: Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; Ketenagakerjaan; Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;...
Putusan Pengadilan UMUM (Perdata) PT A mengajukan gugatan perdata kepada ABC serta pihak-pihak terkait dengan dasar perbuatan melawan hukum atas sengketa terhadap Tanah Objek Sengketa serta untuk mempertegas kepemilikan atas adanya tumpang tindih antara SHGB PT A...